Lampung
Rudy dan Tahang Siap Tarung Memperebutkan Kursi Ketua DPC Hiswanamigas Lampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswanamigas) Provinsi Lampung akan menggelar pemilihan Ketua Umum periode tahun 2020-2024 melalui Musyawarah Cabang (Muscab).
Dua kandidat yaitu Rudy Hartanto dan Hi. Tahang siap bersaing secara sehat dalam pelaksanaan pemilihan nanti.
Dalam kesempatan, saat ditemui dikantor Hiswanamigas Rudy Hartanto menyampaikan keinginannya Memimpin DPC Hiswanamigas Lampung Masa Bakhti 2020-2024, adapun Rudy menyampaikan Visi dan Misi dalam pencalonannya.
Adapun Visi Misinya ialah Profesional, menjadikan anggota yang melakukan pekerjaannya dengan etika dan sesuai standar teknis.
“Mandiri, membantu anggota agar dapat menjaga kesinambungan usahanya dengan kerja sama dengan pihak-pihak yang kompeten baik dalam hal permodalan, peralatan, teknologi, manajemen, sumber daya mineral,” ungkapnya, Jumat (26/8/2022).
Kemudian, Patriotik yang membangun rasa cinta tanah air dengan menanamkan ketaatan dalam membayar pajak, orientasi pengembangan usaha didalam negeri untuk membuka lapangan kerja, dan mambantu penyaluran BBM dan LPG hingga ke daerah terpencil.
Sementara misinya ialah membangun kembali koperasi Hiswanamigas untuk memudahkan anggota dalam memenuhi kebutuhan usahanya baik di BBM dan LPG, misalnya seragam operator, sparepart SPBU, APAR, safety shoes, dan lain lain.
“Membantu dan melindungi usaha anggota hiswana migas dalam kompetisi bisnis yang sesuai aturan dan sehat dan mengedepankan etika dalam berbisnis,” jelasnya.
Selanjutnya, menjalin dan menjaga hubungan yang baik dengan pihak Pertamina dan dengan semua instansi terkait dengan kelangsungan usaha anggota hiswana migas.
Sementara itu, kandidat lainnya yaitu Hi. Tahang juga menyampaikan visi dan misinya. Dirinya yang merupakan Sekretaris DPC Hiswana Migas yang juga ikut dalam perhelatan Muscab DPC Hiswana Migas Lampung menyampaikan akan menjadikan DPC Hiswanamigas Lampung, menjadi organisasi yang bermanfaat bagi anggota, serta menjadi mitra pertamina yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
“Adapun Misinya ialah menempatkan pengurus yang mempunyai kriteria, mau bekerja dan mempunyai kemampuan di bidang tugasnya, Mengayomi dan mengakomodasi kepentingan anggota, Tidak mementingkan diri sendiri atau kelompoknya dan mampu menghidupkan organisasi bukan cari hidup di organisasi,” tuturnya.
Selanjutnya, menerapkan manajemen yang bersih dan transparan, baik dibidang keuangan maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Lalu, membuat program kerja rasional yang mampu mengantisipasi dinamika tantangan usaha.
“Menjalin kerja sama yang baik khususnya dengan PT. Pertamina (persero) serta pihak- pihak terkait, guna memberikan nilai tambah bagi pengembangan usaha anggota, yang bermuara pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Subhan Efendi selaku ketua SC menambahkan, akan mendorong dan menyiapkan musyawarah DPC Hiswana Migas ke IX 2022 ini dengan sebaliknya dan demokratis.
Subhan Efendi juga menyampaikan pada muscab tersebut akan memperebutkan 380 suara yang terdiri dari berbagai unit usaha antara lain SPBU, LPG, SPBE, Transportir, Agen Pelumas, dan Ritester.
Perlu diketahui, adapun Musprov akan dilaksanakan pada Selasa, 30 Agustus 2022 di Hotel Emersia, kegiatan itu pun akan dihadiri oleh Ketua DPD Hiswana Migas Bayumi, dan direncanakan akan dibuka oleh More II General Manager PT. Pertamina Patra Niaga, Aji Anom. (rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Bersama Bima Arya, Bupati Egi Tekankan Pentingnya Kepemimpinan dan Penguatan SDM
SIGER Fest 2026 Resmi Dimulai, BI Lampung Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
