Lampung Selatan
Resmi Dibuka, Kegiatan Kecamatan Palas Fair 2022 Ditandai Dengan Pemukulan Gong
Alteripost.co Palas – Pelaksanaan Kecamatan Palas Fair 2022 yang berlangsung sejak tanggal 7 September hingga 8 September 2022 resmi dibuka. Kamis (8/9/2022). Kegiatan yang dilaksanakan di Lapangan Sepak Bola, Desa Palas Bangunan, kecamatan Palas ini, berlangsung sangat meriah dengan menghadirkan 85 unit stand UMKM, Parade Adat Budaya 21 Desa se-Kecamatan Palas, Pentas Seni dan Gebyar Dongeng.
Adapun, pembukaan Kecamatan Palas Fair 2022 ditandai dengan pemukulan Gong oleh Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Nanang Ermanto, didampingi oleh anggota Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah Lampung Selatan, Camat Palas Ns. Rosalina, M.Kep, Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto dan Ketua DWP Lampung Selatan Yani Thamrin.
Camat Palas Ns. Rosalina, M.Kep dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan Kecamatan Palas Fair 2022 yang berlangsung selama 2 hari ini, merupakan ajang pengenalan produk UMKM kepada masyarakat luas.
Dirinya berharap, dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat meningkatkan penjualan dan mengembangkan produk, serta memperluas jaringan pelaku UMKM dalam menggaet para investor, sehingga bisa meningkatkan modal usaha.
“Kegiatan ini terselenggara atas kejasama dari seluruh stakeholder terkait. Sesuai dengan arahan tingkat pusat dan daerah bagaimana kita terus menggali potensi yang ada daerah, terutama di Kecamatan Palas. Serta mempromosikan semua budaya, UMKM Kecamatan Palas hingga ke tingkat tinggi,” jelasnya.
Rosalina juga mengatakan, akan terus melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Palas. sehingga, kegiatan pameran produk UMKM dan IKM dapat terus dilaksanakan sebagai ajang promosi produk yang sangat efektif dan efisien.
“Dengan membaiknya kondisi pandemi COVID-19. Kecamatan Palas sudah mencapai 30 persen target untuk booster 3. Kami harap kegiatan ini dapat menjadi ajang untuk menjalin silaturahmi para penggiat UMKM dan budaya,” kata Rosalina.
Sementara, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto sangat mengapresiasi atas terselenggaranya Pameran UMKM dan IKM di Kecamatan Palas. Bukan hanya meriah, masyarakat dan para penggiat UMKM pun terlihat sangat kompak menampilkan berbagai produk unggulan desa.
Dirinya mengatakan, Kecamatan Fair 2022 merupakan salah satu ajang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, yaitu melalui promosi budaya dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setempat.
Yang mana, kata Nanang, UMKM menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia, serta telah berkontribusi besar terhadap pemulihan ekonomi nasional. Oleh karenanya, diharapkan UMKM Lampung Selatan dapat terus bangkit dan mempu menjadi stabilitas sistem perekonomian daerah.
“Ini titik ke 3 saya Kecamatan Fair, saya terus terang hari ini luar biasa. Dan saya mengucapkan terimakasih kepada masyarakat desa yang telah menampilkan kreasi desa, tarian Jawa, Lampung Sumatera dan budaya lainnya. Ini menunjukkan kebudayaan kita dalam menyatukan kesenian dan budaya,” ungkap Nanang.
Pada kesempatan itu, Nanang juga meminta kepada masyarakat dan penggiat UMKM, IKM dan Budaya, agar tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi situasi COVID-19 serta inflasi yang membuat perekonomian daerah tidak stabil.
Untuk menghadapi permasalahan tersebut, Nanang berpesan agar masyarakat dapat memanfaatkan pekarangan rumah, serta terus menggali potensi desa, mulai dari sektor UMKM, IKM, Seni dan Budaya, serta Pariwisata.
