Hukum dan Kriminal
Didampingi Pengacaranya, Eks Wakabareskrim Johny M Samosir Bongkar Dugaan Praktik Mafia Tambang
Alteripost.co, Bandarlampung-
Mantan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri Irjen Pol (Purn) Johny M Samosir membongkar adanya dugaan praktik mafia tambang di Sulawesi Tenggara.
Pria kelahiran 15 Desember 1967 tersebut melaporkan kasus ini ke Badan Reserser Kriminal (Bareskrim) Polri pada 31 Januari 2023. Johny M Samosir datang didampingi kuasa Hukumnya Gunawa Raka.
”Benar, kami sudah melaporkan adanya kasus tersebut ke Bareskrim,” ujar Gunawan Raka, Jumat (03/02/2023).
Ketika diminta bukti laporan tersebut, Gunawan pun mengeluarkan STTLP (Surat Tanda Terima Laporan Polisi).
Surat laporan tersebut diterima dan ditandatangani oleh AKBP R Herminto Jaya, atas pelapor Irjen Pol (Purn) Drs Johny M Samosir dengan Nomor: STTL/037/I/2023/Bareskrim.
Dalam laporan tersebut adanya peristiwa pidana pemalusan dan atau penggelapan atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Ini sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHP, Pasal 347 KUHP, Pasal 3, Pasal 4 dan PAsal 5 UU Nonor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peristiwa terjadi sekitar bulan Maret 2018 dengan terlapor Huang Zuo Chao, Huang Bao Guang dan Zhu Ming Dong.
Ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/0057/I/2023/Bareskrim Polri tanggal 31 Januari 2023.
”Pada posisi tersebut klien kami mengetahui ketiganya (terlapor) telah melarikan diri. Bahkan telah dikeluarkan red notice namun belum berhasil ditangkap,” jelasnya.
Lalu bagaimana kronologi hingga 3 buronan ini muncul sebagai mafia tambang
Secara rinci Gunawan menjelaskan, bahwa Huang Zuo Chao, Huang Bao Guang dan Zhu Ming Dong bertatus warga asing asal China yang bekerja atau beroperasi di Indonesia.
Ketiganya sudah menjadi buronan Indonesia dengan status Red Notice:
1. Huang Zuo chao dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/18/X/2019 Dit Reskrimsus tanggal 1O Oktober 2019 dan telah terbit Red Notice lnterpol Control Nomor: A-12595/12-2019.
2. Wang Bao Guang dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/01/I/2020/Dit Reskrimsus tanggal 29 Januari 2020 dan telah terbit Red Notice lnterpol Control Nomor: A-4645/5-2020.
Berdasarkan hasil pengumpulan alat bukti, petunjuk dan saksi, didiga terlibat dalam penggelapan atas aset-aset dan Keuangan PT. Konawe Putra Propertindo (PT. KPP) sebuah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan.
”Huang Zuo Chao, Huang Bao Guang dan Zhu Ming Dong dan diduga ada keterlibatan pihak-pihak Iain membawa kabur dokumen-dokumen penting milik PT KKP,” jelasnya.
Dokumen apa saja yang dibawa WNA China tersebut? Gunawan mengatakan dokumen penting itu berupa surat asli berupa 64 sertifikat Hak Milik berikut lampirannya.
Seluruh 64 sertifikat tersebut berdasarkan Berita Acara Penyerahan Sertifikat 17 Desember 2019 oleh Notaris Sabrial Iksan, S.H., M.Kn.
Selanjutnya 79 Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Bidang Tanah dari masyarakat ke PT Konawe Putra Propertindo berikut lampirannya.
Surat tersebut, berdasarkan tanda terima berkas permohonan hak PT Konawe Putra Propertindo seluas 1,921,444,17 m2 dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 19 Desember 2018.
Menariknya dari kasus mafia tambang ini, Johny M Samosir malah dijadikan tersangka.
”Klien kami ditetapkan sebagai tersangka karena kedudukannya selaku Direktur utama PT. Konawe Putra Propertindo. Padahal klien kami baru menjabat sebagai anggota Direksi pada tanggal 28 Maret 2018,” ungkap Gunawan.
Nah, atas fakta dan bukti yang ada, maka Johny M Samosir mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negri Jakarta Selatan. Ini setelah, munculnya fakta-fakta adanya kriminalisasi.
Sebab, permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Johny M Samosir telah diterima Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2022 dengan nomor register 28/Pid.Pra/2022/PN.Jakarta Selatan.
Bahkan, dari hasil penyidikan, sambung Gunawan, mengarah adanya persekongkolan jahat.
Diduga dilakukan oleh Para Terlapor dalam Nomor: LP/281/VI/2O19/SPKT tanggal 20 Juni 2O19 yaitu PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) yang saat ini menjadi Pelapor.
”PT. VDNI melaporkan klien kami untuk menghindari tanggung jawabnya justru melaporkan pemohon ke Bareskrim Polri sebagaimana tertuang dalam laporan Polisi Nomor: LP/B/1063/Xll/2019/Bareskrim tanggal 26 Desember 2019,” ungkap Gunawan.
Dapat disimpulkan bawah Laporan Polisi yang disampaikan PT. VDNI dalam berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/1036/Xll/2019/Bareskrim tanggal 26 Desember 2019 adalah prematur.
”Peristiwa ini termasuk dalam lingkup keperdataan,” jelasnya.
