Ekonomi dan Bisnis
LEIF 2026 Digelar di Jakarta, Lampung Tawarkan Peluang Investasi ke Investor Global
Alteripost Jakarta – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung memperkuat sinergi untuk mendorong percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penyelenggaraan Lampung Economic and Investment Forum (LEIF) 2026 di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Mengusung tema “From Potential to Partnership: Accelerating Sustainable Investment in Lampung”, forum tersebut menjadi wadah strategis yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, serta calon investor guna memperluas peluang kerja sama investasi di Provinsi Lampung.
LEIF 2026 melibatkan lebih dari 100 calon investor potensial, baik domestik maupun internasional. Kegiatan tersebut juga ditindaklanjuti melalui pertemuan bisnis secara langsung (one-on-one meeting) serta penandatanganan Letter of Intent (LoI).
Optimisme terhadap investasi Lampung didukung oleh fundamental ekonomi daerah yang menunjukkan kinerja positif. Pada triwulan II 2026, ekonomi Lampung tumbuh sebesar 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), tertinggi kedua di wilayah Sumatera.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor komoditas unggulan, konektivitas infrastruktur, serta dukungan logistik yang strategis.
Sejumlah sektor yang dinilai memiliki peluang investasi besar di Lampung meliputi pertanian, industri pengolahan, energi terbarukan, pariwisata, dan infrastruktur. Penguatan hilirisasi serta peningkatan nilai tambah komoditas unggulan juga menjadi salah satu kunci transformasi ekonomi daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menekankan pentingnya LEIF 2026 sebagai momentum untuk memperluas kemitraan strategis dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar investasi yang masuk mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Ahmad Muzani, dalam keynote speech-nya menyoroti pentingnya sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Investasi produktif diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing daerah, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan memperkuat kontribusi Lampung terhadap perekonomian nasional.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam paparannya menyampaikan tiga komitmen utama Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan kepercayaan investor.
Ketiga komitmen tersebut meliputi percepatan perizinan yang transparan dan berbasis digital, penguatan dukungan regulasi melalui kepastian tata ruang, insentif dan kemudahan penanaman modal, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui fasilitasi proaktif, kepastian lahan, dan dukungan infrastruktur.
“Provinsi Lampung siap bersinergi dan memfasilitasi para investor dan mitra global untuk satu tujuan yang sama, yaitu pertumbuhan ekonomi Lampung berkelanjutan,” tegas Rahmat Mirzani Djausal.
Prospek ekonomi Lampung yang positif juga memperkuat optimisme terhadap peluang investasi ke depan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyampaikan bahwa ekonomi Lampung pada 2026 diprakirakan tumbuh pada kisaran 5,0 hingga 5,6 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga, sektor pertanian, industri pengolahan, dan investasi.
Menurut Bimo, fundamental ekonomi Lampung yang kuat menjadi modal penting untuk mendorong peningkatan investasi. Namun, kontribusi investasi masih dapat ditingkatkan melalui hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan industri bernilai tambah.
“Fundamental ekonomi Lampung yang kuat menjadi modal penting untuk mendorong investasi. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk meningkatkan kontribusi investasi melalui hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan industri bernilai tambah,” ujarnya.
Pemilik Sungai Budi Group, Widarto, turut menyoroti peluang pengembangan industri berbasis komoditas unggulan Lampung. Sementara itu, Direktur Investasi PT Danantara Investment Management, Dr. Fadli Rahman, menekankan pentingnya kesiapan proyek serta kemitraan strategis dalam mendorong realisasi investasi.
Dalam kesempatan tersebut, tingginya minat dunia usaha terhadap potensi Lampung juga tercermin melalui 11 kisah sukses investasi (investment success stories) yang diangkat dalam LEIF 2026.
Bank Indonesia sendiri sepanjang 2026 telah memfasilitasi delapan kegiatan penguatan ekosistem investasi, mulai dari peningkatan kapasitas investment project ready to offer (IPRO) hingga fasilitasi jejaring investor.
Melalui LEIF 2026, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan dunia usaha diharapkan semakin kuat dalam mempercepat realisasi investasi berkualitas.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang lebih tinggi, berdaya saing, dan inklusif.(*)
Ekonomi dan Bisnis
BI Lampung Catat Inflasi Oktober 2026 Sebesar 0,54 Persen, Cabai Merah Jadi Penyumbang Terbesar
Alteripost Bandar Lampung – Inflasi Provinsi Lampung pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,54 persen secara bulanan (month to month/mtm). Angka tersebut meningkat dibandingkan September 2026 yang sebesar 0,14 persen.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Lampung secara tahunan (year on year/yoy) mencapai 3,83 persen. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,23 persen.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung menyebutkan, inflasi Oktober 2026 terutama dipengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar antara lain cabai merah sebesar 0,22 persen, bawang merah 0,07 persen, tomat 0,04 persen, beras 0,04 persen, serta cabai rawit 0,04 persen.
Kenaikan harga cabai dan bawang merah dipengaruhi berkurangnya pasokan seiring berakhirnya periode panen serta menurunnya produktivitas tanaman akibat musim kemarau.
Sementara itu, kenaikan harga beras didorong penurunan produksi padi pascapanen gadu yang diperberat meningkatnya intensitas fenomena El Nino. Adapun kenaikan harga tomat dipengaruhi meningkatnya permintaan di tengah terbatasnya pasokan akibat kondisi kekeringan.
Harga Sejumlah Komoditas Menahan Inflasi
Di sisi lain, tekanan inflasi Oktober 2026 tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Komoditas yang mengalami deflasi antara lain terong sebesar 0,03 persen, daging ayam ras 0,02 persen, minyak goreng 0,02 persen, serta jagung manis 0,01 persen.
