Connect with us

Politik

PDI Lampung Siap Menangkan Capres Yang Direstui Ketum PDI

Published

on

Foto: Ketua DPD PDIP Lampung, Sudin, didampingi Sekretaris DPD PDIP Lampung Mingrum Gumay

Alteripost.co, Bandarlampung-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Lampung, bakal mendukung Puan Maharani untuk maju sebagai Calon Presiden di pemilu 2024 mendatang.

Hal itu secara tidak langsung diungkapkan Ketua DPD PDIP Lampung, Sudin, usai penyampaian wawasan kebangsaan di Rapat Kerja Daerah (Rakerda), di Novotel Lampung, Selasa (8/6/2021).

Menurutnya, DPD PDI-Perjuangan Lampung mengusulkan siapa di pilpres 2024, hal itu tergantung apa perintah dari ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri.

“Semua itu menjadi hak prerogratif ibu Mega. Kalau kita ngomong boleh, ya boleh kalau usulannya sudah ada semua sudah tahu. Cukup dilihat gambarnya saja yang pertama siapa presiden, kedua presiden dan selanjutnya ya itu saja,” kata Sudin.

Diketahui, gambar yang dimaksud yang tersebar di berbagai plang banner adalah Presiden pertama Indonesia, Sukarno dan disebelahnya Presiden ke 5 Megawati Sukarno Putri dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Di pemilu, PDI setiap saat sudah siap. Insya Allah di 2022 sudah penjaringan calon, tapi keputusan tetap ada di DPP,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP Lampung Mingrum Gumay mengatakan, pemilu serentak di 2024 sebagai kader dirinya ikut perintah partai, karena memang sudah ada aturannya.

“Persoalan siapa yang disiapkan oleh PDIP ya seperti rapat cabang, dan ranting-ranting juga, kemudian rapat Rakerda hari ini itu juga bagian dari persiapan Pileg, Pilpres dan Pilkada,” ungkapnya. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Soal Kebijakan Pendidikan, Budhi Condrowati Dukung Penuh Gubernur Lampung

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Budhi Condrowati mendukung instruksi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal terkait sejumlah kebijakan penting di bidang pendidikan.

Hal ini mencakup larangan menahan ijazah siswa, pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP), serta mewajibkan siswa mengikuti study tour yang memberatkan wali murid.

“Kami sepakat dengan langkah tegas Gubernur untuk memastikan tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan siswa dan orang tua. Larangan menahan ijazah siswa adalah langkah yang sangat tepat, karena hak pendidikan harus dihargai tanpa hambatan administrasi,” ungkap Budhi Condrowati, Senin (24/2/2025).

Lebih lanjut, Budhi juga mengapresiasi instruksi mengenai pengelolaan dana PIP yang harus tepat sasaran.

“Pemotongan dana PIP yang seharusnya menjadi bantuan untuk siswa kurang mampu harus dihentikan. Dana tersebut harus benar-benar digunakan untuk mendukung pendidikan mereka,” tambahnya.

Terkait dengan kewajiban study tour yang memberatkan orang tua, Budhi menilai bahwa hal tersebut perlu diperhatikan dengan seksama.

“Kami berharap ke depannya, kegiatan ekstrakurikuler seperti study tour tidak membebani orang tua. Harus ada pertimbangan yang matang sebelum diadakan, agar tidak menambah beban keluarga,” ujarnya.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading