Alteripost.co, Bandarlampung-
Dugaan proyek siluman di depan Mahan Agung masih terus berlanjut. Saat disambangi ke kantornya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga Kabid Gedung Vivi memilih mengutus stafnya berinisial MZ.

Saat ditemui, MZ mengatakan bahwa Ibu Vivi sedang keluar karena ada rapat. Ia menyebut Bu Kabid telah berpesan kepada dirinya untuk menerima awak media yang hendak konfirmasi perihal dugaan proyek siluman tersebut.

“Iya, tadi ibu sudah berpesan kepada saya, kalau Abang datang, saya disuruh menemui dan mengajak ngobrol. Karena Bu Kabid sedang tidak berada di kantor,” ucapnya, Senin (22/08/2022).

MZ pun enggan berkomentar banyak. Ia menyarankan untuk kembali mengontak Bu Kabid perihal materi yang hendak ditanyakan.

“Silahkan WhatsApp kembali Ibu Kabidnya Bang, kalau saya tidak punya kapasitas untuk memberikan keterangan,” timpalnya.

Sebelumnya diberitakan, sebagai pucuk pimpinan tertinggi, Gubernur Arinal mesti mengetahui perkembangan, mengenai kegiatan fisik ataupun pelayanan yang menggunakan anggaran APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Seperti kegiatan fisik di depan Mahan Agung yang diduga siluman karena tak terpasangnya papan informasi atau plang proyek. Hal itu dibuktikan ketika sejumlah awak media turun ke lokasi untuk melakukan kroscek informasi, Minggu (21/08/2022).

Saat ditelusuri di LPSEProvinsiLampung, proyek yang diduga siluman itu merupakan kegiatan milik Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Lampung, yang bunyinya Rehabilitasi Gedung Balai pendidikan dan Latihan Koperasi Provinsi Lampung, dengan nilai pagu 500.940.000 yang dimenangkan CV Sanggar Buana dengan nilai kontrak 499.966.000.

Sementara itu, Penggunaan Anggaran (PA) pada kegiatan itu yang juga Kepala Dinas PKPCK Lampung Thomas Edwin saat dikonfirmasi perihal tersebut, tidak memberikan tanggapan.

Di sisi lain, PPK yang juga Kabid Gedung Vivi, saat dikonfirmasi perihal yang sama, belum memberikan tanggapan.

Perlu diketahui, dalam undang-undang keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan 70 Tahun 2012, sudah diatur bahwa setiap pekerjaan bangunan fisik yang di biayai negara, wajib memasang papan nama proyek, di lokasi kegiatan.

Ketika papan nama kegiatan tidak di jumpai di area pekerjaan maka patut diduga ada indikasi sebagai trik untuk membohongi masyarakat agar tidak termonitoring besaran dan sumber anggarannya.

Fungsi papan nama tersebut di antaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak, serta jangka waktu pengerjaan proyek. (Wi/Gus)