Connect with us

DPRD

Dalam Memutus Rantai Penyebaran Covid-19, Apriliati: Tugas Kita Bersama

Published

on

Foto: Apriliati saat melangsungkan Sosperda AKB, (Humas DPRD Lampung)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam menekan penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung mesti diacungi jempol. Lewat 85 anggota DPRD Provinsi Lampung gencar turun ke masyarakat di Dapil setiap bulannya dalam rangka melangsungkan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 3 tahun 2019 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam pencegahan dan pengendalian virus Corona.

Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Bandarlampung Apriliati melangsungkan giat Sospernya di Kelurahan Sukadanaham, Jumat (21/5/2021) pagi.

Dihadiri puluhan warga setempat dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes), Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung ini menegaskan masyarakat harus tetap mengindahkan protokol kesehatan dari pemerintah berupa 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilisasi.

“Saat ini Provinsi Lampung, khususnya Bandarlampung masih masuk zona orange, artinya perlu kesadaran masyarakat, bukan hanya pemerintah saja dalam memutus mata rantai Covid 19,” ucap Anggota Komisi V DPRD Lampung ini.

Dirinya juga menyoroti kelonjakan angka terpapar Covid 19 di Provinsi Lampung paska idul fitri. Menurutnya, masih banyak warga yang abaikan dengan prokes serta larangan dari pemerintah, seperti mudik atau berkerumun di pusat perbelanjaan sebelum Idul fitri.

“Tim Satgas Covid-19 sudah tegas, tetapi masyarakatnya saja yang masih abai,” ucapnya.

Dirinya juga menuturkan, dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 ini dibutuhkan komitmen seluruh elemen masyarakat. Jadi bukan hanya tugas dari Pemerintah saja.

“Sosialisasi yang kita lakukan untuk masyarakat menjadi tanggungjawab kita semua, bukan hanya Pemerintah saja, tapi masyarakat dan generasi muda bangsa juga harus ikut andil untuk memutus mata rantai penularan virus Covid-19,” tambahnya. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading