Lampung
Dinilai Paling Siap, Provinsi Lampung Dipercaya Jadi Tuan Rumah TTG Nusantara ke-XXIV
Alteripost.co, Cirebon-
Provinsi Lampung didapuk menjadi tuan rumah pada Gelaran Teknologi Tepat Guna (TTG) Nusantara ke-XXIV pada tahun 2023 mendatang.
Ditunjuknya Provinsi Lampung tersebut disampaikan pada Rakornis sebelum kegiatan seremoni penutupan Nusantara ke-XXIII tahun 2022 di Kota Cirebon, Jawa Barat, Jumat (21/10/2022).
Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa PDT dan Transmigrasi pada Kemendes PDTT, Razali, mengatakan bahwa ditunjuknya Provinsi yang akan menjadi tuan rumah 2 tahun sebelum waktu pelaksanaan, supaya daerah yang ditunjuk memiliki persiapan-persiapan untuk melaksanakan kegiatan TTG Nusantara.
“Dari hasil yang telah disepakati untuk tahun 2023 Provinsi Lampung menjadi tuan rumah TTGN ke-XXIV,” kata Razali
Provinsi Lampung terpilih dari beberapa Provinsi yang mengajukan diri sebagai tuan rumah TTGN ke-XXIV pada tahun depan, seperti Provinsi Papua, Sulawesi Tenggara, Lampung, dan Jawa Timur
Setelah komunikasi baik melalui surat maupun secara langsung, Provinsi Lampung menjadi yang paling siap, sehingga pihaknya menentukan bahwa Provinsi Lampung menjadi tuan rumah TTGN ke-XXIV pada tahun 2023.
Pada kesempatan tersebut juga diumumkan Provinsi Jawa Timur sebagai tuan rumah Gelaran TTG Nusantara ke-XXV tahun 2024.
Sebelumnya Razali juga mempertanyakan kepada forum yang hadir, apakah sepakat dengan ditunjuknya dua Provinsi tersebut dan dijawab kompak setuju.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Lampung Zaidirina, menghaturkan terima kasih atas penunjukan Provinsi Lampung sebagai tuan rumah TTGN ke-XXIV pada 2023.
Lanjut Pj Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba) tersebut, Provinsi Lampung memang sangat berharap untuk menjadi tuan rumah TTG Nusantara ke-XXIV karena itu juga harapan dari Bapak Gubernur Arinal juga.
“Bapak Gubernur Arinal sangat peduli dengan TTG khususnya dibidang pertanian, peternakan, karena Provinsi Lampung selamat dari pandemi covid-19 karena sumbangan dari sektor pertanian, peternakan dan perikanan,” ujarnya.
Ia berharap pada gelaran tersebut, nantinya banyak inovasi dan teknologi yang dihasilkan khususnya di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan, mengingat bidang tersebut menjadi penyumbang perekonomian di Provinsi Lampung.
“Kami mendapatkan kepercayaan untuk mengadakan TTGN yang ke-24, tentu kita berharap bisa lebih meriah dan sukses, seperti di Cirebon ini,” katanya.
Perlu diketahui, tahun ini Provinsi Lampung membawa pulang tiga penghargaan, untuk kategori tekhnologi tepat guna unggulan dimana Provinsi Lampung berhasil juara pertama yang diwakili Kabupaten Tubaba.
Untuk kategori TTG inovasi, Provinsi Lampung juga berhasil meraih juara ketiga yang juga diwakili oleh Kabupaten Tulang Bawang. Sementara untuk TTG kategori Posyantek (Pos Pelayanan Tekhnologi) yang diwakili oleh Lampung Tengah berhasil meraih juara kedua. (rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmennya dalam menjamin hak pelayanan kesehatan masyarakat di 15 kabupaten dan kota. Hal tersebut dibuktikan melalui pengalokasian anggaran sebesar Rp125 miliar untuk mendukung kepesertaan BPJS Kesehatan sepanjang tahun anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, usai memimpin Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Sakai Sambayan, Senin (18/5/2026).
Sekdaprov Marindo Kurniawan merincikan bahwa total anggaran tersebut dibagi ke dalam dua pos jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat.
”Kita pastikan bahwa dukungan dan niat ya, dari Pemprov Lampung bersama DPRD tentunya, telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini, PBI sebesar 85 miliar, kemudian juga ada PBPU sebesar 40 miliar,” ujar Sekdaprov Marindo.
Ia menambahkan bahwa anggaran dengan total Rp125 miliar tersebut dialokasikan untuk masa satu tahun penuh guna menyisir masyarakat yang belum terakomodasi oleh jaminan kesehatan di tingkat kabupaten/kota.
