Lampung
Serahkan LKPD 2025, Pemprov Lampung Konsisten Menjaga Akuntabilitas
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menjadi pemerintah daerah pertama di wilayah Provinsi Lampung yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung.
Penyerahan dilakukan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal didampingi Sekdaprov Marindo beserta jajaran kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, bertempat di Ruang Pahawang Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Senin (30/3/2026).
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa penyerahan LKPD ini merupakan mandat undang-undang yang mewajibkan pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Namun lebih dari itu, Gubernur menegaskan bahwa laporan ini adalah manifestasi tanggung jawab moral pemerintah kepada rakyat.
”Bagi kami ini sebenarnya bukan sekadar aturan, tapi ya juga ini adalah kewajiban. Ini adalah bentuk lebih kepada bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat, dan tentunya kami ingin memastikan kepada masyarakat bahwa setiap setiap anggaran yang digunakan tahun kemarin ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan dengan jelas,” kata Gubernur Mirza.
Gubernur Mirza juga memberikan apresiasi kepada jajaran Inspektorat dan tim penyusun yang telah bekerja keras memastikan angka-angka dalam laporan keuangan tersebut akurat dan melalui proses review yang ketat. Ia menekankan bahwa kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada integritas proses di belakangnya.
”Laporan yang baik bukan hanya soal angka yang rapi, tapi juga kejujuran dan proses di balik prosesnya. Kalau prosesnya benar, insya Allah hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Menghadapi tantangan pembangunan dan ekspektasi masyarakat yang kian meningkat, Gubernur meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung untuk bersikap kooperatif selama masa audit berlangsung. Hal ini dilakukan guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi standar kepatuhan keuangan daerah.
”Kami terbuka, intinya kami melihat BPK bukan hanya memeriksa kami, tapi kami butuh masukan, koreksi, dan perbaikan ke depan bagi kami. Ini adalah usaha kami untuk memperbaiki proses pemerintahan itu sendiri,” pungkas Gubernur.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, memberikan apresiasi tinggi atas kepatuhan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya lebih awal dari batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Ia menambahkan bahwa sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, batas akhir penyerahan adalah 31 Maret, namun Pemprov Lampung berhasil menyerahkannya satu hari lebih cepat.
”Dapat kami sampaikan kepada Pak Gubernur, Pemda pertama yang menyampaikan LKPD 2025 adalah Pemerintah Provinsi Lampung,” ujar Nugroho Heru Wibowo.
Ia juga menyoroti prestasi Pemerintah Provinsi Lampung yang telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut hingga tahun 2024.
Nugroho optimis capaian tersebut dapat dipertahankan melalui penguatan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Selain masalah opini, BPK mencatat adanya tren positif dalam penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan oleh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.
”Untuk per Desember 2024 itu 75,41persen. Dan untuk per Desember 2025 menjadi 79,84 persen. Ada peningkatan sebesar 4,4 persen. Kami mengapresiasi adanya peningkatan tersebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK,” ungkap Nugroho. (Red)
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal didampingi Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan melakukan flag off sebagai tanda dimulainya Lampung Tapis Karnaval dalam rangkaian Festival Krakatau XXXV Tahun 2026 di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Minggu (30/8/2026).
Karnaval diawali dengan defile pasukan berkuda yang langsung menarik perhatian masyarakat. Ribuan warga tampak memadati sejumlah ruas jalan yang menjadi rute karnaval untuk menyaksikan kemeriahan parade budaya tersebut.
Lampung Tapis Karnaval melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, TNI dan Polri, sekolah negeri maupun swasta, atlet dan pemuda berprestasi tingkat nasional dan internasional, hingga organisasi kemasyarakatan.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi gambaran semangat kebersamaan dalam memperkenalkan sekaligus melestarikan kekayaan budaya Lampung kepada masyarakat luas.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, Festival Krakatau tidak sekadar menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga adat dan budaya sekaligus memperkuat persatuan masyarakat Lampung.
“Insya Allah Festival Krakatau hari ini akan menjadi sarana kita untuk ikut melestarikan adat, melestarikan budaya, menambah kekuatan, dan terutama mempersatukan kita bahwa Provinsi Lampung bersatu, damai, rukun, dan tenteram,” ujar Gubernur.
Lampung Tapis Karnaval menempuh rute dari Tugu Adipura, Jalan Kartini, Jalan Sukma, Jalan Pangkal Pinang, Jalan Raden Intan, Jalan Tulang Bawang, hingga berakhir di Jalan Sriwijaya, kawasan Lapangan Saburai.
Sepanjang rute, masyarakat terlihat antusias menyaksikan beragam penampilan dan parade peserta. Kepadatan warga di sepanjang jalur karnaval semakin menambah semarak pelaksanaan Festival Krakatau 2026.
Karnaval tersebut sekaligus menjadi momentum memperkenalkan tapis sebagai salah satu warisan budaya sekaligus identitas Lampung melalui kemasan kegiatan yang kreatif, meriah, dan melibatkan masyarakat secara luas.
Festival Krakatau Hadirkan Beragam Kegiatan
Festival Krakatau 2026 telah berlangsung sejak 25 Agustus dan mencapai puncaknya pada 30 Agustus 2026. Selama pelaksanaannya, masyarakat disuguhkan berbagai kegiatan yang terbuka untuk umum.
Sejumlah agenda yang digelar di antaranya Krakatau Festival Kuliner, Krakatau Kopi Expo, modern dance, festival band, zumba dance, coffee battle, Seruit Battle, Krakatau Run, hingga Karnaval Festival.
Rangkaian Festival Krakatau 2026 kemudian ditutup dengan Pesona Kemilau Krakatau. Beragam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Lampung menjadikan Festival Krakatau sebagai ruang promosi budaya, kreativitas, pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif daerah.
Di sela kegiatan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan Festival Krakatau bukan hanya agenda pemerintah, melainkan kegiatan bersama yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.
“Ini bukan hanya acara pemerintah, ini adalah acara bersama, acara semua komunitas, tokoh adat dan semua elemen masyarakat. Semuanya semangat untuk menunjukkan bahwa inilah budaya Lampung yang terdiri dari ragam marga dan budaya dan di sini kita berkumpul menjadi satu,” kata Mirza.
Menurutnya, keterlibatan generasi muda dalam Festival Krakatau menjadi salah satu hal yang membanggakan. Ia menilai kehadiran pelajar, mahasiswa, dan anak muda lainnya menunjukkan bahwa Lampung memiliki sumber daya manusia yang besar sekaligus memiliki kepedulian terhadap budaya daerah.
“Tadi kita lihat hampir semua anak-anak muda, baik SMA, mahasiswa. Ini menunjukkan kita punya SDM yang banyak, SDM yang semangat dan cinta dengan budaya Lampung,” pungkasnya.(*)
Festival Krakatau 2026 Semarak, Budaya Lampung Bergema Lewat Tapis Karnaval
Lampung Selatan Kenalkan Potensi Wisata dan Investasi Lewat Booth Futuristik
Lampung Selatan Tampil Gemilang, Tapis Sabet Juara I di AOE 2026
