Politik
Pesan Muzani Kepada Seluruh Kader Gerindra Palangkaraya, Menangkan Hati Rakyat Untuk Prabowo Presiden
Alteripost.co, Nasional- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani memulai Rangkaian HUT ke-15 Partai Gerindra di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Kalimantan Tengah dipilih karena menjadi daerah yang mencerminkan suasana kondusif serta lokasinya yang strategis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.
Demikian keterangan pers Partai Gerindra yang diterima kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Kamis (2/2/2023).
Di hadapan seribu lebih kader Gerindra di Kalteng, Muzani menyampaikan terima kasih atas perjuangan dan kesetiaan para ranting dan PAC dalam membesarkan partai Gerindra.
Dia mengatakan, tanpa keikhlasan dan kesetiaan para ranting dan PAC, tidak mungkin Gerindra bisa menjadi partai terbesar kedua di Indonesia.
“Dalam usia 15 tahun Partai Gerindra menjadi partai terbesar ke dua di Indonesia tentu tidak mudah. Banyak orang yang menaruh harapan dari mereka yang berjuang di tingkat ranting. Mereka ada di desa, mereka ada di tengah hutan, kampung-kampung, di susur-susur sungai yang tidak terjangkau komunikasi. Tapi mereka tetap setia berjuang untuk Gerindra. Mereka hanya ingin berjuang untuk Gerindra dan Prabowo,” kata Muzani dalam sambutannya, Rabu (1/2/2023).
Muzani mengatakan, ada PAC yang datang untuk ikut meramaikan rangkaian HUT ke-15 Gerindra itu dengan ongkos yang besar hingga mencapai Rp 10 juta. Itu menunjukkan kesetiaan yang luar biasa yang patut diapresiasi.
“Untuk itu kami minta tolong jaga para PAC dan ranting-ranting ini. Tolong pelihara ranting-ranting ini. Tolong jaga PAC-PAC ini, perhatikan mereka. Serta izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para ranting, PAC, relawan dan semua pihak yang telah berjuang untuk Gerindra, berjuang untuk Indonesia,” ujar Wakil Ketua MPR itu.
Muzani melanjutkan, tujuan Gerindra ingin menjadikan Prabowo presiden adalah untuk melaksanakan amanat pasal 33 UUD 1945. Kekayaan luar biasa yang terkandung dalam bumi Kalimantan harus digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
“Apakah rakyat kita sudah menikmati kekayaan itu? (kader: belum). Itu sebabnya, Gerindra ingin Prabowo presiden 2024. Karena tujuan kekuasaan yang hendak kami raih nanti hanya satu maksudnya, membuat rakyat Indonesia tersenyum menatap masa depannya. Kami ingin kekayaan yang ada di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, hingga Papua itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” jelas Muzani.
“Menurut Pak Prabowo, kekayaan yang ada di Indonesia mampu menjadikan negara kita besar. Karena itulah Bung Karno pernah berkata, aku tinggalkan kekayaan Indonesia untuk membuat iri dunia. Dan kekeyaan itu harus orang Indoensia sendiri yang mengelola,” jelas Muzani.
Muzani menambahkan, apabila Prabowo diberikan kesempatan untuk memimpin Indonesia pada 2024, maka kebijakan pembangunan akan dilanjutkan, termasuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dia mengatakan, meskipun IKN dibangun di Kaltim, tapi itu adalah cita-cita lama yang telah menjadi wacana Bung Karno yang ingin memindahkan Ibu Kota ke bumi Kalimantan.
“Pahlawan nasional kita Tjilik Riwut pernah menyampaikan ide untuk memindahkan Ibu Kota kepada Bung Karno ke Kalimantan. Dan Bung Karno setuju. Tapi karena kondisi dinamika politik ketika itu tidak memungkinkan, sehingga pembahasan tidak berlanjut. Tapi artinya apa? Bahwa masa depan Indonesia ada di bumi Kalimantan. Tekad kita untuk menjadikan Kalimantan Tengah basis Prabowo kita harus bekerja keras untuk itu,” tutup Muzani.
Acara ini turut dihadiri Ketua DPD Gerindra Kalteng, H Iwan, Waketum Gerindra Gus Irfan Yusuf Hasyim, Ketua DPP Jamal Mirdad, serta jajaran Forkopimda Kalteng. Termasuk tokoh-tokoh adat Kalimantan Tengah yang ikut meramaikan acara ini. (rls)
Alteripost Bandar Lampung – Pelantikan kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung masih menjadi tanda tanya setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI yang digelar pada Senin (21/9/2026).
Persoalan tersebut mencuat setelah adanya perbedaan informasi mengenai proses penyusunan kepengurusan pasca-Musda. Ketua terpilih Rycko Menoza kemudian menggelar konferensi pers pada Selasa (22/9/2026) untuk memberikan penjelasan terkait kondisi tersebut.
Rycko Menoza mengatakan, setelah dirinya ditetapkan sebagai ketua terpilih, proses penyusunan kepengurusan seharusnya dilakukan melalui tim formatur yang telah dibentuk dalam Musda.
