DPRD
Wahrul Fauzi Silalahi :Sampai Saat Ini Saya Masih Merupakan Kader Partai NasDem
Alteripost.co Bandar Lampung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi, mengklarifikasi tentang isu pemberitaan yang saat ini ramai diperbincangkan terkait dirinya berpindah partai. Dikarenakan kemaren saat Rakerda Gerindra Lampung di Graha Wangsa, Wahrul terlihat menghadiri dengan memakai pakaian khas Gerindra Lampung berkemeja putih.
klarifikasi Wahrul mengatakan, bahwa kehadirannya di acara Rakerda DPD Gerindra Lampung hanya untuk mendampingi Ayah Faisol Djausal, yang notabenenya merupakan Ayah kandung dari Ketua Gerindra Lampung Rakhmat Mirzani Djausal. “Saya hadir di acara Rakerda DPD Gerindra Lampung ini sebagai bentuk ketaatan saya kepada Faisol Djausal, yang sudah saya anggap sebagai Ayah saya sendiri”. Senin (30/01/2023).
Anggota Komisi I DPRD Lampung ini pun menegaskan, “bahwa dirinya sampai saat ini masih merupakan kader partai NasDem”. Ucapnya.(*).
DPRD
Tarif Tol Naik, DPRD Lampung Minta Penjelasan Pengelola dan Instansi Terkait
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)