Sementara, proses pembuktian bertentangan dengan pasal 184 KUHAP karena barang yang menjadi pokok perkara masih dalam persengketaan.
”Sehingga belum jelas siapa yang berhak atas obyek barang beperkara,” imbuhnya.
Parahnya lagi, objek tersebut pula yang digelapkan dibawa lari ke luar negeri ketiga WNA asal China tersebut.
Oleh karenanya, Johny M Samosir meminta pihak Kejaksaan Agung untuk menunda proses penyidikan dan penuntutan terhadap LP/B/1063/XII/2019/ Bareskrim atas nama Drs. Johny M. Samosir.
”Penundaan harus dilakukan sampai dengan dikeluarkannya putusan perkara perdata mengenai sengketa hak objek di atas,” jelas Gunawan Raka. (Rls)
Hukum dan Kriminal
Dua Kasus Besar Diungkap Polda Lampung, 22 Ton Beras Diduga Impor Ilegal Disita
Alteripost Bandar Lampung – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengungkap 15 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sepanjang Oktober hingga November 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 20 orang sebagai tersangka dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp2,06 miliar.
Selain itu, Polda Lampung juga mengungkap dugaan tindak pidana perlindungan konsumen, perdagangan, dan karantina terkait pengangkutan 22 ton beras yang diduga berasal dari impor tanpa dilengkapi dokumen resmi.
Kedua pengungkapan kasus tersebut disampaikan Wakapolda Lampung dalam konferensi pers di depan Gedung Serba Guna (GSG) Polda Lampung, Kamis (5/11/2026).
Dalam keterangannya, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Drs. Sumarto, M.Si. menegaskan, bahwa Polda Lampung berkomitmen melaksanakan penegakan hukum secara profesional, tegas, transparan, dan berkeadilan demi menjaga stabilitas keamanan serta melindungi kepentingan masyarakat.
“Penegakan hukum dilakukan untuk memastikan setiap tindak pidana ditangani secara optimal serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.
15 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi
Wakapolda menjelaskan, dari 15 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang berhasil diungkap, polisi mengamankan 20 tersangka.
Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas turut menyita barang bukti berupa 27.740 liter solar bersubsidi, 1.153 liter Pertalite, serta 19 unit kendaraan bermotor yang terdiri dari truk, mobil dengan tangki modifikasi, dan kendaraan roda empat lainnya.
Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku diduga menggunakan sejumlah modus operandi, di antaranya memanfaatkan kendaraan dengan tangki modifikasi, menggunakan barcode ganda untuk melakukan pengisian BBM secara berulang, serta menimbun BBM bersubsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Praktik tersebut dinilai merugikan masyarakat karena BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Amankan 22 Ton Beras Diduga Impor Ilegal
Selain kasus BBM subsidi, Ditreskrimsus Polda Lampung juga mengungkap dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, perdagangan, serta karantina hewan, ikan, dan tumbuhan terkait pengangkutan beras yang diduga berasal dari impor tanpa dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
Pengungkapan kasus ini bermula pada Minggu (18/10/2026) sekitar pukul 21.30 WIB. Saat itu, personel Unit 1 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Lampung menerima informasi mengenai dugaan pengangkutan beras impor yang tidak melalui tempat pemasukan yang ditetapkan pemerintah pusat serta tidak dilengkapi sertifikat dari negara asal.
Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan hingga pada Senin (19/10/2026) sekitar pukul 00.30 WIB berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial TNI di Rest Area KM 20, Terbanggi Besar, Lampung Selatan.
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 440 karung beras dengan berat keseluruhan sekitar 22.000 kilogram atau 22 ton yang diangkut menggunakan satu unit truk merek Hino berwarna hijau dengan nomor polisi BA 9808 KU.
Beras tersebut dikemas dalam karung putih tanpa merek maupun label, yang hanya mencantumkan kode IR42.
Saat dilakukan pemeriksaan, pengemudi tidak dapat menunjukkan dokumen yang membuktikan keabsahan barang yang diangkut tersebut.
Berdasarkan keterangan awal pengemudi, beras itu berasal dari kegiatan bongkar muat kapal di sebuah pelabuhan yang berlokasi di Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
Selanjutnya, beras tersebut rencananya akan dibawa menuju Jalan Lingkar Tanjung Pura, Desa Wargasari, Kecamatan Karawang Timur.
Penyidikan Masih Berlanjut
Wakapolda menyampaikan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara dugaan pengangkutan beras tersebut, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat serta mengumpulkan alat bukti lainnya.
Penyidik juga akan melaksanakan gelar perkara untuk mengevaluasi hasil penyidikan dan menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk penetapan tersangka apabila alat bukti telah memenuhi ketentuan.
Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa penuntut umum, penyidik akan menyerahkan tersangka beserta barang bukti untuk proses penuntutan lebih lanjut.
Polda Lampung menegaskan bahwa penanganan kedua perkara tersebut tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga bertujuan melindungi kepentingan masyarakat, menjaga ketertiban distribusi barang, serta memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran.
Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan hukum diimbau segera melaporkannya kepada kepolisian melalui layanan Call Center 110 atau hotline Kapolda Lampung di nomor 0821-7611-992.
Melalui komitmen Polisi Bersama Masyarakat, Polda Lampung menyatakan akan terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum guna mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat maupun negara. (Indra)