Menurutnya, tim formatur memiliki peran penting dalam membahas dan menyepakati komposisi kepengurusan sebelum ditetapkan secara resmi.
Namun, Rycko mengaku mendapatkan informasi bahwa tim formatur belum melakukan rapat untuk membahas susunan kepengurusan secara bersama-sama. Di sisi lain, secara tiba-tiba muncul susunan kepengurusan yang beredar.
“Dari tim formatur sendiri menyampaikan bahwa mereka belum mengadakan rapat apa pun. Tetapi tiba-tiba sudah ada susunan kepengurusan. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kami,” ujar Rycko Menoza dalam konferensi pers, Selasa (22/9/2026).
Menurut Rycko, kondisi tersebut perlu segera diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan di internal Partai Golkar Kota Bandar Lampung.
Ia menilai, setelah Musda selesai, tahapan berikutnya seharusnya dapat berjalan secara terarah sehingga kepengurusan baru segera terbentuk dan dapat menjalankan roda organisasi.
Ingin Segera Bekerja
Rycko menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan mengenai susunan kepengurusan berlarut-larut. Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah adanya kejelasan mengenai struktur kepengurusan sehingga roda organisasi dapat segera berjalan.
Ia mengatakan, dirinya bersama jajaran yang nantinya menjadi bagian dari kepengurusan pada dasarnya telah siap bekerja menjalankan program-program Partai Golkar di Kota Bandar Lampung.
“Kami mau bekerja, tetapi apa daya SK kami belum ada. Jadi harapan kami pelantikan ini segera dilaksanakan dengan kepengurusan yang jelas. Kami ingin segera bekerja dan menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kami,” katanya.
Rycko menyebut, kejelasan kepengurusan menjadi penting karena setelah proses Musda, organisasi membutuhkan kepastian mengenai siapa saja yang akan menjalankan tugas dan fungsi di jajaran DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung.
Dengan adanya kepengurusan yang telah ditetapkan secara resmi, berbagai agenda organisasi diharapkan dapat segera dijalankan tanpa terkendala persoalan administratif maupun ketidakjelasan struktur.
Tim Formatur Akan Gelar Rapat Lanjutan
Sementara itu, dari sisi tim formatur, munculnya susunan kepengurusan yang telah beredar menjadi bagian dari persoalan yang akan dibahas lebih lanjut.
Tim formatur menyatakan akan kembali menggelar rapat lanjutan untuk membahas penyusunan kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung.
Rapat tersebut nantinya menjadi forum untuk membahas komposisi kepengurusan serta memastikan struktur organisasi yang akan diajukan secara resmi.
Tim formatur juga menegaskan bahwa proses penyusunan kepengurusan masih perlu dibahas bersama agar terdapat kesepahaman di antara pihak-pihak yang memiliki mandat dalam tim formatur.
Dengan adanya rencana rapat lanjutan tersebut, proses penyusunan kepengurusan diharapkan dapat segera menemukan titik terang sehingga tidak lagi menimbulkan simpang siur di internal partai.
Rycko berharap hasil rapat formatur nantinya dapat menjadi dasar untuk segera menyelesaikan tahapan administrasi kepengurusan hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) dan pelantikan.
Dorong Penyelesaian Secara Internal
Rycko juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan tersebut melalui mekanisme organisasi.
Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan kepengurusan memiliki kepentingan yang sama, yakni memastikan Partai Golkar Kota Bandar Lampung dapat segera menjalankan agenda organisasi.
Ia berharap proses pembahasan di tingkat formatur dapat berlangsung secara terbuka dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima bersama.
“Intinya kami berharap semuanya segera jelas. Kalau kepengurusan sudah jelas, SK sudah ada, kemudian dilantik, kami bisa langsung bekerja. Jangan sampai karena persoalan administrasi dan kepengurusan ini, kerja-kerja organisasi justru tertunda,” pungkas Rycko Menoza.
Dengan demikian, tahapan pasca-Musda XI saat ini masih menunggu hasil pembahasan tim formatur. Kepengurusan yang sebelumnya beredar juga masih menjadi bagian dari persoalan yang perlu diklarifikasi dan disesuaikan dengan hasil rapat formatur.
Sementara itu, hingga Selasa (22/9/2026), waktu pelantikan kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung periode 2026–2031 belum ditetapkan secara pasti.
Rapat lanjutan tim formatur diharapkan menjadi langkah untuk memperjelas komposisi kepengurusan sekaligus mempercepat proses penerbitan SK dan pelantikan pengurus baru. (Radian)
Pemprov Lampung Berjibaku Padamkan Karhutla di Way Kambas dan Sekitarnya
OJK dan Pemprov Lampung Buka 2.000 Rekening Keuangan Syariah bagi Penyuluh Agama
Wagub Jihan Dorong APINDO Lampung Ciptakan Lapangan Kerja dan Perkuat UMKM
