Ekonomi dan Bisnis
SIGER Fest 2026 Resmi Dimulai, BI Lampung Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital
Alteripost Bandar Lampung – Dalam rangka memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Provinsi Lampung, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung menyelenggarakan Kick-Off SIGER Fest 2026 yang dirangkaikan dengan peluncuran QRIS TAP pada layanan SMART BRT ITERA di Institut Teknologi Sumatera, Rabu (18/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperluas digitalisasi di berbagai sektor, mulai dari layanan publik, transportasi, UMKM, pendidikan, perlindungan sosial hingga inovasi daerah.
Kick-Off SIGER Fest 2026 dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto, Rektor Institut Teknologi Sumatera I Nyoman Pugeg Aryantha, Wakil Wali Kota Bandar Lampung Deddy Amarullah, serta dihadiri unsur DPRD Provinsi Lampung, DPRD Kota Bandar Lampung, penyedia jasa pembayaran, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kehadiran berbagai pihak tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mendorong transformasi digital yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.
Transformasi digital menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih adaptif dan berdaya saing. Hingga April 2026, jumlah merchant QRIS di Lampung telah mencapai 889 ribu merchant, dengan nilai transaksi sebesar Rp1,87 triliun dan volume transaksi mencapai 22,4 juta transaksi.
Capaian tersebut menunjukkan semakin tingginya penerimaan masyarakat terhadap pembayaran digital serta menguatnya fondasi ekonomi dan keuangan digital di daerah.
Melanjutkan keberhasilan SIGER Fest 2025 yang berhasil menarik lebih dari 10 ribu pengunjung dengan nilai transaksi mencapai Rp650 juta, SIGER Fest 2026 kembali hadir sebagai wadah kolaborasi yang mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, UMKM, penyedia jasa pembayaran, komunitas dan media.
Melalui kolaborasi tersebut, SIGER Fest diharapkan dapat memperluas literasi dan akseptasi pembayaran digital, meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat daya saing UMKM, mendorong inovasi daerah, serta memperluas akses keuangan bagi masyarakat.
Rangkaian SIGER Fest 2026 diawali dengan transformasi pada sektor perlindungan sosial melalui piloting digitalisasi bantuan sosial di Metro. Selain itu, akan diselenggarakan berbagai kegiatan lain yang mencakup edukasi keamanan transaksi digital dan perlindungan konsumen, festival kuliner untuk mendukung promosi dan digitalisasi UMKM, apresiasi Program Unggulan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta berbagai kegiatan olahraga dan komunitas yang menyasar generasi muda.
Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya berfokus pada peningkatan transaksi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Dalam momentum Kick-Off SIGER Fest 2026, Bank Indonesia bersama ITERA turut meluncurkan implementasi QRIS TAP pada layanan SMART BRT ITERA. Inovasi ini memanfaatkan teknologi Near Field Communication (NFC) yang memungkinkan transaksi dilakukan secara lebih cepat, mudah, aman, dan praktis melalui proses tap menggunakan perangkat yang telah mendukung fitur NFC.
Implementasi QRIS TAP tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pengguna transportasi publik sekaligus memperluas pemanfaatan pembayaran digital dalam aktivitas sehari-hari masyarakat.
Selain mendorong digitalisasi transaksi, SIGER Fest 2026 juga menghadirkan nilai sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sebagian biaya pendaftaran peserta pada sejumlah rangkaian kegiatan akan disalurkan dalam bentuk wakaf produktif untuk pembangunan sumur bor pada lahan pertanian di Mesuji.
Program ini diharapkan dapat mendukung produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi kelompok petani penerima manfaat.
Melalui dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, SIGER Fest 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan digitalisasi pada sektor pemerintahan, perlindungan sosial, pendidikan, transportasi, UMKM, komunitas, dan pertanian diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi dan kualitas layanan publik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung.(*)
Ekonomi dan Bisnis
OJK dan Pemprov Lampung Jajaki Penerbitan Obligasi Daerah Untuk Percepat Pembangunan
Alteripost Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar pertemuan strategis di Kantor OJK Provinsi Lampung, Rabu (3/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas peluang penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan yang inovatif, berkelanjutan, serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Langkah ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan pembiayaan proyek-proyek strategis daerah tidak terkendala keterbatasan anggaran di masa mendatang.
