Lampung
Kukuhkan Pengurus IJP Lampung, Arinal Sebut Jika Ada yang Keliru Silahkan Konfirmasi Dahulu
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengukuhkan ketua dan pengurus Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung periode 2022-2025 di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung, Kamis (07/04/2022).
Gubernur Arinal mengucapkan selamat kepada ketua dan pengurus IJP Lampung yang dikukuhkan. Ia meminta kepada pengurus IJP Lampung untuk mengawal setiap program pemerintah baik yang akan, sedang dan telah dilakukan di bawah kepemimpinannya.
Ia juga meminta kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung untuk menjembatani IJP ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Lampung. Sehingga masyarakat mengetahui program unggulan pemerintah pada setiap OPD terkait.
“Saya minta seluruh OPD untuk menyampaikan program unggulannya baik yang telah, sedang dan akan dilakukan Pemprov Lampung,” kata Gubernur Arinal Djunaidi.
Ia juga meminta kepada IJP Lampung untuk tetap menjaga marwah profesi dengan memberikan masukan kepada pemerintah jika terdapat kebijakan yang keliru. ”Jangan asal numbur, Kalaupun memang ada yang keliru atau tidak sepakat seharusnya dikonfirmasikan dahulu,“ tegas Arinal.
Diketahui, IJP Lampung dikukuhkan dengan mengusung tema “Jurnalisme Berkualitas untuk Lampung Berjaya”. Ketua IJP Lampung, Edwin Febrian mengatakan pemilihan tagline tersebut, merupakan motivasi bersama untuk para jurnalis yang biasa meliput di lingkungan instansi pemprov khususnya kegiatan Gubernur Lampung.
“Dengan berkualitasnya jurnalis di lingkungan Pemprov Lampung, diharapkan ke depan bisa bersinergi, seirama, ikut berkiprah nyata melalui berita, untuk mewujudkan cita-cita Lampung Berjaya,” kata Edwin.
Menurutnya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi sejak awal berkomitmen dengan cita-cita mewujudkan Lampung Berjaya. Karena itu, jurnalis khususnya yang biasa meliput kegiatan di lingkungan Pemprov Lampung, diharapkan dapat berkiprah nyata dengan menyampaikan hasil program pembangunan pada masyarakat secara luas.
Keberadaan IJP Lampung, sambung dia, juga diharapkan bukan hanya sekedar wadah perkumpulan, tapi betul-betul memiliki andil terhadap penyampaian hasil pembangunan yang dilakukan pemprov, terutama program unggulan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.
Perlu diketahui, IJP Lampung periode 2022-2025 memiliki anggota dalam struktur kepengurusan berjumlah 55 orang yang mewakili medianya masing-masing. Baik media cetak, televisi, maupun online, dengan lingkup kerja kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, serta seluruh instansi eksekutif maupun legislatif.
“Kepada seluruh anggota IJP Lampung, diharapkan saling support dan menjaga kekompakan. Jalin hubungan emosional yang positif dan berkualitas, baik antar sesama maupun kepada Bapak Gubernur Lampung, serta dinas-dinas di lingkungan Pemprov Lampung. Terus berkarya lewat berita, wujudkan cita-cita Lampung Berjaya,” tutur Edwin. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Mobilitas dan Ekonomi Warga Lampung Selatan Kian Lancar
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
