Lampung
Canangkan Zona Integritas, Dorong Birokrasi Bersih dan Melayani di Pemprov Lampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, menjadi pembina apel pagi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan ini dirangkaikan dengan pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Momentum tersebut ditandai dengan penandatanganan Pakta integritas oleh Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan dan Kepala BKD Provinsi Lampung Rendi Riswandi dan disaksikan Inspektur Provinsi Lampung Bayana.
Seluruh peserta apel, yang terdiri dari pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta ASN dan PPPK di lingkungan BKD, turut mengikrarkan komitmen bersama pembangunan zona integritas.
Dalam ikrar tersebut, seluruh ASN BKD menyatakan komitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi, menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas, menolak praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta gratifikasi, menghindari konflik kepentingan, dan memberikan pelayanan publik yang adil, transparan, serta berkualitas.
Dalam amanatnya, Marindo Kurniawan mengapresiasi inisiatif BKD dalam mengawali pembangunan zona integritas. Ia menegaskan bahwa pencanangan ini tidak boleh berhenti pada aspek seremonial semata, melainkan harus diimplementasikan secara nyata dalam setiap aspek kerja.
“Zona integritas bukan sekadar ikrar atau simbol, tetapi harus dimaknai sebagai kebutuhan bersama. Ini tentang perubahan pola pikir dan budaya kerja menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujar Marindo.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan sistem digital dalam manajemen kepegawaian. Menurutnya, seluruh layanan BKD, mulai dari kenaikan pangkat, rekrutmen, mutasi, hingga koordinasi dengan kabupaten/kota, harus berbasis sistem yang terintegrasi, terdokumentasi, dan transparan.
“Digitalisasi menjadi kunci untuk memastikan pelayanan yang akuntabel dan mencegah potensi penyimpangan. Database kepegawaian harus terjaga dengan baik dan dapat diakses secara sistematis,” tambahnya.
Lebih lanjut, Marindo menyebut BKD sebagai “jantung” reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Oleh karena itu, BKD dituntut mampu membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas ASN.
“Jika BKD mampu menjaga integritas dan profesionalisme, maka kualitas ASN akan meningkat. Dampaknya, pelayanan publik semakin baik dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemprov Lampung akan semakin kuat,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa selama ini proses-proses kepegawaian di lingkungan Pemprov Lampung, termasuk mutasi, pelantikan, dan pengangkatan pejabat, telah berjalan dengan baik dan transparan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan banner Zona Integritas yang dipasang di pintu masuk Kantor BKD Provinsi Lampung oleh Sekdaprov Lampung, Inspektur Provinsi Lampung, dan Kepala BKD, yang diikuti seluruh pegawai sebagai simbol komitmen bersama.
Pencanangan ini diharapkan menjadi langkah nyata BKD Provinsi Lampung dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berkomitmen dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta optimis kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan dalam Rapat Exit Meeting Pemeriksaan Atas LKPD Tahun 2025, di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa Pemprov akan menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Setiap rekomendasi yang diberikan, saya minta para OPD untuk segera menindaklanjutinya,” tegas Sekdaprov Marindo.
Ia menyampaikan optimisme bahwa dengan sinergi yang kuat antar perangkat daerah, serta pendampingan dari BPK, Provinsi Lampung mampu kembali meraih opini WTP.
Sekdaprov Marindo turut mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin antara Pemprov Lampung dan BPK selama proses pemeriksaan berlangsung. Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik.
Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa Pemprov Lampung akan terus menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Sehingga harapannya, kita dapat mempertahankan opini WTP dan secara kontinu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” ujarnya. (Red)
Ekonomi Lampung Menguat, Tumbuh 5,58 Persen pada Triwulan I
Ekonomi Lampung Tumbuh 5,58 Persen pada Triwulan I 2026
Pemprov Lampung Optimis Kembali Raih WTP
