Lampung
Rakor Penyediaan Minyak Goreng Curah Bersubsidi, Arinal: Ini Jadi Atensi Saya
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, memimpin rapat koordinasi (rakor) penyediaan minyak goreng curah bersubsidi di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Rabu (06/04/2022).
“Saya sangat concern dengan permasalahan ini, jangan sampai karena masalah ini ekonomi kita terganggu. Rakyat membutuhkan pertolongan. Bila perlu kita dua minggu lagi rapat lagi, biar ada perkembangannya dan terpantau,” kata Arinal Djunaidi saat rapat.
Hadir saat rapat Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Ketua Komisi II DPRD Lampung, Direktur Reskrimsus Polda Lampung, Kepala Bulog Provinsi Lampung, Kadis Perindustrian dan Perdagangan, dan Karo Perekonomian.
Selain itu juga hadir perwakilan Produsen dan Distributor minyak goreng di Lampung seperti PT. LDC Indonesia, PT. Tunas baru Lampung, PT Sumber Indah Perkasa (Sinar Mas), PT. Domus, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Rajawali Nusantara Indonesia, CV. Sinar Laut, PT Sungai Budi, dan PT Mahakarya Sakti Suplindo.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Provinsi Lampung Elvira Umihanni menyampaikan rapat hari ini adalah untuk membahas penyediaan dan pendistribusian minyak goreng curah bersubsidi di Provinsi Lampung.
Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Dalam mengatasi masalah minyak goreng ini, sebelumnya telah ditandatangani kontrak penyediaan minyak goreng curah bersubsidi oleh Kemenperin dengan empat produsen di Provinsi Lampung, yakni PT. LDC Indonesia dengan nilai kontrak 3000 Ton, PT. Tunas Baru Lampung 1.175 Ton, PT Sumber Indah Perkasa 2.860 Ton, dan PT Domus Jaya 1.250 Ton, dan tambahan dari anak Perusahaan PT. LDC sebanyak 250 Ton.
Dalam pengelolaannya, minyak goreng curah ini akan dipantau melalui aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH). Minyak goreng curah akan dilepas kepasaran dengan harga 14 ribu per liter atau Rp15.500 per kilogram.
“Karena ini barang subsidi, maka akan ada potensi-potensi pelanggaran, oleh karenanya harus dapat kita antisipasi,” kata Elvira Umihanni.
Dirkrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Ari Rachman Nafarin mentatakan, sesuai perintah dari Kapolri untuk membantu memantau, melancarkan dan meniadakan hambatan, dari pemerintah daerah dalam pendistribusian minyak goreng curah. Polda Lampung telah membentuk satgas khusus terdiri dari intelijen krimsus, binmas, Diperindag Provinsi Lampung dan dari masing-masing produsen.
Jika melihat data dari SIMIRAH, sebetulnya kebutuhan minyak goreng curah bersubsidi di Provinsi Lampung terpenuhi. Tinggal bagaimana pendistribusiannya. Hanya saja ada beberapa syarat administrasi yang sedikit terkendala, dimana untuk level D2 dan D3 (pemborong dan pengecer) ada syarat NPWP dan administrasi lainnya yang harus kita pikirkan bersama agar tidak menghambat jalannya pendistribusian. (rls)
Alteripost Palembang – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Halal Bihalal Masyarakat Perantau Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang digelar di Griya Agung, rumah dinas Gubernur Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026).
Kehadiran Gubernur yang akrab disapa Mirza itu menjadi simbol komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempererat sinergi dan kolaborasi antardaerah di wilayah Sumbagsel.
Usai kegiatan, Mirza mengapresiasi terselenggaranya ajang silaturahmi yang mempertemukan perantau dari lima provinsi di kawasan tersebut. Ia menilai, banyak tokoh asal Sumbagsel kini telah menempati posisi strategis di tingkat nasional.
“Ke depan, kita berharap tokoh-tokoh tersebut dapat berkontribusi lebih dalam mengejar ketertinggalan Sumbagsel agar semakin maju dan memiliki daya saing,” ujarnya.
Ia juga menegaskan posisi strategis Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera yang memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan kawasan Sumbagsel secara menyeluruh.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menuturkan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat ikatan kultural masyarakat Sumbagsel yang meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung.
“Keakraban dan kekerabatan ini diharapkan semakin nyata dalam langkah bersama membangun daerah, tanpa mengesampingkan wilayah lain di Indonesia,” kata Herman Deru.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti perlunya percepatan pembangunan di kawasan Sumbagsel yang dinilai mulai tertinggal dibanding wilayah lain seperti Indonesia Timur dan Kalimantan.
“Dulu kita unggul, tetapi sekarang pertumbuhan di wilayah lain sangat pesat. Karena itu, kita perlu memetakan potensi Sumbagsel secara bersama-sama,” katanya.
Ia mendorong lima provinsi di Sumbagsel untuk menyusun peta jalan (roadmap) pembangunan guna mengoptimalkan potensi daerah dan mempercepat kemajuan kawasan.
Senada, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa dorongan untuk membangun daerah asal bukanlah bentuk primordialisme, melainkan bagian dari tanggung jawab untuk berkontribusi.
“Kita memerlukan kesolidan untuk memanfaatkan akses kuat terhadap kebijakan nasional. Dalam kurun 2027–2029, ada peluang percepatan program strategis seperti pembangunan Tol Trans Sumatera,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menekankan pentingnya sinergi kolektif antara tokoh nasional dan kepala daerah di Sumbagsel. Ia juga mengajak seluruh elemen untuk menghidupkan kembali semangat kejayaan maritim Sriwijaya dalam konteks pembangunan modern.
Momentum ini dinilai menjadi titik awal penguatan sinergi lintas daerah di Sumatera Bagian Selatan untuk menyelaraskan visi pembangunan, mengoptimalkan potensi bersama, serta mendorong percepatan kemajuan kawasan yang berdaya saing di tingkat nasional.(*)
Program Bedah Rumah Punya Aturan, Pemkab Jelaskan Kasus Nenek Asnah
Jelang Musda ke-XI, Golkar Tuba Buka Penjaringan Balon Ketua DPD
Inovasi Berbuah Manis, Lamsel Raih Runner-up Nasional dan Insentif Rp2 Miliar
