Lampung
Wagub Jihan Salurkan Bantuan dan Hibah Masjid di Tanggamus, Bupati Asnawi Apresiasi
Alteripost Tanggamus – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela membuka bazar pasar murah dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat dalam rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Kamis (26/02/2026).
Bantuan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Lampung membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga selama bulan Ramadan.
Melalui bazar pasar murah yang dilaksanakan bersama Bulog, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran, antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, dan telur ayam.
Komoditas yang disediakan meliputi telur ayam Rp27.000 per kilogram dengan stok 200 kilogram, minyak goreng Rp15.000 per liter dengan stok 600 liter, gula pasir Rp17.000 per kilogram dengan stok 250 kilogram, tepung terigu Rp9.000 per kilogram dengan stok 200 kilogram, serta beras SPHP Rp57.500 per 5 kilogram dengan stok 100 sak.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan meningkatkan alokasi anggaran pembangunan jalan di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2026 menjadi sebesar Rp81,76 miliar. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp48 miliar untuk pembangunan lima ruas jalan dan tiga jembatan.
“Tahun 2026 ini Pemerintah Provinsi Lampung menganggarkan Rp81,76 miliar dengan rekonstruksi jalan hampir sembilan kilometer yang akan diperbaiki,” ujarnya.
Menurut Jihan yang sebelumnya meninjau ruas jalan di simpang umbar – putih doh menjelaskan, bahwa pembangunan jalan di wilayah Cukuh Balak menjadi prioritas karena kawasan tersebut merupakan daerah penyangga ekonomi sekaligus penyangga destinasi wisata yang memiliki potensi besar, seperti Teluk Kiluan dan Gigi Hiu.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Lampung, namun berbagai program pembangunan di sektor lain juga terus dijalankan secara bersamaan.
Kemudian di bidang pendidikan, Pemprov Lampung melanjutkan program pembebasan uang komite bagi siswa SMA Negeri serta mendorong pembangunan Sekolah Rakyat bagi masyarakat kurang mampu melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Sementara itu, di bidang ekonomi desa, Pemprov Lampung melanjutkan program Desa KUMaju yang berfokus pada penguatan ekosistem ekonomi desa melalui hilirisasi produk pertanian dan dukungan sarana produksi pertanian.
Selain itu, Pemprov Lampung juga memperkuat pembangunan di bidang keagamaan melalui bantuan hibah untuk masjid dan musala, insentif guru ngaji, serta dukungan terhadap program tahfiz Al-Qur’an.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyalurkan sejumlah bantuan, antara lain dana hibah sebesar Rp30 juta untuk masjid serta santunan kepada 50 anak yatim piatu masing-masing sebesar Rp250 ribu yang diserahkan secara simbolis.
Bupati Tanggamus Moh. Asnawi Saleh mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat Kabupaten Tanggamus.
Ia berharap kehadiran Wakil Gubernur Lampung dapat mendorong peningkatan program pembangunan di Kabupaten Tanggamus.
“Kiranya jalinan silaturahmi dan dukungan yang baik ini akan terus berlanjut di masa yang akan datang,” ujarnya.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Bersama Bima Arya, Bupati Egi Tekankan Pentingnya Kepemimpinan dan Penguatan SDM
SIGER Fest 2026 Resmi Dimulai, BI Lampung Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
