Lampung
Luncurkan Program E-Samdes, Upaya Pemprov Lampung Mudahkan Masyarakat Yang Hendak Bayar Pajak
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Pendapat Daerah (Bapenda) luncurkan aplikasi “E-Samdes” program Samsat Desa Digital.
Kepala Bapenda Lampung Adi Erlansyah mengatakan, program ini merupakan langkah Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang tinggal di pelosok Desa.
“Alhamdulillah, Aplikasi sudah selesai. Nantinya pelaksanaan uji coba akan kita lakukan di 26 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di 13 Kabupaten,” kata Eks Sekdakab Lampung Tengah tersebut.
Menurut dia, aplikasi E-Samdes bakal dijalankan pada awal September 2021 dan sementara di lauching di dua Kabupaten yakni Kabupaten Pringsewu dan Lampung Tengah.
“Jadi aplikasi ini efisiensi kita dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat desa agar taat membayar pajak kendaraan. Terkait petugas kita sudah siap. Tinggal diturunkan di lapangan,” ujarnya
“Mudah-mudahan aplikasi ini Akhir tahun sudah bisa berjalan 100 persen di BUMDes, ” tambahnya
Sementara terkait pelaksanaan program pemutihan kendaraan yang dilaksanakan selama 6 bulan dari awal April yang akan berakhir pada akhir bulan September 2021 masih terus berjalan.
Walaupun Komisi III DPRD Lampung menyarankan agar kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) bisa diperpanjang hingga akhir tahun.
“Namun perpanjangan pemutihan PKB tidak bisa langsung dilaksanakan. Karena harus dievaluasi terlebih dahulu. Jadi nanti kita akan evaluasi dulu sampai dengan bulan September, Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) sampai dengan enam bulan. Apalagi diperpanjang atau tidak pemutihan tersebut akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Pemerintah Pusat, “kata Adi
Adi menjelaskan, pelaksanaan program pemutihan kendaraan sangat penting dilakukan dalam sisi positifnya. Bukan saja menambah PAD juga bisa mengupdate kembali plat kendaraan yang selama ini menunggak pajak. Mengingat banyak sekali kendaraan yang tidak taat pajak, seperti kendaraan roda dua yang cukup signifikan jumlahnya.
“Kalau sudah mengikuti program pemutihan. Kita bisa mengupdate plat kendaraan tersebut untuk kedepannya. Mempermudah kita dalam mengawasi kendaraan tersebut, “ucapnya
Sejauh ini, menurut Adi, program pemutihan dari tanggal 16 Agustus 202. PAD sudah mencapai Rp. 133.267.413.925 (133 Milliar). Dengan rincian kendaraan roda 2 sebanyak 124.820 kendaraan dan Roda 4 sebanyak 53.073 kendaraan. (rls)
Lampung
Pemprov Lampung Mulai Bayarkan Ganti Rugi Lahan Pelebaran Jalan di Pesawaran
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Pesawaran mulai merealisasikan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, khususnya proyek pelebaran jalan menuju standar pada ruas Jalan R.E. Martadinata dan Jalan Lempasing–Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Kamis (19/11/2026).
Kegiatan pembayaran ganti kerugian tersebut berlangsung di The Pavilion Lampung dan dihadiri Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, Ir. M. Taufiqullah, S.T., M.T., serta Staf Ahli Bupati Pesawaran Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Razak, S.Sos., bersama masyarakat penerima ganti kerugian.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah bersedia menyerahkan sebagian tanahnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan.
Menurutnya, dukungan masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan infrastruktur yang lebih baik, sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah bersedia memberikan lahannya untuk pelebaran jalan. Pembangunan ini dilakukan untuk kepentingan bersama, terutama demi keselamatan kita semua,” ujarnya.
Sementara itu, Razak menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah mendukung proses pengadaan tanah. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lampung, Bupati Pesawaran, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atas dukungan terhadap pembangunan tersebut.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan itu, terdapat 174 bidang tanah yang masuk dalam proses pembayaran ganti kerugian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 bidang telah menerima pembayaran.
Razak meminta masyarakat yang belum menerima pembayaran agar tetap bersabar. Pemerintah, kata dia, akan berupaya mempercepat penyelesaian pembayaran bagi warga yang berhak menerima ganti kerugian pada tahun ini.
“Kami meminta kepada keluarga yang belum menerima pembayaran agar tetap bersabar. Baik yang sudah menerima maupun yang belum, mari kita saling memberikan pemahaman kepada saudara dan keluarga. Pemerintah akan berupaya menyelesaikan proses ini secepatnya pada tahun ini,” katanya.
Ia juga menyampaikan pesan Bupati Pesawaran agar masyarakat turut menjaga dan mendukung pembangunan daerah. Pelebaran jalan tersebut diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan wisata, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran.
Selain itu, masyarakat yang proses pembayaran ganti kerugiannya belum selesai diimbau segera melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan agar proses penyelesaian dapat berjalan lancar.
Salah seorang warga penerima ganti kerugian mengungkapkan bahwa lahan miliknya di wilayah Lempasing berupa kebun yang terdampak proyek pelebaran jalan menuju kawasan wisata Kabupaten Pesawaran.
Ia menyebutkan, lahan miliknya dengan ukuran sekitar 70 meter mendapatkan ganti kerugian sebesar Rp50 juta.
Besaran ganti kerugian yang diterima masing-masing warga berbeda-beda, menyesuaikan luas dan nilai tanah yang terdampak pengadaan. Sejumlah warga menerima sekitar Rp50 juta, sementara warga lainnya memperoleh hingga Rp150 juta.
Pembayaran ganti kerugian ini menjadi salah satu tahapan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pesawaran.
Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, proyek pelebaran jalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar arus kendaraan, menunjang sektor pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pesawaran. (Indra)

