DPRD
Yusirwan Kecewa, Pemprov Lampung Tunda Pembangunan SMK di Panjang
Alteripost.co, Bandarlampung-
Setelah satu tahun berlalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menunda wacana pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Pelayaran di Kecamatan Panjang, Kota Bandarlampung.
Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi V DPRD Lampung Yusirwan saat ditemui di Kantor DPRD Lampung, Rabu (16/6/2021).
Ia mengatakan, berdasarkan keterangan yang diterima dari Sekdaprov Lampung, rencana pembangunan itu memang ditunda, karena adanya Pandemi Covid-19 yang saat ini tak kunjung usai.
“Dari informasi yang saya terima dari Sekdaprov Lampung ,Fahrizal Darminto, kita lagi fokus ke penanggulangan Covid-19, sehingga untuk pembangunan SMK yang ada di Panjang itu sedikit tertunda karena adanya pandemi,” geram dia.
Ia juga mengaku sangat kecewa dengan pemberhentian pembangunan SMK Panjang. Padahal untuk master plan pembangunan tersebut sudah menghabiskan anggaran Rp300 sampai Rp400 juta.
“Anggaran master plan sudah ada kemarin itu sekitar Rp300-Rp400 juta, itu yang saya dengar sih dari Kasubag perencanaannya,” papar dia.
Ia pun menambahkan, apabila rencana pembangunan SMK di Panjang ini tak direalisasikan oleh Pemprov Lampung. Ia menyakini banyak masyarakat pasti sangat kecewa.
Menurutnya, pembangunan SMK di Panjang urgensi dan peruntukannya sangat jelas, sehingga Pemprov Lampung harus berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan SMK di daerah tersebut.
“Rencana pembangunannya sudah terpublikasi ke mana-mana. Kita juga sepakat urgensi dan peruntukannya sangat jelas, dan memang masyarakat setempat meminta Pemerintah agar membangun SMK di Panjang. Jadi saya dorong Pemprov Lampung agar benar-benar memperhatikan hal tersebut,” pungkasnya. (Gus)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Kenyataan begitu pahit bagi keluarga dan siswi berinisial (S) berusia sekitar 11 tahun yang menjadi korban asusila oknum gurunya sendiri.
Dugaan tindakan asusila ini dilakukan FZ, pelaku merupakan guru yang mengajar Bahasa Arab di sekolah SD Islam terpadu di Bandarlampung.
Dari informasi yang berhasil dihimpun, FZ berstatus suami dari seorang selebgram dan MUA di Bandar Lampung.
Kasus oknum guru FZ, membuat Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Lampung Lesty Putri Utami geram. Ia meminta pihak Kepolisian meninjau kembali Penagguhan penahanan yang diberikan kepada pelaku.
“Saya sangat miris campur geram (kesal), kenapa pelaku mendapatkan penaguhan penahanan? Seharusnya penyidik Polresta Bandarlampung melalui Unit PPA menahan pelaku,” tegas Lesty, Jumat (01/11/2024).
Lesty pun mengungkapkan, menurut UU nomor 12 tahun 2023 tentang tindak pidana kekerasan seksual, menjadi dasar yang sangat jelas, supaya terduga pelaku asusila guru terhadap muridnya diproses dengan tegas dan tanpa pandang bulu.
Kemudian, penyidik diminta untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi korban, dengan mengajukan ke LPSK. Dan Pemerintah dapat masuk dengan menggandeng Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) setempat.
Lanjut Lesty, dalam kasus asusila yang dilakukan oknum guru FZ terhadap muridnya, seharusnya korban mendapatkan perlakuan yang baik dalam proses penegakkan hukum, apalagi korban ini merupakan murid SD yang masih berusia 11 tahun.
“Kepada Bapak Kapolresta Bandarlampung beserta jajarannya, saya minta peninjauan kembali soal penagguhan penahanan terhadap oknum guru FZ. Tolong dikaji kembali, karena dalam kasus ini yang sangat dirugikan adalah pihak korban. Apalagi korban ini statusnya masih di bawah umur,” pungkas Lesty.
Tak lama setelah masuk sel, tersangka mendapat penangguhan penahanan atas permintaan keluarganya, ucap Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung, Kompol M Hendrik Apriliyanto.
Sebagai jaminan untuk pelaku, diserahkan uang Rp50 juta dan sertifikat hak milik (SHM) tanah atas nama SH yang merupakan kakak kandung tersangka.
Polisi menganggap FZ tidak menunjukkan tanda-tanda akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.
FZ juga dinilai kooperatif dan bersedia hadir ketika dihubungi oleh pihak kepolisian. Ia pun menjalani wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis.
“Jaminan penangguhan penahanan akan didaftarkan ke panitera di pengadilan,” ujar Hendrik.
Seluruh barang bukti (BB) juga telah diamankan, sehingga tidak ada kekhawatiran akan hilang.
Polisi berencana segera menyerahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Sebelumnya, Kuasa Hukum keluarga korban Ridho Abdillah Husin menyatakan keberatannya atas tidak ditahannya terduga pelaku asusila FZ oleh Polresta Bandarlampung.
“FZ sebelumnya sudah ditahan di Polresta Bandar Lampung tapi kini dikeluarkan dari tahanan,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis 31 Oktober 2024. (*)
Taring Lampung Bantu Korban Terdampak Banjir di Kota Bandar Lampung
Kadis Kominfo Pimpin Upacara Bulanan Pemkab Lamsel
Organisasi Pers Taring Lampung Salurkan Nasi Kotak di Jumat Berkah
