Lampung
Begini Kata Sulpakar Soal PTM di Provinsi Lampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Setelah mengikuti rapat koordinasi (Rakor) evaluasi pembukaan sektor pendidikan dengan pusat, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Sulpakar, memberikan keterangan terkait dengan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Provinsi Lampung, Kamis (26/8/2021).
Sulpakar mengatakan, terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka, Provinsi Lampung tetap berpegang pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Tahun 2021 dan 2020.
Dalam rangka mempersiapkan PTM, disebutkan didalam SKB 4 Menteri Tahun 2021 bahwa salah satu yang diisyaratkan adalah mempersiapkan vaksinasi terhadap tenaga pendidik dan kependidikan.
Untuk Provinsi Lampung, lanjut Sulpakar, saat ini baru mencapai 50 persen. Oleh karenanya dalam waktu dekat Pemprov Lampung melalui Dinas Kesehatan, akan melakukan percepatan vaksinasi terhadap tenaga pendidik dan kependidikan.
“Tetapi apabila Kabupaten/Kota sudah siap, tentunya akan kita dorong untuk melakukan PTM terbatas dengan catatan, bagi guru-guru yang belum divaksin, diwajibkan untuk melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ/Daring),” kata Sulpakar.
“Dan bagi orangtua yang belum mengijinkan anaknya untuk PTM terbatas, kita juga menyiapkan porsi untuk melakukan PJJ bagi anak tersebut,” sambung Sulpakar.
Untuk diketahui, dua kabupaten di Provinsi Lampung telah melaksanakan PTM sejak tanggal 25 Agustus kemarin, yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Direncanakan pada Jumat besok, Pemprov Lampung bersama Stakeholder terkait akan menyelenggarakan rapat secara menyeluruh yang membahas pelaksanaan PTM terbatas secara detail.
“Karena kita ingin PTM secara terbatas terlaksanakan, tapi bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta peserta didik dan warga sekolah lainnya bebas dan tidak terpapar (Covid-19) artinya sekolah tidak menjadi klaster baru. Jadi kita harus secara rinci dan hati-hati dalam melaksanakan ini,” terang Sulpakar.
Gubernur Arinal Djunaidi juga telah memberikan arahan untuk mempersiapkan pelaksanaan PTM ini sebaik-baiknya dengan memegang prinsip ke hati-hatian dan kecermatan, mengingat 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung baru dalam beberapa hari ini keluar dari zona merah. (Rls)
Lampung
Pemprov Lampung Mulai Bayarkan Ganti Rugi Lahan Pelebaran Jalan di Pesawaran
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Pesawaran mulai merealisasikan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, khususnya proyek pelebaran jalan menuju standar pada ruas Jalan R.E. Martadinata dan Jalan Lempasing–Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Kamis (19/11/2026).
Kegiatan pembayaran ganti kerugian tersebut berlangsung di The Pavilion Lampung dan dihadiri Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, Ir. M. Taufiqullah, S.T., M.T., serta Staf Ahli Bupati Pesawaran Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Razak, S.Sos., bersama masyarakat penerima ganti kerugian.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah bersedia menyerahkan sebagian tanahnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan.
Menurutnya, dukungan masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan infrastruktur yang lebih baik, sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah bersedia memberikan lahannya untuk pelebaran jalan. Pembangunan ini dilakukan untuk kepentingan bersama, terutama demi keselamatan kita semua,” ujarnya.
Sementara itu, Razak menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah mendukung proses pengadaan tanah. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lampung, Bupati Pesawaran, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atas dukungan terhadap pembangunan tersebut.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan itu, terdapat 174 bidang tanah yang masuk dalam proses pembayaran ganti kerugian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 bidang telah menerima pembayaran.
Razak meminta masyarakat yang belum menerima pembayaran agar tetap bersabar. Pemerintah, kata dia, akan berupaya mempercepat penyelesaian pembayaran bagi warga yang berhak menerima ganti kerugian pada tahun ini.
“Kami meminta kepada keluarga yang belum menerima pembayaran agar tetap bersabar. Baik yang sudah menerima maupun yang belum, mari kita saling memberikan pemahaman kepada saudara dan keluarga. Pemerintah akan berupaya menyelesaikan proses ini secepatnya pada tahun ini,” katanya.
Ia juga menyampaikan pesan Bupati Pesawaran agar masyarakat turut menjaga dan mendukung pembangunan daerah. Pelebaran jalan tersebut diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan wisata, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran.
Selain itu, masyarakat yang proses pembayaran ganti kerugiannya belum selesai diimbau segera melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan agar proses penyelesaian dapat berjalan lancar.
Salah seorang warga penerima ganti kerugian mengungkapkan bahwa lahan miliknya di wilayah Lempasing berupa kebun yang terdampak proyek pelebaran jalan menuju kawasan wisata Kabupaten Pesawaran.
Ia menyebutkan, lahan miliknya dengan ukuran sekitar 70 meter mendapatkan ganti kerugian sebesar Rp50 juta.
Besaran ganti kerugian yang diterima masing-masing warga berbeda-beda, menyesuaikan luas dan nilai tanah yang terdampak pengadaan. Sejumlah warga menerima sekitar Rp50 juta, sementara warga lainnya memperoleh hingga Rp150 juta.
Pembayaran ganti kerugian ini menjadi salah satu tahapan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pesawaran.
Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, proyek pelebaran jalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar arus kendaraan, menunjang sektor pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pesawaran. (Indra)

