Bandar Lampung
Pengamat Nilai Sebagian Anggota DPRD Bandarlampung Gagal Paham
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sikap sebagian anggota DPRD Kota Bandarlampung yang enggan menghadiri rapat paripurna LKPJ dan diduga memilih membuat rapat tandingan, dinilai pengamat politik dan pemerintahan Darmawan Purba ingkar terhadap kinerja sumpah jabatan.
“Itu merupakan bentuk pelanggaran kinerja sumpah jabatan dan sebagainya. Harusnya sebagai Legislator mengerti bahwa Ketua DPRD menjabat itu sesuai dengan undang-undang yang merupakan kewenangan partai pemenang Pemilu dalam hal ini PDIP,” ucap pengamat Politik dan Pemerintahan Darmawan Purba, Selasa (22/06/2021).
Menurutnya, jabatan Ketua DPRD tidak bisa diganti begitu saja. Karena kedudukannya adalah sebagai partai pemenang Pemilu.
“Sepanjang keanggotaan Pak Wiyadi sebagai anggota DPRD Kota Bandarlampung tidak ada yang bermasalah atau dilanggar. Selain itu, jika ada evaluasi dari partai pemenang Pemilu maka kedudukannya sebagai Ketua DPRD setempat tidak bisa diganti begitu saja,” timpalnya.
Darmawan kembali menilai, jika dimungkinkan adanya pergantian Ketua, seharusnya 29 anggota DPRD harus bisa menjalankan tupoksinya sebagai wakil rakyat saat ini.
“Kalaupun akan ada penggantian tentu ada proses evaluasi yang objektif. Selama ketua DPRD masih dijabat Wiyadi, apa pun alasannya seluruh anggota DPRD Kota Bandarlampung harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya.
Dosen Ilmu Pemerintah FISIP universitas Lampung itu menegaskan, selama Ketua DPRD yang sah saat ini menjabat adalah Wiyadi, maka seluruh anggota wajib menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.
“Jika ada anggota DPRD yang tidak mau menjalankan fungsinya karena Ketua menjabat masih dipimpin Wiyadi, saya itu bagian dari pelanggaran kode etik dan kinerja yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan,” pungkasnya.
Terkait adanya konflik, sambung dia, seharusnya anggota DPRD lainnya dapat melakukan upaya dengan konsolidasi dan mengedepankan kepentingan rakyat.
“Sudah sepatutnya para anggota dewan melakukan upaya-upaya konsolidasi dan mengedepankan kepentingan masyarakat kota Bandarlampung, biasalah para politisi mungkin ada hal-hal yang harus di kompromikan sepanjang untuk membangun kebersamaan dan harmoni di DPRD,” ujarnya.
Ia berharap, Ketua Fraksi yang duduk di DPRD setempat mampu melakukan upaya konsolidasi, agar dapat kembali bekerja bersama untuk membangun kota Bandarlampung lebih baik lagi.
“Sebaiknya ketua Partai di tingkat kota Bandarlampung perlu melakukan konsolidasi agar anggota-anggotanya yang duduk di DPRD bisa bekerja secara maksimal, dan menghentikan kegaduhan yang tak berujung,” tandasnya. (Gus)
.
Alteripost Bandar Lampung – Ratusan massa aksi damai dari Aliansi Masyarakat Bandar Lampung melakukan audiensi dengan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Sukarma Wijaya usai berorasi di depan Kantor Kelurahan Pesawahan Teluk Betung dan di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, Rabu (30/4/2025).
Dalam audiensi tersebut perwakilan massa aksi menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Bandar Lampung terkait penanganan banjir. Kemudian mereka meluruskan terkait aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan masyarakat yang menuntut Wali Kota Bandar Lampung atas solusi konkrit penanganan banjir di kota ini.
Koordinator Aksi, Yudi Yudhistira, mengungkapkan bahwa komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung telah terbukti melalui berbagai kebijakan dan langkah proaktif, mulai dari evakuasi warga terdampak, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, hingga upaya pemulihan kerugian yang dialami oleh masyarakat.
“Pemkot Bandar Lampung terus bekerja keras mengurangi dampak bencana melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung, seperti tanggul dan perbaikan sistem drainase, serta peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lainnya. Semua upaya ini memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegas Yudi.
Namun, ia juga mencatat belakangan ini beredar informasi dan narasi negatif di media sosial yang berupaya mendiskreditkan kinerja pemerintah kota. Dalam menanggapi hal tersebut, Yudi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan kritik dengan bijak dan konstruktif.
“Kami menegaskan pentingnya menyampaikan kritik secara bermoral dan objektif, tanpa menyebarkan provokasi yang tidak berdasar dan dapat merugikan martabat pemerintahan serta masyarakat. Kritik yang konstruktif dan berdasarkan data yang akurat akan jauh lebih bermanfaat untuk kemajuan Kota Bandar Lampung,” ujarnya saat berorasi di halaman Pemkot.
Aliansi Masyarakat Bandar Lampung juga memberikan apresiasi tinggi kepada Wali Kota Bandar Lampung yang tidak hanya memimpin dari balik meja, tetapi juga terjun langsung ke lapangan untuk memahami dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dedikasi tinggi dan kepedulian Wali Kota terhadap rakyatnya merupakan contoh nyata seorang pemimpin yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menunjukkan upaya luar biasa dalam menghadapi bencana, dan kami yakin dengan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat, kita akan mampu mengatasi berbagai tantangan untuk kemajuan kota ini,” tambah Yudi.
Aksi yang digelar oleh AMBL berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat Pol PP serta Polisi, memastikan keamanan dan kelancaran kegiatan.(*)
Aliansi Masyarakat Bandar Lampung Apresiasi Pemkot dalam Penanganan Banjir
Asisten I Akhmad Suharyo Buka Giat Sosialisasi Hukum dan Perlindungan Masyarakat se- Tuba Tahun 2025
Pemprov Lampung Perbaiki Infrastruktur di Kabupaten Tanggamus
