Lampung
PORNAS XVIII KORPRI 2027 Diproyeksikan Dongkrak Pariwisata dan UMKM Lampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia (BAPOR KORPRI) Tahun 2026 sekaligus Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) XVIII KORPRI Tahun 2027.
Hal tersebut diperkuat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Rakernas BAPOR KORPRI 2026 dan PORNAS XVIII KORPRI 2027 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Selasa (28/7/2026).
Rakor tersebut dilaksanakan untuk memastikan penyelenggaraan dua agenda nasional tersebut dipersiapkan secara matang melalui sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga Lampung mampu menjadi tuan rumah yang sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses memberikan dampak bagi perekonomian daerah.
Rakor membahas berbagai aspek teknis maupun strategis pelaksanaan Rakernas BAPOR KORPRI 2026 yang direncanakan berlangsung selama satu hari pada Oktober 2026 di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, dengan waktu pelaksanaan menyesuaikan kesiapan Pemprov Lampung.
Agenda tersebut merupakan tindak lanjut Surat Ketua Umum Pengurus Pusat BAPOR KORPRI Nomor B-06/KU/PPBAPORKORPRI/VI/2026 tanggal 18 Juni 2026 tentang Penyelenggaraan Rakernas BAPOR KORPRI 2026.
Rakernas nantinya akan membahas evaluasi penyelenggaraan PORNAS XVII KORPRI Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus menetapkan cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada PORNAS XVIII KORPRI Tahun 2027.
Selain itu, dalam Rakernas juga akan dipaparkan kesiapan Provinsi Lampung sebagai tuan rumah PORNAS XVIII KORPRI 2027, mulai dari kesiapan venue pertandingan, usulan cabang olahraga inti dan pilihan, hingga penetapan resmi Lampung sebagai tuan rumah.
Pada kesempatan tersebut juga direncanakan peluncuran maskot, logo, tema, dan jingle PORNAS XVIII KORPRI 2027 sebagai identitas penyelenggaraan.
Rakor juga membahas pembagian tugas masing-masing OPD. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bersama Dinas Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab menyiapkan paparan kesiapan PORNAS, sementara Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan menyiapkan logo, maskot, dan jingle.
Sementara itu, Dinas Perhubungan bertanggung jawab pada transportasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menangani publikasi, Satpol PP menyiapkan pengamanan, sedangkan Biro Umum bersama KORPRI menyiapkan konsumsi serta kebutuhan pendukung lainnya.
Dalam pembahasan juga dipaparkan kesiapan infrastruktur pendukung yang dimiliki Provinsi Lampung, meliputi akses transportasi melalui Jalan Tol Trans Sumatera, Bandara Radin Inten II, Pelabuhan Bakauheni, jaringan kereta api, ketersediaan hotel, destinasi wisata unggulan, fasilitas kesehatan, hingga kekayaan kuliner khas Lampung sebagai daya tarik bagi para peserta dan tamu dari seluruh Indonesia.
Sebagai bagian dari persiapan PORNAS XVIII KORPRI Tahun 2027, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah membentuk Tim Persiapan Penyelenggaraan melalui Surat Keputusan Ketua DP KORPRI Provinsi Lampung Nomor KEP-361/VI/DP/VI.04/2026.
Berbagai OPD akan dilibatkan sesuai tugas dan fungsinya, mulai dari pembinaan atlet, administrasi peserta, promosi pariwisata, layanan kesehatan, keamanan, transportasi, hingga penyelenggaraan bazar UMKM dan pagelaran budaya Lampung untuk memperkuat dampak ekonomi dan promosi daerah.
Melalui persiapan yang komprehensif dan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis penyelenggaraan Rakernas BAPOR KORPRI Tahun 2026 dan PORNAS XVIII KORPRI Tahun 2027 akan berjalan sukses serta semakin memperkuat citra Lampung sebagai provinsi yang siap menjadi tuan rumah berbagai agenda nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan prestasi olahraga aparatur sipil negara. (Rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mempercepat pengembangan sejumlah kawasan industri strategis sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas penyerapan tenaga kerja, meningkatkan ekspor, serta memperkuat daya saing daerah. Salah satu fokusnya adalah pengembangan Kawasan Industri Katibung yang diproyeksikan mendukung penguatan industri hilir dan kemandirian energi nasional.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kawasan Industri bertempat di Ruang Pepadun Kantor Gubernur, Jumat (16/10/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa percepatan pengembangan kawasan industri membutuhkan sinergi seluruh pihak yang tergabung dalam tim percepatan, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Ia meminta seluruh anggota tim mengawal proses pengembangan secara terpadu, mulai dari pemenuhan persyaratan, koordinasi dengan pemerintah pusat, hingga penjajakan kerja sama dengan calon investor.
