Lampung
Pemprov Lampung Gelar Diskusi Publik Capaian Pembangunan
Alteripost.co Bandar Lampung – Memperingati HUT ke-59 Provinsi Lampung Bappeda Provinsi Lampung menggelar diskusi publik tentang capaian pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2022, di Aula Bappeda, Jumat (10/3/2023).
Acara ini menghadirkan narasumber antara lain : Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Endang Retno Sri Subiyandani, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UNILA Prof.Dr. Nairobi,SE,M.Si, Dekan Fakultas Pertanian UNILA, Prof. Dr. Irwan Sukri Banuwa M.Si dan Dosen Ilmu Komunikasi UNILA Dr. Nanang Trenggono,M.Si dengan Moderator Kepala Dinas Komunikasi informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo.
Dalam paparannya Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mengatakan, capaian pembangunan yang telah diraih Provinsi Lampung tidak terlepas dari kolaborasi dan sinergi yang kuat semua pihak antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan seluruh Institusi terkait bersama seluruh lapisan masyarakat Lampung.
“Semua capaian ini merupakan hasil kerja keras yang sudah dirancang dengan matang oleh Pemerintah Provinsi Lampung yang melibatkan seluruh stake holder terkait,” ujar Mulyadi Irsan.
Kepala Bappeda menambahkan, capaian makro ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2022 yakni sejalan dengan tren pemulihan ekonomi global paska Pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia berhasil tumbuh sebesar 5,31% pada 2022.
Perekonomian nasional berhasil tumbuh positif pada 2022 dengan ditopang meningkatnya permintaan domestik, seiring kelonggaran mobilitas masyarakat sebagai dampak terkendalinya kasus Covid-19 dan transisi menuju endemi yang dilakukan secara bertahap.
Kinerja perekonomian Lampung juga tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung triwulan II-2022 terhadap triwulan I -2022 meningkat sebesar 9,12% (q-to-q), yang tercatat sebagai pertumbuhan tertinggi secara nasional.
“Pertumbuhan triwulan II-2022 terhadap triwulan II-2021 (y-o-y) adalah sebesar 5,22%. Pada triwulan IV-2022 tumbuh 5,05% (y-o-y), lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya 3,94% (y-o-y).” ujarnya.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2022 dibandingkan triwulan IV-2021 tercatat lebih tinggi, yaitu tumbuh 4,28% (y-o-y). Ekonomi Lampung selama 2022 berhasil tumbuh sebesar 4,28%; melampaui target yang ditetapkan sebesar 3-4% (y-o-y).
Capaian tersebut lebih baik jika dibandingkan capaian 2021 sebesar 2,79%. Struktur perekonomian Lampung 2022 masih didominasi tiga lapangan usaha utama, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan (27,90%). Disusul industri pengolahan (18,55%), perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (13,20%).
Mulyadi Irsan menambahkan beberapa indikator kinerja yang mencapai target pada perubahan RKPD 2022 antara lain (Dalam persen) : PDRB per kapita 45,1 (target 42-43), Tingkat pengangguran terbuka 4,52 (target 4,3-4,4), tingkat kemiskinan 11,44 (target 11,9-12,4), Indeks Pembangunan Manusia 70,45 (target 70-70,3), Indeks Gini 0,313 (target 0,308-0,324), Nilai Tukar Petani 102,19 (target 102-103), Pertumbuhan PAD 13,63 (target 5), Kemantapan jalan provinsi 76,602 (target 76),Emisi Gas Rumah Kaca 8,88 (Target 6,915).
Terdapat 2 indikator yang tidak mencapai target yaitu Tingkat pengangguran terbuka 4,52% (target 4,3%-4,4%) dan Inflasi 5,51% (target 3,0+-1%). Namun secara keseluruhan Pemerintah Provinsi Lampung telah menunjukkan kinerja yang sangat baik karena faktor pengangguran terbuka dan inflasi sangat dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pasca Covid 19.
“Prospek perekonomian Lampung pada 2023 semakin kuat, meski dibayang-bayangi melambatnya permintaan global. Hasil simulasi Bank Indonesia Provinsi Lampung berdasarkan baseline Januari 2023, Ekonomi Lampung pada 2023 diproyeksikan akan tumbuh dalam rentang target 4,70-5,40%, ” ucap Kepala Bappeda.
Peningkatan kinerja perekonomian Lampung tersebut sejalan dengan meningkatnya kinerja investasi, di tengah tetap kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), serta ekspor meski mengalami perlambatan Perkembangan tersebut tercermin pada peningkatan kinerja lapangan usaha industri perdagangan, transportasi, dan pertanian.
Sementara Dekan Fakultas Pertanian UNILA Prof.Dr. Irwan Sukri Banuwa, M.Si menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian, luncuran program untuk mendorong hilirisasi produk unggulan pertanian juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah.
Transformasi sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan petani, intensifikasi teknologi, industrialisasi, serta penguatan hilirisasi komoditi.
