Uncategorized
Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana Menyerahkan Bantuan Sarana Prasana Berupa Sumur Bor
Alteripost.co Bandar Lampung – Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana menyerahkan bantuan sarana prasana berupa sumur bor dalam, dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung kepada Ponpes dan Masyarakat Kota Bandar Lampung. Rabu (2/2/2022).
Hadir mendampingi Walikota Bandar Lampung, Asisten Bidang Administrasi Umum, Plt. Ka. BPKAD, Kepala Dinas (Kadis) PU, Kadis Kominfo, Kadis Perhubungan Kota, Camat, lurah dan masyarakat setempat.
Dua unit sumur bor kedalaman 100 m, (torn 5000 m³, mesin, genset) yang siap dioperasikan terletak di Kelurahan Rajabasa Jaya dan Ponpes Al-Firdaus Kelurahan Kemiling Permai, diserahkan langsung kepada warga dan pimpinan ponpes.
Dalam sambutannya Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana berharap, semoga sumur bor ini dapat digunakan pesantren dan masyarakat sekitar dengan sebaik baiknya.
“Bunda Eva meminta Kepada warga masyarakat, agar dapat menghemat air, apalagi di saat musim kemarau”. Ungkapnya.
Lanjut Bunda Eva, kepada masyarakat, RT, RW, lurah dan camat agar bisa menjaga lingkungan, karna nanti akan ada penilaian kampung lingkungan terbaik, jadi kepada camat nya selalu pantau warganya. Tuturnya.
Kemudian kepada warga yang belum vaksin silahkan vaksin demi kesehatan diri dan keluarga. Yang sudah vaksin agar selalu menjaga protokol kesehatan (Prokes) dimanapun berada. Pungkas Eva Dwiana. (*).
Alteripost Solo – Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menghadiri rangkaian kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Kota Solo, Kamis (3/9/2026).
Salah satu agenda yang diikuti Eva Dwiana adalah Rapat Dewan Pengurus APEKSI yang digelar di House of Danar Hadi, Solo. Rapat tersebut dihadiri para wali kota dari berbagai daerah dengan karakteristik dan tantangan pembangunan yang beragam, mulai dari kota industri, kota pariwisata, hingga daerah dengan kebutuhan pelayanan publik yang berbeda.
Dalam forum tersebut, Dewan Pengurus APEKSI menyampaikan sejumlah masukan strategis kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya memperkuat sinkronisasi antara program nasional dengan program prioritas pemerintah kota.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah ruang fiskal dan kapasitas pemerintah kota dalam menjalankan otonomi daerah. APEKSI mendorong penyempurnaan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kebijakan transfer tersebut dinilai perlu lebih mempertimbangkan perbedaan kapasitas fiskal, karakteristik wilayah, beban pelayanan publik, serta kebutuhan masing-masing pemerintah daerah.
Selain persoalan TKD, APEKSI juga menyoroti pentingnya fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penataan belanja pegawai serta pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga dinilai perlu disesuaikan dengan kemampuan riil masing-masing daerah.
Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah kota tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik sekaligus merespons berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Melalui forum APEKSI, pemerintah kota dari berbagai daerah dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta kondisi riil di wilayah masing-masing kepada pemerintah pusat.
Dengan demikian, kebijakan nasional diharapkan dapat disusun secara lebih selaras dengan karakteristik, kemampuan fiskal, dan kebutuhan pembangunan masing-masing pemerintah kota.
Keikutsertaan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mendorong kebijakan pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat kota.(*)
Forum Ekosistem Jalan Tol MTI Dikukuhkan di Lampung, Dorong Perubahan Paradigma dari Kilometer ke Manfaat
Gubernur Mirza: Jangan Bangun Kebijakan Berdasarkan Persepsi
Ketika Sulpakar Dituntut Menata Birokrasi Lampung Tengah
