Politik
Versi Survei CISA, Elektabilitas AHY dan Demokrat Semakin Moncer
Alteripost.co, Jakarta-
Berdasarkan keterangan persnya yang disampaikan oleh Herry Mendrofa (Direktur Eksekutif CISA), Laporan Hasil Survei Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) tentang Potret Kondisi Sosial dan Konfigurasi Politik Tahun 2024.
Menurutnya, Lembaga Analis dan Konsultan Politik Indonesia, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) kembali meluncurkan hasil Surveinya yang bertajuk Potret Kondisi Sosial dan Konfigurasi Politik tahun 2024. Adapun hasil survei tersebut merupakan review termin kedua survei berkala yang telah dilakukan sebelumnya pada bulan Februari 2021.
Berdasarkan hasil survei CISA yang dimulai sejak tanggal 27 Mei – 1 Juni 2021 yang menyasar 1.600 responden di 34 Provinsi, secara proporsional melalui penarikan sampel dengan menggunakan metode Multistage Random Sampling.
Selain menyasar pada persoalan kinerja Pemerintah, ternyata ketika dilakukan jajak pendapat perihal proyeksi kepemimpinan nasional di tahun 2024, masyarakat cukup antusias memberikan pilihan kepada beberapa tokoh yang berpotensi maju sebagai kandidat Presiden jika Pemilihan Presiden (PILPRES) dilakukan hari ini.
“Seperti sebelumnya temuan Survei CISA, Anies Baswedan yang merupakan Gubernur DKI Jakarta berada di posisi teratas dengan raihan 19,20 persen. Kemudian disusul oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mendapatkan 15,51 persen serta ditempel ketat oleh Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang mendapatkan 15,33 persen sedangkan Prabowo Subianto hanya mendapatkan 10,26 persen,” ucap Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA melalui siaran persnya pada Kamis (3/06/2021).
Survei CISA yang Margin of Errornya mencapai 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan pada 95 persen memunculkan nama Menteri BUMN, Erick Tohir dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Andika Perkasa di bursa kepemimpinan nasional di 2024 mendatang.
“Cukup menarik, secara on the spot Menteri BUMN, Erick Tohir mampu mendulang 9,76 persen dan mengungguli Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang mendapatkan 7,55 persen serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal (TNI) Andika Perkasa sebesar 7,15 persen,” kata Herry.
Di posisi terbawah hasil Survei CISA menempatkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, kemudian Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka serta Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
“Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto mendapatkan 3,47 persen. Meskipun demikian nama Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka disebutkan sebanyak 2,43 persen dan mengungguli Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang mendapatkan 1,35 persen sedangan 7,99 persen masyarakat belum menentukan sikapnya,” jelas Herry.
Selanjutnya Herry juga menambahkan bahwa survei elektabilitas tokoh tersebut selain melakukan uji Validitas melalui kegiatan Recheck dan Reconfirm terhadap 20 persen keseluruhan data pada 1.600 responden juga melakukan uji kembali secara khusus terhadap elektabilitas 5 tokoh yang berada di posisi lima besar tertinggi elektabiitasnya pada 5 Provinsi yang persebaran komposisi sampel respondennya terbesar.
“Anies, AHY, Ganjar, Prabowo dan Erick adalah figur yang menempati lima besar elektabilitas tertinggi dari yang lainnya. Kemudian kita cek ulang di lima besar daerah yang basis sampelnya terbesar juga. Hasilnya di Jawa Timur, Ganjar, AHY dan Prabowo cukup kuat elektabilitasnya apalagi dominasi Ganjar yang masih sulit untuk ditumbangkan di Jawa Tengah. Sedangkan Anies, Prabowo dan AHY memimpin di Jawa Barat. Praktis Ganjar tumbang di DKI Jakarta karena kecenderungan responden memilih Anies, AHY dan Erick Tohir. Namun di Sumatera Utara peluang keterpilihan baik Anies, AHY dan Ganjar cukup proporsional serta sisanya ada nama Prabowo dan Erick Tohir,” tambahnya.
Sementara itu, untuk elektabilitas Partai Politik (Parpol) jika Pemilihan Legislatif (PILEG) dilakukan hari ini maka PDI-Perjuangan berhasil mengungguli parpol lainnya kemudian disusul oleh Partai Demokrat yang menunjukkan peningkatan elektabilitasnya serta Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa.
“PDI-Perjuangan cukup unggul elektabilitasnya dari parpol lainnya karena berhasil meraih 18,91 persen kemudian di posisi kedua ada Partai Demokat yang menunjukkan eskalasi keterpilihan di angka 13,22 persen yang disusul oleh Partai Golkar sebesar 11,65 persen serta Partai Kebangkitan Bangsa yang mendapatkan 11,20 persen,” jelas Herry.
Sedangkan Herry menyampaikan bahwa Survei yang melakukan wawancara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan antara surveyor dan responden menempatkan Gerindra dan Nasdem keluar dari 5 besar serta adanya penguatan elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera yang membuat PAN dan PPP harus berada di posisi terakhir.
“Gerindra dan Nasdem keluar dari 5 besar. Gerindra mendapatkan 10,36 persen sedangkan PKS kembali menguat di 9,33 persen serta Nasdem harus puas karena hanya mendapatkan 6,43 persen. Di posisi terakhir ada Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendapat 3,35 persen dan Partai Persatuan Pembanguan (PPP) sebesar 2,88 persen. Namun masih terdapat 12,67 persen masyarakat yang belum menentukan sikap. Hal ini bisa digarap oleh semua parpol termasuk non DPR-RI,” pungkas Herry Mendrofa. (Rls)
Alteripost Bandar Lampung – Pelantikan kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung masih menjadi tanda tanya setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI yang digelar pada Senin (21/9/2026).
