Lampung
Pemprov Lampung Paparkan Capaian di Tahun 2021
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar kegiatan Refleksi Akhir Tahun Kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2021, di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Senin (27/12/2021).
Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, yakni secara langsung di Mahan Agung yang diikuti oleh Forkopimda Provinsi Lampung, dan secara daring oleh Bupati-Walikota, Pemerintah Kabupaten/Kota, Organisasi, Partai Politik, Akademis, insan pers, masyarakat luas melalui aplikasi zoom dan kanal Youtube Pemerintah Provinsi Lampung.
Adapun Refleksi Akhir Tahun ini digelar sebagai penjabaran kinerja pembangunan daerah dari jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dibawah Kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia di Tahun 2021.
Refleksi akhir tahun juga merupakan media untuk menyampaikan informasi pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Lampung, kepada masyarakat luas.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam paparannya menyampaikan 4 (empat) pilar pembangunan Provinsi Lampung selama tahun 2021, yakni meliputi Pilar Ekonomi, Pilar Sosial, Pilar Hukum dan Pemerintahan, dan Pilar Lingkungan.
Kinerja pembangunan Pilar Ekonomi daerah ditahun 2021 dilaksanakan dengan baik, meskipun pandemi covid 19 masih terjadi. Hal ini ditandai dengan indikator pertumbuhan ekonomi Lampung yang terus semakin membaik, sampai dengan Semester 1 Tahun 2021 ekonomi Lampung tumbuh positif dibandingkan dengan tahun 2020 yang tumbuh negatif 1,67 persen. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II mencapai kondisi tertinggi sebesar 6,69 persen di atas capaian Nasional. Juga dengan Nilai Tukar Petani yang mulai membaik pada bulan November 2021 sebesar 105,25.
Kinerja pertumbuhan ekonomi Lampung tersebut didorong oleh beberapa faktor, antara lain: Pertama, kinerja sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang terus tumbuh positif.
Produksi padi tertinggi secara nasional sebesar 22,47 persen, diapresiasi oleh Presiden RI melalui penghargaan Abdi Bhakti Tani tahun 2021, selain itu penghargaan gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XXII Tahun 2021, juga penghargaan juara III nasional kelahiran Ternak terbanyak pada Program Sapi Kerbau Andalan Negeri (SIKOMANDAN).
Kedua, Semakin membaiknya sektor pariwisata diwujudkan dengan telah dilakukannya Groundbreaking Bakauheni Harbour City oleh Wakil Menteri BUMN sebagai Proyek Strategis Nasional.
Ketiga, Nilai ekspor Provinsi Lampung triwulan III-2021 mencapai 1.320,73 juta US$ atau meningkat 29,27 persen dibandingkan triwulan II-2021 yang mencapai 1.021,72 juta US$.
Penghargaan lain yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam pembangunan pilar ekonomi adalah sebagai Gubernur terbaik yang mensupport program Pertashop dari PT. Pertamina dan penghargaan Pembinaan Produktivitas Paramakarya 2021 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Dari sisi pilar sosial ditunjukan dari capaian indikator sasaran makro pembangunan lainnya adalah Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung, dimana pada tahun 2021 adalah sebesar 69,90 yang meningkat dari tahun 2020 sebesar 69,69. Capaian ini akan terus menerus ditingkatkan hingga di atas 70.
Begitu juga dengan penurunan penduduk miskin yang menunjukan tren yang positif. Jika pada tahun 2016 persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mencapai 14,29 persen maka pada semester I tahun 2021 turun menjadi 12,62 persen (lebih baik dari semester II tahun 2020 12,76 persen), atau terjadi penurunan sebesar 1,67 persen ini lebih baik dari capaian nasional untuk periode yang sama.
Sejalan dengan hal tersebut, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021 Lampung juga mengalami penurunan, yakni mencapai 4,69 persen jauh lebih baik dari pada capaian rata-rata Nasional yang mencapai 6,49 persen. Hal yang sama juga kita capai pada Indeks Gini, Lampung mencapai 0,323 poin yang lebih baik dari capaian nasional sebesar 0,381 poin.
Selanjutnya, realisasi janji kerja Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam dunia Olah Raga; Lampung menuju bebas narkoba; Lampung sehat, ditunjukan salah satunya dengan apresiasi pengelolaan covid terbaik nasional, Indonesian Best Pandemic Handling dalam ajang Tribun Lampung Award 2021. serta Lampung berhasil mencapai 10 besar peringkat PON ke XX Papua.
Sebagai bentuk apresiasi lain yang diterima oleh Gubernur adalah Penghargaan Anugerah Eka Praya 2020 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diberikan atas keberhasilan dalam mengimplementasikan Pengarus Utamaan Gender (PUG). Disamping itu penghargaan penanganan konflik sosial dari Kementerian Dalam Negeri diterima atas capaian kinerja Gubernur dalam pelaporan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi. Selanjutnya, Penghargaan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja RI sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah kepada Gubernur yang telah memberikan pembinaan terhadap zero accident keselamatan dan kesehatan kerja.
Selanjutnya pada Pilar Hukum dan Pemerintahan, capaian yang baik ditunjukan salah satunya dari Indeks Demokrasi Lampung sebesar 72,79 poin yang lebih baik dari capaian tahun sebelumnya sebesar 72,56 poin. Hal ini merupakan realisasi dari janji kerja: Reformasi Birokrasi; Lampung Merawat Indonesia; dan APBD Berjaya.