Semangat transformasi ekonomi dari pemerintah pusat melalui hilirisasi produk (komoditas) tertentu disambut baik oleh pemerintah daerah. Dengan kontribusi sektor pertanian sebesar 28% dan industri pengolahan yang mencapai hingga 18% dalam struktur perekonomian, ini diyakini menjadi modal untuk terus memperkuat kinerja industri pengolahan berbasis pertanian sebagai salah satu akselerator dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada Kesempatan yang sama Kepala BPS Endang Retno Sri Subiyandani, menambahkan bahwa PDRB ADHB Provinsi Lampung pada tahun 2022 mencapai 414,13 Triliun rupiah, sementara PDRB ADHB per kapita Provinsi Lampung mencapai 45,10 juta rupiah per tahun.
Angka kemiskinan Provinsi Lampung terus mengalami penurunan, meskipun masih diatas tren nasional namun menunjukkan perkembangan yang baik dalam angka penurunan kemiskinannya. Pada september 2022 angka kemiskinam Provinsi Lampung mencapai 11,44% atau turun sebesar 0,13 persen dibandingkan bulan maret 2022.
Kepala BPS menambahkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Lampung berada pada posisi ke-5 terendah di Sumatera dan berada pada posisi ke-15 terendah se- Indonesia sebesar 5,86%.
Semua capaian ini merupakan hasil kerja keras yang sudah dirancang dengan matang oleh Pemerintah Provinsi Lampung yang melibatkan seluruh stake holder terkait.
Untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih Provvinsi Lampung pada tahun 2022 lalu dibutuhkan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah Provinsi Lampung dengan seluruh Institusi terkait bersama seluruh lapisan masyarakat Lampung. (*)
Lampung
Pemprov Lampung Sabet Penghargaan atas Penguatan Pendidikan Antikorupsi
Alteripost.co, Jakarta-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Provinsi Lampung. Penghargaan ini diberikan atas penguatan pendidikan antikorupsi melalui implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada muatan lokal.
Penghargaan tersebut diterima Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam kegiatan Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 bertajuk “Membangun Pendidikan Antikorupsi, Mewujudkan Indonesia Berintegritas” di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi KPK terhadap upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi sebagai bagian dari pembelajaran di satuan pendidikan.
Di Provinsi Lampung, Pendidikan Antikorupsi telah diterapkan sebagai bagian dari muatan lokal pada jenjang pendidikan menengah melalui Peraturan Gubernur. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter dan integritas peserta didik di lingkungan sekolah.

Penguatan Pendidikan Antikorupsi di Lampung tidak hanya diarahkan pada pemahaman peserta didik mengenai korupsi. Tetapi juga pada pembentukan karakter dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, kerja keras, kepedulian dan keberanian.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pendidikan antikorupsi perlu dimulai dari ruang kelas. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik agar mampu membedakan hal yang baik dan buruk serta memiliki integritas dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Setyo, penguatan pendidikan antikorupsi merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat hingga pemerintah. Karena itu, pendidikan antikorupsi perlu dibangun sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan tidak berjalan secara sektoral.
Dalam kesempatan tersebut, Setyo secara khusus mengapresiasi langkah Provinsi Lampung yang menerapkan pendidikan antikorupsi melalui muatan lokal.
“Seperti Gubernur Lampung, ya, ada muatan lokal, kurikulum muatan lokal untuk SMA dan SMK yang sudah diinstruksikan supaya diajarkan,” kata Setyo.
Menurut Setyo, penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagai muatan lokal di Lampung dapat menjadi langkah awal sekaligus contoh yang dapat dikembangkan oleh daerah lain dalam memperkuat pendidikan antikorupsi.
“Meskipun ini sifatnya muatan lokal, tapi setidaknya itu bisa dijadikan sebagai pilot project. Sebagai awal untuk melakukan yang terbaik,” ujarnya.
Setyo berharap praktik baik yang telah dilakukan Provinsi Lampung dapat ditularkan kepada daerah lainnya. Menurutnya, daerah yang telah memiliki praktik baik dalam penguatan integritas pendidikan dapat menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.
“Harapannya ini menyebar ke semuanya. Kepala daerah, gubernur, semuanya ikut dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah yang lain yang sudah bagus,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai kebiasaan atau gaya hidup, sehingga nilai-nilai integritas dapat tumbuh sejak peserta didik berada di lingkungan pendidikan.
Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya KPK memetakan kondisi integritas pendidikan di Indonesia melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan.
SPI Pendidikan mencakup aspek karakter peserta didik, ekosistem pendidikan serta tata kelola pendidikan. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi KPK dalam menyusun rekomendasi penguatan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.
SPI Pendidikan telah dilaksanakan sejak 2021. Pada tahap awal, Lampung menjadi salah satu dari tiga provinsi yang menjadi lokasi uji coba instrumen SPI Pendidikan bersama DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya Provinsi Lampung dalam memperkuat pendidikan antikorupsi melalui muatan lokal sekaligus mendorong tumbuhnya budaya integritas sejak lingkungan pendidikan. (Rls)