“Pada saatnya nanti, ini tidak bisa berjalan secara parsial. Kita harus bersama-sama mengawal proses ini sesuai dengan tugas masing-masing dan terus melaporkan perkembangannya kepada Pak Gubernur,” ujar Marindo.
Marindo juga mendorong agar peluang pengembangan kawasan industri dipromosikan melalui Lampung Forum Investment (FOILA), yang diharapkan menjadi ruang pertemuan antara pemilik potensi investasi dan calon investor.
Melalui forum tersebut, Pemprov Lampung berharap dapat menarik minat investor yang bersedia menjadi anchor investor atau investor utama untuk mendukung pengembangan kawasan industri. Persiapan promosi, termasuk penyediaan materi informasi dan publikasi, akan dilakukan menjelang pelaksanaan FOILA mendatang.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menjelaskan bahwa investasi menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melengkapi upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian, pengembangan industri hilir, dan penguatan sektor jasa, termasuk pariwisata.
Menurutnya, investasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai ekspor, serta memperkuat struktur ekonomi Lampung yang lebih produktif.
Dalam rapat tersebut, Mulyadi menyampaikan perkembangan sejumlah rencana pengembangan kawasan industri, termasuk kawasan industri Mayapada dan PISEL, yang ditargetkan memasuki tahap peletakan batu pertama/ groundbreaking pada Desember 2026.
Ia juga menyoroti pengembangan Kawasan Industri Katibung yang telah ditindaklanjuti melalui nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Lampung dan PT Minamas. Kawasan ini diharapkan menjadi salah satu penggerak pengembangan industri hilir sekaligus mendukung agenda kemandirian energi nasional.
Mulyadi menjelaskan bahwa penyelesaian studi kelayakan feasibility study/FS menjadi tahapan penting untuk memastikan kesiapan rencana pengembangan kawasan tersebut. Kajian itu diharapkan mencakup aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga dapat menjadi dasar pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
“Kita berharap finalisasi feasibility study ini bisa diselesaikan sebelum Desember, sehingga menjadi bahan bagi Pemprov Lampung untuk melaporkan kesiapan daerah dalam mendukung cita-cita kemandirian energi nasional,” ujarnya.
Dalam rencana pengembangannya, Kawasan Industri Katibung diarahkan untuk mendukung pembangunan fasilitas pengolahan minyak mentah refinery, industri hilir oleokimia, serta industri kimia lainnya. Kawasan ini juga direncanakan memiliki terminal khusus guna mendukung kegiatan logistik dan distribusi.
Pengembangan Katibung juga ditempatkan dalam konteks kebutuhan energi nasional dan dinamika geopolitik global yang memengaruhi pasokan serta distribusi bahan bakar. Karena itu, kajian pengembangan kawasan diharapkan dapat memperkuat kesiapan Lampung dalam mendukung pembangunan infrastruktur energi dan pengembangan industri hilir.
Selain pengembangan kawasan industri, rapat tersebut membahas perkembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL) dan rencana pengembangan tahap berikutnya. Pemprov Lampung juga menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pengembangan kawasan industri sesuai dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP).
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan mitra usaha, Pemprov Lampung mendorong agar setiap tahapan pengembangan kawasan industri dapat berjalan terarah, mulai dari penyelesaian kajian, kesiapan lahan dan infrastruktur, hingga promosi kepada calon investor.
Upaya ini diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi, memperkuat hilirisasi sumber daya alam, serta menjadikan Lampung sebagai salah satu daerah yang berkontribusi dalam penguatan industri dan ketahanan energi nasional. (Red)
Pemprov Lampung Terus Memperkuat Pengembangan Kawasan Industri
Kepemimpinan Berganti, Polda Lampung Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas
Pemkab Lamteng Terima Audensi PWI Lampung, Nyatakan Dukungannya Sukseskan Pelaksanaan HPN dan Porwanas