”Untuk satu tahun meng-cover masyarakat Lampung di 15 kabupaten/kota. Tentunya kan di 15 kabupaten/kota ini sudah ada dukungan masing-masing. Tinggal bagaimana provinsi meng-cover yang kabupaten/kota yang belum,” jelasnya.
Guna menjaga agar kepesertaan masyarakat tetap aktif, Pemprov Lampung berjanji akan mengawal proses administrasi pembiayaan ini secara berkala.
“Dalam pelaksanaannya tentunya proses realisasi pembayarannya kita pastikan tepat waktu, sehingga kecukupan kepesertaannya, keaktifan kepesertaannya bisa terjamin terlaksana dengan baik,” imbuh Sekdaprov.
Di sisi lain, menanggapi persoalan adanya kepesertaan PBI JKN yang dinonaktifkan akibat kendala data maupun administrasi pembiayaan, Pemprov Lampung secara tegas meminta pihak BPJS Kesehatan untuk lebih fleksibel dan mengedepankan komunikasi persuasif. Sekdaprov meminta agar BPJS tidak serta-merta memutus hak jaminan kesehatan masyarakat tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.
”Yang dinonaktifkan itu kan ada banyak kendala, dari sisi data, kemudian juga dari sisi pembiayaan. Kita minta kepada BPJS untuk bisa memastikan, di-warning terlebih dahulu ketika ada data kepesertaan BPJS yang tidak aktif akibat belum dibayar mungkin preminya. Nah, ini yang menjadi kendala, oleh karenanya jangan buru-buru diputus,” tegas Marindo.
Melalui mekanisme peringatan dini tersebut, diharapkan seluruh pihak pemberi kerja, baik pemerintah maupun sektor mandiri, dapat segera merespons kewajibannya.
”Untuk bisa dikasih warning dulu, peringatan dulu, sehingga si pemberi pekerja, baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota , ataupun yang dari mandiri itu segera melakukan pembayaran premi, sehingga si pemilik BPJS ini bisa menggunakannya dengan baik,” pungkas Sekdaprov Lampung.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan menggarisbawahi bahwa persoalan mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan di tengah masyarakat memerlukan penanganan yang adaptif dan solutif. Menurutnya, dinamika di lapangan sering kali tidak selaras dengan kaku-nya regulasi administratif yang ada.
”Masyarakat di bawah itu, Pak, kadang-kadang enggak mau tahu apakah wilayah itu sudah masuk kategori UHC atau belum, itu katanya bukan urusan kami. ‘Urusan Bapak bantu kami, gimana caranya kalau kami sakit hari ini, BPJS-nya mati, ya harus aktif hari ini.’ Memang itu problem, karena hampir sebagian masyarakat kita tahu BPJS-nya mati setelah di rumah sakit. Itu masalahnya,” ujar Yanuar.
Guna mengatasi persoalan tersebut, Yanuar memberikan apresiasi sekaligus meminta komitmen berkelanjutan dari BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) untuk terus mengedepankan asas fleksibilitas dalam pelayanan penanganan pasien darurat.
Sementara itu, Asisten Deputi Wilayah III BPJS Kesehatan Fauzi Lukman mengungkapkan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Lampung saat ini telah menyentuh angka 96 persen, dengan tingkat keaktifan peserta berada pada kisaran 70 persen. Porsi terbesar dari kepesertaan ini dikontribusi oleh segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN. Guna memastikan ketepatan sasaran dari bantuan iuran tersebut, pihaknya berencana menggelar koordinasi lanjutan berbasis data terpadu bersama Pemerintah Kabupaten/Kota.
Selain akurasi data kepesertaan, fokus kedua yang tidak kalah penting adalah penguatan kapasitas sarana dan prasarana di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun rujukan. Fauzi menekankan pentingnya dukungan pemangku kepentingan untuk menambal sejumlah kebutuhan krusial di faskes.
”Tadi kami angkat tentang hal-hal yang perlu kita support, dapat support dalam hal ini penambahan dokter umum, lalu penambahan perawat bersertifikat hemodialisa, dan ruang tempat tidur kelas tiga,” imbuhnya. (Red)
Pemprov Lampung Tingkatkan Perlindungan Kesehatan Warga, Kepesertaan BPJS di Perluas
Sekdaprov Marindo Ikuti Prosesi Peresmian 1.061 Kopdes Merah Putih oleh Presiden Prabowo
Pelaku Penembakan Bripka Arya Supena Berhasil Ditangkap, Satu Meninggal Dunia