Gubernur Lampung juga menjadi salah satu dari 9 Gubernur yang dinilai memiliki Kinerja Positif di mata Publik atas keberhasilan dalam membangun Lampung. Selain itu apesiasi diperoleh lewat penghargaan atas penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) penyelenggaraan pemerintah daerah dari Kementerian Dalam Negeri yang telah menyelesaikan TLHP secara tepat waktu dan mencapai 100 persen; Penghargaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Award 2021; Penghargaan terbaik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2021, dan penghargaan Terbaik Pengelolaan APBD tingkat nasional serta 7 kali berturut-turut memperoleh WTP,BKN Award 2021,Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun dan masuk dalam nominasi 10 besar terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2021 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
Kemudian pada Pembangunan Pilar Lingkungan, Provinsi Lampung selama tahun 2021 juga menunjukan capaian yang baik, antara lain: penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 6,86 persen; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,95; serta Indeks Resiko Bencana sebesar 146,78. Hal ini dicapai melalui realisasi janji kerja: Mengelola Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Rakyat; Lampung sebagai pusat inkubasi tanaman nusantara.
Keberhasilan capaian 4 pilar pembangunan tersebut didukung oleh pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas yang ditunjukkan dengan tercapainya indikator sasaran makro pembangunan yaitu Tingkat Kemantapan Jalan sebesar 76,04 persen, Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga sebesar 99,26 persen; Juga dukungan terhadap pelayanan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, pengurangan kawasan kumuh guna mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. Hal ini terkait dengan implementasi janji kerja; Infrastruktur Lampung Berjaya; Unit Reaksi Cepat; dan Lampung Terang
Usai paparan pembangunan oleh Gubernur Lampung, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan testimoni, diskusi, dan tanggapan dari peserta kegiatan baik yang mengikuti secara langsung maupun secara daring, kegiatan tersebut dimoderatori secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto. (Rls)
Lampung
Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Internal, Optimis Tata Kelola Pemerintahan Lebih Efektif dan Bersih
Alteripost.co, Bandarlampung- Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, secara resmi membuka kegiatan Capacity Building Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) menuju efektivitas dan efisiensi Rencana dan Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Acara yang dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah dan narasumber Kepala BPKP Lampung tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Senin (25/5/2026).
Dalam arahannya, Wagub Jihan Nurlela menegaskan bahwa posisi pemerintah saat ini berada di ruang terbuka yang diawasi secara langsung oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengubah pola pikir dalam penyusunan program kerja kedinasan.
”Kita hari ini sebagai pemerintah tidak boleh membuat suatu program yang penting buat program, tapi membuat program yang penting,” tegas Jihan Nurlela saat memberikan arahan.
Ia memandang momentum capacity building ini sangat strategis sebagai langkah evaluasi sekaligus persiapan menghadapi penilaian maturitas SPIP terintegrasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mengimbau agar SPIP tidak lagi dianggap sebagai gugus kewajiban administratif, melainkan diinternalisasi menjadi ideologi dan budaya kerja harian.

Guna mempercepat perbaikan sistem pengendalian tersebut, Wagub menyampaikan lima poin arahan utama yang wajib diimplementasikan oleh seluruh jajaran perangkat daerah. Poin pertama yang ditekankan secara lugas adalah mengenai penguatan komitmen pimpinan sebagai motor penggerak instansi.
Ia menekankan bahwa seorang pimpinan daerah harus memiliki rasa memiliki (owning) yang tinggi terhadap sistem dan instansi yang dipimpinnya.
Selanjutnya, Wagub Jihan menjabarkan empat arahan lainnya, yakni pentingnya mengedepankan integritas dalam kesatuan perencanaan dan kinerja agar tidak berjalan secara parsial; penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan pada tiap program; optimalisasi peran APIP (Inspektorat) sebagai quality assurance dan consulting partner; serta penanaman budaya integritas dan akuntabilitas di sanubari setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).
Di akhir arahannya, Wagub Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang terus konsisten mendorong penguatan SPIP-T di lingkungan pemerintah daerah.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para asesor serta memperkuat komitmen kepala daerah beserta jajaran kepala OPD dalam memitigasi risiko program kerja.
Inspektur Bayana melaporkan, tingkat kematangan (maturitas) SPIP Provinsi Lampung berada pada Level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3.200, sementara indeks manajemen risiko berada pada angka 3,073. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan kualitas pengawasan internal secara berkala agar indeks efektivitas pengendalian korupsi dapat terus dioptimalkan.
Di sisi lain, Pemprov Lampung terus bergerak maraton dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) temuan BPK serta menggenjot perbaikan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang pada tahun 2025 lalu mencatatkan skor 69. Kerja keras jajaran pengawasan internal dalam dua bulan terakhir menunjukkan progres signifikan, di mana pengembalian kerugian keuangan negara berhasil dioptimalkan hingga mencapai hampir Rp7 Miliar.
Guna menyelesaikan temuan menahun yang sulit ditindaklanjuti secara faktual, seperti kendala subjek yang telah meninggal dunia atau ketidakjelasan objek, Pemprov Lampung bekerja sama dengan BPK dan Asisten Datun akan menempuh mekanisme Sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) untuk penghapusan administrasi keuangan sesuai jalur hukum yang berlaku.
Langkah tegas juga diupayakan dalam perluasan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Setelah kesuksesan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Provinsi Lampung meraih predikat ZI, Pemprov Lampung kini tengah mempersiapkan sejumlah OPD pelayanan publik lainnya, termasuk jajaran Dinas Pendidikan yang sosialisasinya akan mulai diakselerasi pada awal Juni mendatang.
Melalui penguatan kapasitas asesor dan komitmen kepemimpinan di setiap instansi, Pemprov Lampung optimistis seluruh target capaian akuntabilitas, penurunan risiko program, hingga pembersihan aspek administrasi pihak ketiga dapat diselesaikan secara tuntas pada tahun anggaran 2026 untuk menjaga marwah dan wibawa pembangunan daerah. (Red)