“Manfaatkan pekarangan pekarangan, jangan cabe tinggi harganya ibu ibu teriak. Ini bukan indonesia saja, ini global, dunia, maka saya pinta terus gali potensi desa, UMKM untuk menggali ekonomi. Terjadi inflasi, yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Bagaimana dengan situasi saat ini kita makin cerdas dalam hal berfikir, dalam situasi inflasi seperti ini,” jelasnya.(*).
Alteripost Kalianda – Kasus Nenek Asnah (64), warga Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung yang sempat viral di media sosial karena dianggap luput dari perhatian pemerintah, justru membuka pemahaman baru bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan bahwa bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah memiliki mekanisme dan syarat ketat agar benar-benar tepat sasaran.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan, Aflah Efendi, menjelaskan bahwa tidak semua rumah tidak layak huni otomatis bisa mendapatkan bantuan perbaikan. Program RTLH dirancang dengan regulasi yang jelas untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
Menurut Aflah, kasus yang dialami Nenek Asnah bukan karena pemerintah abai. Faktanya, Asnah telah menerima sejumlah bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan lainnya dari Kementerian Sosial.
“Bantuan bedah rumah itu ada aturannya. Bukan berarti pemerintah tidak peduli, tapi harus sesuai ketentuan agar tidak salah sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rumah milik Nenek Asnah belum dapat diperbaiki melalui program tersebut karena berdiri di kawasan register hutan. Secara regulasi, lokasi tersebut tidak diperbolehkan untuk pembangunan atau renovasi menggunakan dana bantuan pemerintah.
Aflah kemudian mengedukasi masyarakat terkait syarat penerima bantuan RTLH. Di antaranya, lahan harus milik pribadi yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen sah, rumah dalam kondisi tidak layak huni dan telah ditempati minimal satu tahun serta pemohon merupakan warga Lampung Selatan yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga.
Selain itu, calon penerima harus terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN) desil 1 hingga 5, belum pernah menerima bantuan serupa, serta memiliki surat pengantar dari desa yang diketahui camat. Syarat lainnya yang kerap terlewat adalah adanya swadaya dari penerima, meskipun dalam jumlah terbatas.
Di sisi lain, jumlah RTLH di Lampung Selatan masih cukup tinggi. Berdasarkan data, terdapat sekitar 8.400 unit rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan bertahap.
“Karena jumlahnya banyak, tidak bisa diselesaikan sekaligus. Kami terus berupaya menambah kuota bantuan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, DPR RI, hingga pihak swasta melalui CSR,” jelas Aflah.
Untuk tahun 2026, Pemkab Lampung Selatan telah mendapatkan alokasi sementara sebanyak 544 unit dari APBN melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sementara dari APBD, dialokasikan 123 unit melalui Program Rumah Layak Huni (RULANI), dengan kemungkinan penambahan kuota.
Aflah pun mengimbau masyarakat agar bersabar apabila usulan bantuan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menekankan pentingnya akses informasi yang akurat guna mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia mengimbau masyarakat untuk menjadikan Dinas Kominfo sebagai pintu utama dalam memperoleh informasi terkait kebijakan pemerintah daerah.
“Kominfo siap membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar, sehingga tidak perlu bingung atau terburu-buru menyimpulkan tanpa klarifikasi,” ujar Hendry.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dengan menyaring informasi sebelum dibagikan ke publik.
“Pastikan informasi yang beredar itu benar. Jika ragu, masyarakat dapat langsung mengonfirmasi melalui Kominfo agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tegasnya.
Dengan penjelasan ini, pemerintah berharap masyarakat semakin memahami bahwa program bantuan, termasuk bedah rumah, dijalankan berdasarkan aturan yang ketat demi keadilan dan ketepatan sasaran.(*)
Wali Kota Bandar Lampung Raih Penghargaan Bergengsi di Ajang Nasional
PWI Tuba Gelar Rapat Pembentukan Panitia Konfercab Tahun 2026
Hasil Musda ke-XI, M. Aris Pratama Hanan Resmi Nahkodai DPD Golkar Tuba
