DPRD
Deni Ribowo: Ketua KONI Lampung Yang Baru Harus Orang Baru
Alteripost.com Bandar Lampung –Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung menggelar Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov), Keputusan itu diambil secara aklamasi saat rapat kerja provinsi (Rakerprov) KONI Lampung di ruang rapat KONI Lampung. Dalam Musorprov tersebut nantinya akan ada pemilihan untuk Ketua KONI Lampung periode 2023-2027.
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Deni Ribowo mengatakan, Ketua KONI Lampung yang baru nantinya harus orang baru, agar KONI lebih fresh dan ada inovasi baru. Jadi perkembangan pembinaan atlet di Lampung tidak monoton dalam hal pembinaan. Ketua yang baru harus bisa meningkatkan kinerja dan hal pembinaan atlet di KONI dan harus memiliki semangat baru. Selasa (31/1/2023).
“Menjadi Ketua KONI Lampung adalah orang baru, maka juga harus bisa melihat potret pembinaan KONI sebelumnya. Dimana pada pengurusan sebelumnya, KONI berhasil masuk ke 10 besar pada PON Papua. Maka hal itu menjadi tolak ukur pengurus KONI yang berikutnya, supaya nantinya bisa melahirkan atlet-atlet yang tangguh dan bisa masuk ke lima besar, syarat untuk menjadi ketua umum KONI, selain memilki power dalam hal kepemimpinan, juga punya pengalaman leadership”. Terangnya.
Ia juga mendukung jika Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi maju menjadi ketua KONI Lampung periode 2023-2027. “Kalau Pak Gubernur boleh menjadi Ketua KONI lebih bagus lagi menurut saya”. Pungkasnya.(*).
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Penjualan Kendaraan Baru Berpeluang Dongkrak PAD Lampung
Sidang Pleno Rakernas APEKSI Hasilkan Sembilan Rekomendasi Strategis, Wali Kota Bandar Lampung Hadir
Wali Kota Eva Dwiana Hadiri Festival Karnaval Nusantara di Rakernas XVIII APEKSI Medan