Penurunan harga terong sejalan dengan meningkatnya pasokan selama berakhirnya periode panen. Sementara itu, harga daging ayam ras turun karena pasokan terjaga dan meningkatnya ketersediaan ayam siap potong.
Penurunan harga minyak goreng diperkirakan sejalan dengan pasokan yang memadai dan kelancaran distribusi.
Selain itu, komoditas pangan lainnya, yakni emas perhiasan, turut menahan tekanan inflasi dengan andil deflasi sebesar 0,02 persen. Kondisi tersebut sejalan dengan koreksi harga emas di pasar global.
BI Lampung Waspadai Risiko Inflasi
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung memprakirakan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Lampung tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen secara tahunan hingga akhir 2026.
Meski demikian, sejumlah risiko inflasi masih perlu diwaspadai dan dimitigasi.
Dari sisi inflasi inti, risiko bersumber dari tingginya volatilitas harga emas global akibat dinamika geopolitik, pergerakan nilai tukar dolar Amerika Serikat, serta suku bunga global.
Selain itu, penurunan produksi kelapa sawit dan tebu akibat fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027 berpotensi mengganggu produksi crude palm oil (CPO) dan gula.
Kenaikan harga komponen chip global yang dipengaruhi penguatan dolar Amerika Serikat juga berpotensi meningkatkan biaya impor dan harga barang elektronik.
Sementara itu, pada kelompok bahan makanan bergejolak atau volatile food, risiko yang perlu dicermati meliputi meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan hutan, serta menguatnya intensitas El Nino yang berpotensi menekan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
Risiko lainnya berasal dari panen gadu yang kurang optimal akibat kondisi tanah dan musim kemarau. Kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga Gabah Kering Panen (GKP), sehingga meningkatkan biaya bahan baku penggilingan dan harga beras.
Persaingan pembelian gabah oleh agen dari luar Lampung juga berisiko meningkatkan arus keluar gabah dan mengurangi ketersediaan pasokan bagi penggilingan lokal.
Selain itu, ketidakpastian kondisi cuaca maritim dan gelombang laut berpotensi menghambat aktivitas melaut serta pasokan ikan.
Pada kelompok harga yang diatur pemerintah atau administered prices, risiko inflasi antara lain berasal dari kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik, penurunan stok minyak mentah Amerika Serikat yang berpotensi mendorong penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), serta kenaikan harga energi global.
Tingginya harga acuan LPG internasional dan potensi gangguan jalur impor juga menjadi perhatian karena dapat meningkatkan biaya penyediaan dan distribusi LPG domestik, terutama LPG nonsubsidi.
Perkuat Strategi 4K Pengendalian Inflasi
Mengantisipasi perkembangan inflasi dan berbagai risiko ke depan, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Pada aspek keterjangkauan harga, langkah yang dilakukan meliputi optimalisasi operasi pasar beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara terarah.
BI dan TPID juga memperkuat pemantauan harga serta pasokan melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), SPH, dan SP2KP, khususnya untuk komoditas beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, dan gula pasir.
Dari sisi ketersediaan pasokan, upaya dilakukan melalui pengembangan Toko Inflasi di Kota Metro dan Bandar Lampung sebagai kanal distribusi harian beras SPHP dan pangan strategis lainnya.
Selain itu, peningkatan produksi hortikultura didorong melalui intensifikasi Good Agricultural Practices (GAP), penerapan smart fertigation, serta penguatan produksi dan pascapanen melalui dukungan sarana produksi.
BI dan TPID juga mendorong penguatan produksi dan pascapanen melalui dukungan greenhouse cabai, mesin packaging, separator padi, Rice Milling Unit (RMU), Rice Processing Unit (RPU), serta kandang ayam.
Untuk mengantisipasi dampak El Nino, dilakukan optimalisasi sarana pengairan, penyesuaian kalender tanam, serta dukungan sumur bor pada klaster binaan.
Perkuat Distribusi dan Komunikasi Publik
Dalam menjaga kelancaran distribusi, BI dan TPID mengoptimalkan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) cabai merah Kulo n Progo–Kota Metro serta KAD bawang merah Kabupaten Solok–Bandar Lampung dan Metro.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat kontinuitas pasokan komoditas pangan strategis.
Selain itu, kerja sama Bandar Lampung–Kabupaten Bantul ditindaklanjuti untuk penyediaan benih dan replikasi budidaya bawang merah.
Optimalisasi Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) juga dilakukan guna mendukung pelaksanaan operasi pasar dan KAD, khususnya untuk komoditas yang berisiko mengalami inflasi.
Pada aspek komunikasi efektif, BI dan TPID memperkuat integrasi data harga, neraca pangan, dan e-Horti guna mendukung penguatan Early Warning System (EWS).
Pilot project e-Horti telah dilakukan di enam kabupaten/kota dengan melibatkan 110 petani dan luas lahan mencapai 55,42 hektare.
Koordinasi TPID juga diperkuat melalui High Level Meeting (HLM), rapat koordinasi pengendalian harga, serta pemantauan produksi pangan.
Selain itu, komunikasi publik dan edukasi inflasi terus ditingkatkan melalui siaran pers, edukasi masyarakat, serta capacity building untuk meningkatkan produktivitas dan perlindungan usaha tani.
Melalui berbagai langkah tersebut, Bank Indonesia bersama TPID Provinsi Lampung berupaya menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat, sekaligus memitigasi berbagai risiko inflasi hingga akhir 2026. (*)