Pertemuan yang dipimpin Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Dr. Ir. Mulyadi Irsan, M.T., menjadi langkah awal dalam mengidentifikasi peluang serta persiapan yang diperlukan apabila Pemerintah Provinsi Lampung memanfaatkan instrumen pasar modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
Instrumen obligasi maupun sukuk daerah dinilai dapat menjadi alternatif untuk mempercepat pembangunan proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dalam diskusi tersebut juga dibahas berbagai aspek penting, mulai dari kesiapan regulasi, kapasitas fiskal daerah, tata kelola, pemilihan proyek yang layak dibiayai, hingga kemampuan pembayaran kembali agar kesehatan fiskal daerah dan kepercayaan investor tetap terjaga.
Kebutuhan akan instrumen obligasi atau sukuk daerah dinilai semakin relevan seiring penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 dan keterbatasan APBD di tengah tingginya kebutuhan pembiayaan infrastruktur guna mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Kondisi tersebut membuka peluang bagi Lampung untuk menjadi pionir nasional dalam pemanfaatan instrumen pembiayaan daerah. Selain menawarkan fleksibilitas pembayaran pokok saat jatuh tempo, obligasi dan sukuk daerah juga memungkinkan penentuan imbal hasil serta tenor yang sesuai kebutuhan, dilengkapi fitur buyback tanpa penalti dan fleksibilitas pendanaan bertahap untuk berbagai proyek.
Implementasi skema ini diharapkan dapat mendiversifikasi sumber pembiayaan pemerintah daerah, memperkuat tata kelola keuangan, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja, serta membuka peluang investasi yang aman bagi masyarakat.
Ke depan, obligasi daerah maupun sukuk daerah berpotensi digunakan untuk mendukung berbagai proyek strategis, seperti pembangunan infrastruktur produktif, pengembangan ekonomi hijau, peningkatan konektivitas, pengelolaan lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Selain membahas instrumen pembiayaan daerah, forum tersebut juga mendiskusikan penyusunan Peta Jalan Pengelolaan Karbon Provinsi Lampung serta pengembangan Program DesaKu Maju Lampung “Agrifuture”. Ketiga agenda tersebut dinilai saling berkaitan dalam mewujudkan pembangunan Lampung yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan.
Program DesaKu Maju menargetkan transformasi 2.446 desa di Provinsi Lampung menuju status maju dan mandiri. Program ini diawali melalui proyek percontohan di 30 desa yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan.
Melalui pengembangan subsektor peternakan sapi potong, program ini menerapkan pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bibit unggul, pakan mandiri, dan pupuk hayati, hingga penggemukan ternak, pencatatan digital melalui e-Livestock, hilirisasi produk daging, pengolahan limbah berbasis zero waste, serta integrasi pasar.
Dengan skema kemitraan tertutup (close loop) bersama pihak swasta untuk meminimalkan risiko perbankan, fase awal atau quick wins selama 12 bulan pertama ditargetkan mampu mencetak 300 peternak muda aktif, membentuk 30 klaster komunal, serta mendirikan tiga koperasi peternak.
Menanggapi peluang tersebut, Mulyadi Irsan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera membentuk tim khusus guna menindaklanjuti rencana penerbitan obligasi dan sukuk daerah, sekaligus menyusun regulasi pendukung Program DesaKu Maju Agrifuture.
“Pemerintah Provinsi Lampung juga akan melakukan deep dive analysis agar instrumen ini mampu memberikan dampak yang seimbang dan nyata bagi sektor pemerintahan maupun swasta,” ujarnya.
OJK menilai Lampung memiliki potensi ekonomi yang kuat, ditopang sektor pertanian, perkebunan, logistik, pariwisata, dan sumber daya alam yang melimpah.
Dengan perencanaan yang matang dan tata kelola yang baik, berbagai instrumen pembiayaan inovatif diyakini dapat menjadi katalis percepatan pembangunan daerah.
Hasil pertemuan ini akan menjadi masukan penting dalam penyusunan langkah lanjutan, termasuk kajian kelayakan, pemetaan proyek prioritas, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penyusunan peta jalan yang komprehensif apabila Pemerintah Provinsi Lampung memutuskan untuk mengembangkan instrumen obligasi atau sukuk daerah.
Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut bertujuan menghadirkan sumber pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan guna mendukung transformasi ekonomi daerah menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, hijau dan berdaya saing.
“OJK ingin memastikan bahwa setiap instrumen pembiayaan yang dikembangkan bukan sekadar menambah sumber dana pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan membangun Lampung yang lebih maju serta berkelanjutan,” tegas Otto Fitriandy.(*)
SIGER Fest 2026 Resmi Dimulai, BI Lampung Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