Persoalan tersebut mencuat setelah adanya perbedaan informasi mengenai proses penyusunan kepengurusan pasca-Musda. Ketua terpilih Rycko Menoza kemudian menggelar konferensi pers pada Selasa (22/9/2026) untuk memberikan penjelasan terkait kondisi tersebut.
Rycko Menoza mengatakan, setelah dirinya ditetapkan sebagai ketua terpilih, proses penyusunan kepengurusan seharusnya dilakukan melalui tim formatur yang telah dibentuk dalam Musda.
Menurutnya, tim formatur memiliki peran penting dalam membahas dan menyepakati komposisi kepengurusan sebelum ditetapkan secara resmi.
Namun, Rycko mengaku mendapatkan informasi bahwa tim formatur belum melakukan rapat untuk membahas susunan kepengurusan secara bersama-sama. Di sisi lain, secara tiba-tiba muncul susunan kepengurusan yang beredar.
“Dari tim formatur sendiri menyampaikan bahwa mereka belum mengadakan rapat apa pun. Tetapi tiba-tiba sudah ada susunan kepengurusan. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kami,” ujar Rycko Menoza dalam konferensi pers, Selasa (22/9/2026).
Menurut Rycko, kondisi tersebut perlu segera diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan di internal Partai Golkar Kota Bandar Lampung.
Ia menilai, setelah Musda selesai, tahapan berikutnya seharusnya dapat berjalan secara terarah sehingga kepengurusan baru segera terbentuk dan dapat menjalankan roda organisasi.
Ingin Segera Bekerja
Rycko menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan mengenai susunan kepengurusan berlarut-larut. Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah adanya kejelasan mengenai struktur kepengurusan sehingga roda organisasi dapat segera berjalan.
Ia mengatakan, dirinya bersama jajaran yang nantinya menjadi bagian dari kepengurusan pada dasarnya telah siap bekerja menjalankan program-program Partai Golkar di Kota Bandar Lampung.
“Kami mau bekerja, tetapi apa daya SK kami belum ada. Jadi harapan kami pelantikan ini segera dilaksanakan dengan kepengurusan yang jelas. Kami ingin segera bekerja dan menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kami,” katanya.
Rycko menyebut, kejelasan kepengurusan menjadi penting karena setelah proses Musda, organisasi membutuhkan kepastian mengenai siapa saja yang akan menjalankan tugas dan fungsi di jajaran DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung.
Dengan adanya kepengurusan yang telah ditetapkan secara resmi, berbagai agenda organisasi diharapkan dapat segera dijalankan tanpa terkendala persoalan administratif maupun ketidakjelasan struktur.
Tim Formatur Akan Gelar Rapat Lanjutan
Sementara itu, dari sisi tim formatur, munculnya susunan kepengurusan yang telah beredar menjadi bagian dari persoalan yang akan dibahas lebih lanjut.
Tim formatur menyatakan akan kembali menggelar rapat lanjutan untuk membahas penyusunan kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung.
Rapat tersebut nantinya menjadi forum untuk membahas komposisi kepengurusan serta memastikan struktur organisasi yang akan diajukan secara resmi.
Tim formatur juga menegaskan bahwa proses penyusunan kepengurusan masih perlu dibahas bersama agar terdapat kesepahaman di antara pihak-pihak yang memiliki mandat dalam tim formatur.
Dengan adanya rencana rapat lanjutan tersebut, proses penyusunan kepengurusan diharapkan dapat segera menemukan titik terang sehingga tidak lagi menimbulkan simpang siur di internal partai.
Rycko berharap hasil rapat formatur nantinya dapat menjadi dasar untuk segera menyelesaikan tahapan administrasi kepengurusan hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) dan pelantikan.
Dorong Penyelesaian Secara Internal
Rycko juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan tersebut melalui mekanisme organisasi.
Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan kepengurusan memiliki kepentingan yang sama, yakni memastikan Partai Golkar Kota Bandar Lampung dapat segera menjalankan agenda organisasi.
Ia berharap proses pembahasan di tingkat formatur dapat berlangsung secara terbuka dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima bersama.
“Intinya kami berharap semuanya segera jelas. Kalau kepengurusan sudah jelas, SK sudah ada, kemudian dilantik, kami bisa langsung bekerja. Jangan sampai karena persoalan administrasi dan kepengurusan ini, kerja-kerja organisasi justru tertunda,” pungkas Rycko Menoza.
Dengan demikian, tahapan pasca-Musda XI saat ini masih menunggu hasil pembahasan tim formatur. Kepengurusan yang sebelumnya beredar juga masih menjadi bagian dari persoalan yang perlu diklarifikasi dan disesuaikan dengan hasil rapat formatur.
Sementara itu, hingga Selasa (22/9/2026), waktu pelantikan kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung periode 2026–2031 belum ditetapkan secara pasti.
Rapat lanjutan tim formatur diharapkan menjadi langkah untuk memperjelas komposisi kepengurusan sekaligus mempercepat proses penerbitan SK dan pelantikan pengurus baru. (Radian)
Pemprov Lampung Ajak Masyarakat Selalu Merawat Persatuan
Wagub Jihan Siap Dukung Program Sastra di Lamban Sastra Isbedy
Tembus 3 Besar Nasional, Lampung Selatan Buktikan Kualitas di PPD 2026
