Ekonomi dan Bisnis
OJK dan Pemprov Lampung Jajaki Penerbitan Obligasi Daerah Untuk Percepat Pembangunan
Alteripost Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar pertemuan strategis di Kantor OJK Provinsi Lampung, Rabu (3/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas peluang penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan yang inovatif, berkelanjutan, serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Langkah ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan pembiayaan proyek-proyek strategis daerah tidak terkendala keterbatasan anggaran di masa mendatang.
Pertemuan yang dipimpin Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Dr. Ir. Mulyadi Irsan, M.T., menjadi langkah awal dalam mengidentifikasi peluang serta persiapan yang diperlukan apabila Pemerintah Provinsi Lampung memanfaatkan instrumen pasar modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
Instrumen obligasi maupun sukuk daerah dinilai dapat menjadi alternatif untuk mempercepat pembangunan proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dalam diskusi tersebut juga dibahas berbagai aspek penting, mulai dari kesiapan regulasi, kapasitas fiskal daerah, tata kelola, pemilihan proyek yang layak dibiayai, hingga kemampuan pembayaran kembali agar kesehatan fiskal daerah dan kepercayaan investor tetap terjaga.
Kebutuhan akan instrumen obligasi atau sukuk daerah dinilai semakin relevan seiring penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 dan keterbatasan APBD di tengah tingginya kebutuhan pembiayaan infrastruktur guna mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Kondisi tersebut membuka peluang bagi Lampung untuk menjadi pionir nasional dalam pemanfaatan instrumen pembiayaan daerah. Selain menawarkan fleksibilitas pembayaran pokok saat jatuh tempo, obligasi dan sukuk daerah juga memungkinkan penentuan imbal hasil serta tenor yang sesuai kebutuhan, dilengkapi fitur buyback tanpa penalti dan fleksibilitas pendanaan bertahap untuk berbagai proyek.
Implementasi skema ini diharapkan dapat mendiversifikasi sumber pembiayaan pemerintah daerah, memperkuat tata kelola keuangan, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja, serta membuka peluang investasi yang aman bagi masyarakat.
Ke depan, obligasi daerah maupun sukuk daerah berpotensi digunakan untuk mendukung berbagai proyek strategis, seperti pembangunan infrastruktur produktif, pengembangan ekonomi hijau, peningkatan konektivitas, pengelolaan lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Selain membahas instrumen pembiayaan daerah, forum tersebut juga mendiskusikan penyusunan Peta Jalan Pengelolaan Karbon Provinsi Lampung serta pengembangan Program DesaKu Maju Lampung “Agrifuture”. Ketiga agenda tersebut dinilai saling berkaitan dalam mewujudkan pembangunan Lampung yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan.
Program DesaKu Maju menargetkan transformasi 2.446 desa di Provinsi Lampung menuju status maju dan mandiri. Program ini diawali melalui proyek percontohan di 30 desa yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan.
Melalui pengembangan subsektor peternakan sapi potong, program ini menerapkan pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bibit unggul, pakan mandiri, dan pupuk hayati, hingga penggemukan ternak, pencatatan digital melalui e-Livestock, hilirisasi produk daging, pengolahan limbah berbasis zero waste, serta integrasi pasar.
Dengan skema kemitraan tertutup (close loop) bersama pihak swasta untuk meminimalkan risiko perbankan, fase awal atau quick wins selama 12 bulan pertama ditargetkan mampu mencetak 300 peternak muda aktif, membentuk 30 klaster komunal, serta mendirikan tiga koperasi peternak.
Menanggapi peluang tersebut, Mulyadi Irsan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera membentuk tim khusus guna menindaklanjuti rencana penerbitan obligasi dan sukuk daerah, sekaligus menyusun regulasi pendukung Program DesaKu Maju Agrifuture.
“Pemerintah Provinsi Lampung juga akan melakukan deep dive analysis agar instrumen ini mampu memberikan dampak yang seimbang dan nyata bagi sektor pemerintahan maupun swasta,” ujarnya.
OJK menilai Lampung memiliki potensi ekonomi yang kuat, ditopang sektor pertanian, perkebunan, logistik, pariwisata, dan sumber daya alam yang melimpah.
Dengan perencanaan yang matang dan tata kelola yang baik, berbagai instrumen pembiayaan inovatif diyakini dapat menjadi katalis percepatan pembangunan daerah.
Hasil pertemuan ini akan menjadi masukan penting dalam penyusunan langkah lanjutan, termasuk kajian kelayakan, pemetaan proyek prioritas, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penyusunan peta jalan yang komprehensif apabila Pemerintah Provinsi Lampung memutuskan untuk mengembangkan instrumen obligasi atau sukuk daerah.
Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut bertujuan menghadirkan sumber pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan guna mendukung transformasi ekonomi daerah menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, hijau dan berdaya saing.
“OJK ingin memastikan bahwa setiap instrumen pembiayaan yang dikembangkan bukan sekadar menambah sumber dana pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan membangun Lampung yang lebih maju serta berkelanjutan,” tegas Otto Fitriandy.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
PT Bank Lampung berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja pada Semester I 2026. Hingga Juni 2026, bank milik Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota itu membukukan total aset sebesar Rp11,55 triliun atau tumbuh 6,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).
