Lampung
Pemprov Lampung Terus Bergerak Benahi Jalan Rusak
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung resmi memulai program perbaikan jalan Tahun Anggaran (TA) 2026 sebagai langkah nyata meningkatkan konektivitas dan kenyamanan masyarakat. Dimulainya program ini ditandai dengan groundbreaking oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, di ruas Kalirejo–Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (3/4/2026).
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang akrab disapa Mirza, menyampaikan bahwa pekerjaan perbaikan jalan telah mulai berjalan sejak 1 April 2026 melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung.
“Sejak 1 April, perbaikan jalan sudah mulai dilakukan. Ini merupakan bagian dari kontrak yang telah direncanakan sebelumnya, khususnya untuk wilayah Lampung Tengah. Kami optimistis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditentukan” ujar Mirza.
Ia menjelaskan, langkah ini sebagai jawaban bahwa Pemprov Lampung terus bergerak dalam membenahi jalan rusak yang domainnya berada di Provinsi. Kemudian, dalam program ini terdapat tiga ruas prioritas yang akan ditangani, yaitu Bangunrejo–Kalirejo sepanjang sekitar 7 kilometer, Kalirejo–Padang Ratu sepanjang 6 kilometer, serta Padang Ratu–Pekurun Udik sepanjang 4 kilometer.
“Total penanganan mencapai kurang lebih 16 kilometer. Seluruh ruas akan dibangun menggunakan konstruksi rigid beton agar lebih kuat, tahan lama, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” jelasnya.
Mirza menegaskan bahwa selain percepatan pembangunan, Pemprov Lampung juga menempatkan kualitas sebagai prioritas utama. Setiap tahapan pekerjaan akan dilaksanakan sesuai standar teknis yang ketat serta terdokumentasi secara transparan.
“Kami ingin memastikan setiap proses berjalan sesuai spesifikasi. Dengan sistem dokumentasi yang baik, kualitas pekerjaan bisa terjaga dan mudah ditelusuri jika diperlukan evaluasi,” tegasnya.
Untuk menjaga mutu pembangunan, pengawasan dilakukan secara komprehensif melalui pengujian material di laboratorium serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat. Pemprov juga melibatkan berbagai pihak guna memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel.
“Kualitas material dan pekerjaan menjadi perhatian utama. Pengujian akan dilakukan secara berkala agar hasilnya benar-benar optimal,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mirza juga menyampaikan bahwa perbaikan jalan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun infrastruktur yang lebih baik. Pemprov Lampung turut mendorong solusi terpadu, termasuk penguatan sistem drainase serta pengelolaan distribusi angkutan agar lebih efisien.
Salah satunya melalui peningkatan nilai tambah komoditas di tingkat desa, seperti pengeringan hasil pertanian sebelum didistribusikan. Langkah ini dinilai dapat mengurangi beban angkutan sekaligus meningkatkan efisiensi logistik.
“Dengan pengelolaan yang lebih baik dari hulu, kita tidak hanya menjaga jalan tetap awet, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Mirza berharap program ini dapat menjawab harapan masyarakat terhadap infrastruktur jalan yang lebih baik, nyaman, dan berkelanjutan.
“Kami ingin masyarakat Lampung dapat segera merasakan manfaat jalan yang lebih baik. Ini adalah komitmen kami untuk terus menghadirkan pembangunan yang berkualitas dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Rls)
Alteripost Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan program pembukaan 1.000 rekening perbankan syariah yang terintegrasi dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) serta 1.000 rekening saham syariah bagi penyuluh agama Islam se-Provinsi Lampung.
Program bertajuk Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Penyuluh Agama tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan produk keuangan syariah di tengah masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi respons terhadap masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah dibandingkan dengan sektor keuangan secara umum.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dikutip dalam kegiatan tersebut, indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen dan inklusi keuangan 93,61 persen. Sementara itu, indeks literasi keuangan syariah baru mencapai 43,07 persen, sedangkan inklusinya sebesar 13,24 persen.
Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy, melalui sambutan yang disampaikan Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan I pada Rabu (14/10/2026), mengatakan kesenjangan tersebut menjadi tantangan dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah di Indonesia.
“Ini adalah paradoks besar di negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Banyak umat kita masih terbiasa menggunakan produk keuangan konvensional, bukan karena tidak mau, melainkan karena belum mengenal ekosistem keuangan syariah yang aman dan menenangkan,” ujarnya.
Ia menilai penyuluh agama memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Melalui pendekatan keagamaan, para penyuluh diharapkan mampu menyampaikan edukasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
OJK juga menyoroti rendahnya pemahaman keuangan yang dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap pinjaman daring ilegal, judi daring, serta penipuan berkedok investasi.
Melalui program tersebut, para penyuluh tidak hanya memperoleh pembekalan materi edukasi, tetapi juga diperkenalkan secara langsung dengan produk keuangan syariah. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat menyampaikan informasi berdasarkan pemahaman dan pengalaman kepada masyarakat.
Edukasi mengenai keuangan yang sehat, termasuk prinsip “Legal dan Logis” dalam mengenali penawaran investasi, diharapkan dapat disisipkan dalam khutbah, majelis taklim, serta berbagai kegiatan dakwah sehari-hari.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, melalui sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, menegaskan bahwa dakwah juga memiliki peran dalam mendorong kesejahteraan dan keamanan ekonomi keluarga.
“Penyuluh agama yang berdampak adalah mereka yang mampu menjembatani nilai-nilai keagamaan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Bawalah ilmu ini ke tengah umat, kembangkan metode penyuluhan yang relevan, dan pastikan kehadiran penyuluh benar-benar dirasakan manfaatnya untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi keluarga serta menjauhkan masyarakat dari kejahatan keuangan,” tegasnya.
Program ini terlaksana melalui dukungan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Lampung, Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) Agama Islam, Bank Indonesia, ASBISINDO, Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, serta PT KISI Sekuritas.
Sinergi berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, meningkatkan literasi keuangan, serta memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan finansial.
Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui OJK Provinsi Lampung di nomor telepon (0721) 5601471 atau melalui situs resmi OJK di ojk.go.id.(*)
OJK dan Pemprov Lampung Buka 2.000 Rekening Keuangan Syariah bagi Penyuluh Agama
Wagub Jihan Dorong APINDO Lampung Ciptakan Lapangan Kerja dan Perkuat UMKM
Pemprov Lampung Dukung Inovasi Kampus Dalam Penguatan UMKM
