Lampung
Rakor Bersama Tim P3DN, Bahas Percepatan Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fahrizal Darminto, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Lampung dalam rangka percepatan implementasi pengadaan barang dan jasa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, di Gedung Pusiban, Selasa (12/4/2022).
Sekdaprov Fahrizal Darminto menyampaikan bahwa rakor ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo saat membuka Raker Kementerian Perdagangan di Istana Negara pada 4 Maret lalu.
“Rapat ini guna menindaklanjuti arahan Presiden untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Kegiatan ini untuk mengoperasionalkan arahan Presiden, agar apa yang diinginkan Presiden sampai ke tingkat bawah” kata Sekdaprov.
Sekdaprov juga menyampaikan bahwa potensi belanja 40% Produk Dalam Negeri Pemprov Lampung pada APBD TA 2022 sebesar Rp.1,25 Triliun, sesuai amanat PP 29/2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Perpres 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Selaku Ketua Tim P3DN Provinsi Lampung, Sekdaprov menyebutkan beberapa hal terkait progres P3DN di Provinsi Lampung, diantaranya Pembentukan Tim P3DN berdasar SK Gubernur Nomor 206/B.04/HK/2022, Pemetaan Potensi APBD untuk pengadaan barang dan jasa TA 2022.
Kemudian e-Katalog dimana komoditas jasa kebersihan telah tayang dalam e-katalog lokal, sedangkan untuk produk makanan dan minuman, konstruksi, alat dan mesin pertanian, serta bibit dan benih masih dalam proses pembuatan etalase produk di LKPP. Serta belanja melalui e-Purchasing (SIBELA) telah mencapai 1,067 M.
Sekdaprov mendorong tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan jumlah dan persentase minimal 40 persen belanja untuk produk dalam negeri serta meminta tiap OPD memberikan data komitmen anggaran belanja produk dalam negeri, termasuk UKM/IKM/Artisan sebesar minimal 40 persen.
Sementara itu, Karo Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Lampung Slamet Riadi menyampaikan bahwa sampai tanggal 11 April, sebanyak 23 perusahaan didalam 10 etalase telah masuk di katalog elektronik lokal Provinsi Lampung, diantaranya etalase alat tulis kantor, makan dan minuman, pakaian dinas dan tradisional, jasa kebersihan, jasa keamanan, aspal, bahan material, bahan pokok, servis kendaraan dan beton ready mix.
Perlu diketahui, Rakor tersebut dihadiri Asisten Perekonomian & Pembangunan, Kepala BPKAD, Kadis Perindag, Kadis Koperasi & UKM, Karo Perekonomian, Karo PBJ, Kacab PT Sucofindo, Ketua SMSI Lampung. (rls)
Alteripost Palembang – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Halal Bihalal Masyarakat Perantau Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang digelar di Griya Agung, rumah dinas Gubernur Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026).
Kehadiran Gubernur yang akrab disapa Mirza itu menjadi simbol komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempererat sinergi dan kolaborasi antardaerah di wilayah Sumbagsel.
Usai kegiatan, Mirza mengapresiasi terselenggaranya ajang silaturahmi yang mempertemukan perantau dari lima provinsi di kawasan tersebut. Ia menilai, banyak tokoh asal Sumbagsel kini telah menempati posisi strategis di tingkat nasional.
“Ke depan, kita berharap tokoh-tokoh tersebut dapat berkontribusi lebih dalam mengejar ketertinggalan Sumbagsel agar semakin maju dan memiliki daya saing,” ujarnya.
Ia juga menegaskan posisi strategis Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera yang memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan kawasan Sumbagsel secara menyeluruh.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menuturkan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat ikatan kultural masyarakat Sumbagsel yang meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung.
“Keakraban dan kekerabatan ini diharapkan semakin nyata dalam langkah bersama membangun daerah, tanpa mengesampingkan wilayah lain di Indonesia,” kata Herman Deru.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti perlunya percepatan pembangunan di kawasan Sumbagsel yang dinilai mulai tertinggal dibanding wilayah lain seperti Indonesia Timur dan Kalimantan.
“Dulu kita unggul, tetapi sekarang pertumbuhan di wilayah lain sangat pesat. Karena itu, kita perlu memetakan potensi Sumbagsel secara bersama-sama,” katanya.
Ia mendorong lima provinsi di Sumbagsel untuk menyusun peta jalan (roadmap) pembangunan guna mengoptimalkan potensi daerah dan mempercepat kemajuan kawasan.
Senada, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa dorongan untuk membangun daerah asal bukanlah bentuk primordialisme, melainkan bagian dari tanggung jawab untuk berkontribusi.
“Kita memerlukan kesolidan untuk memanfaatkan akses kuat terhadap kebijakan nasional. Dalam kurun 2027–2029, ada peluang percepatan program strategis seperti pembangunan Tol Trans Sumatera,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menekankan pentingnya sinergi kolektif antara tokoh nasional dan kepala daerah di Sumbagsel. Ia juga mengajak seluruh elemen untuk menghidupkan kembali semangat kejayaan maritim Sriwijaya dalam konteks pembangunan modern.
Momentum ini dinilai menjadi titik awal penguatan sinergi lintas daerah di Sumatera Bagian Selatan untuk menyelaraskan visi pembangunan, mengoptimalkan potensi bersama, serta mendorong percepatan kemajuan kawasan yang berdaya saing di tingkat nasional.(*)
Jelang Musda ke-XI, Golkar Tuba Buka Penjaringan Balon Ketua DPD
Inovasi Berbuah Manis, Lamsel Raih Runner-up Nasional dan Insentif Rp2 Miliar
Eva Dwiana Terima Penghargaan Creative Financing, Bandar Lampung Jadi Percontohan