Tak hanya aset, pertumbuhan juga terjadi pada penyaluran kredit dan penghimpunan dana masyarakat.
Direktur Utama (Dirut) Bank Lampung, Indra Merviana, mengatakan hingga Juni 2026 penyaluran kredit mencapai Rp7,91 triliun atau naik 9,89 persen secara tahunan. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 11,36 persen menjadi Rp8,93 triliun.
“Per Juni 2026 total aset Bank Lampung mencapai sekitar Rp11,5 triliun atau tumbuh 6,38 persen. Kemudian kredit tumbuh 9,89 persen menjadi Rp7,91 triliun dan dana pihak ketiga tumbuh 11,36 persen menjadi Rp8,93 triliun,” ujar Indra dalam acara Media Update Kinerja Industri Keuangan Provinsi Lampung Semester I 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Azana Boutique Hotel, Bandar Lampung, Jumat, 10/7/2026.
Dari sisi permodalan, Bank Lampung membukukan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 29,27 persen. Angka tersebut jauh di atas ketentuan minimum OJK, yang menunjukkan kondisi permodalan bank masih sangat kuat.
Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) juga berada di level sehat, yakni 88,55 persen atau masih dalam kisaran ideal yang ditetapkan OJK sebesar 84-94 persen.
Likuiditas perusahaan pun tetap terjaga. Hal itu terlihat dari rasio AL/NCD yang mencapai 82,66 persen, jauh melampaui batas minimum regulator sebesar 50 persen sehingga dinilai cukup untuk menopang ekspansi bisnis.
Sementara itu, kualitas kredit juga masih terkendali dengan Non Performing Loan (NPL) sebesar 2,86 persen, jauh di bawah ambang batas maksimal 5 persen yang ditetapkan regulator.
Hingga Juni 2026, total penyaluran kredit Bank Lampung mencapai Rp7,91 triliun. Kredit konsumtif masih menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp5,87 triliun atau tumbuh 10,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Di sisi lain, kredit produktif juga meningkat 8,60 persen menjadi Rp2,05 triliun. Secara komposisi, kredit konsumtif masih mendominasi sebesar 74 persen, sedangkan kredit produktif berkontribusi 26 persen.
Untuk mendukung sektor riil, Bank Lampung mencatat outstanding kredit UMKM sebesar Rp1,09 triliun, kredit korporasi Rp957 miliar, serta outstanding Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp918 miliar. Adapun realisasi plafon penyaluran KUR hingga Juni 2026 tercatat sebesar Rp359 miliar.
“Penyaluran kredit produktif difokuskan pada sektor-sektor unggulan di Lampung, seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan, aktivitas keuangan, industri pengolahan, serta konstruksi,” ungkapnya.
Selain KUR, Bank Lampung juga terus memperluas pembiayaan melalui pinjaman kepada pemerintah daerah, pembiayaan infrastruktur, hingga kredit sindikasi bersama perbankan lain.
Sementara pada segmen konsumtif, pembiayaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi andalan. Meski demikian, Bank Lampung terus mengembangkan berbagai produk baru, mulai dari kredit tambahan penghasilan pegawai, pembiayaan berbasis sertifikasi, pinjaman kinerja, hingga pembiayaan yang bersumber dari berbagai insentif ASN.
Di sisi penghimpunan dana, DPK Bank Lampung mencapai Rp8,93 triliun atau meningkat 11,36 persen dibandingkan Juni 2025.
Pertumbuhan terjadi pada seluruh instrumen simpanan. Giro tercatat sebesar Rp2,609 triliun atau naik 2,63 persen (yoy). Tabungan meningkat 10,81 persen menjadi Rp1,928 triliun, sedangkan deposito mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 17,53 persen menjadi Rp4,398 triliun.
Menurut Indra, dana giro masih didominasi oleh simpanan pemerintah daerah. Bank Lampung juga terus memperkuat transformasi digital. Hingga Juni 2026, jumlah pengguna Mobile Banking Bank Lampung mencapai 186.128 pengguna atau meningkat 22,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Jumlah Agen Laku Pandai Lampung Smart juga bertambah menjadi 3.107 agen atau tumbuh 53,34 persen secara tahunan. Sementara merchant QRIS yang bekerja sama dengan Bank Lampung mencapai 12.295 merchant, meningkat 23,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Digitalisasi layanan pemerintah daerah juga terus berjalan melalui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Hingga Semester I 2026, implementasinya telah mencapai 75 persen. Sebanyak 12 dari 16 pemerintah daerah di Provinsi Lampung telah berstatus live, sedangkan empat daerah lainnya masih dalam proses implementasi.
Indra menegaskan, Bank Lampung akan terus memperkuat fungsi intermediasi, memperluas layanan digital, serta meningkatkan pembiayaan pada sektor-sektor produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. (*)
Dihadiri Sekdaprov Marindo, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Masuki Tahap Pandangan Fraksi
Pemprov Lampung Serahkan Raperda APBD 2025, DPRD Siap Lanjutkan Pembahasan
Wali Kota Bandarlampung Dukung Pelaksanaan HPN dan Porwanas 2027
