Connect with us

Bandar Lampung

Wiyadi: Siapa Pun Yang Memimpin Rapat Paripurna Dirinya Tak Keberatan

Published

on

Foto: Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Rapat paripurna pembicaraan tingkat satu penyampaian Raperda pertangungjawaban APBD tahun anggaran 2020 kota Bandarlampung tertunda. Pasalnya 28 anggota Legislator bersikeras tidak akan mengikuti rapat jika dipmpin Ketua DPRD Wiyadi.

Anggota Fraksi Golkar Bandarlampung Ali Wardana menegaskan, rapat paripurna ini bisa dipimpin oleh siapapun, yang terpenting bukan Ketua DPRD kota Bandarlampung.

“Kepentingannya adalah anggota DPRD ini adalah korum, kami ini sekarang sudah korum tapi sedang menunggu kehadiran Pemerintah Daerah,” kata Ali Wardana saat paripurna dibatalkan.

Menurutnya, langkah ini juga bukan untuk menghambat pembangunan di Kota Tapis Berseri. Akan tetapi, pihaknya ingin melaksanakan agenda dari Banmus.

“Kabarnya kalau Banmus akan rapat, Bila menghasilkan putusan dan tidak korum maka itu perbuatan Ilegal. Kami ingin melaksanakan paripurna, kita tinggal tunggu dari pemerintah daerah,”ucapnya

Hal senada juga diungkapkan ketua fraksi PAN DPRD Kota Bandarlampung Hadi Tabrani. Ia menegaskan, jika dalam konteks ini pihaknya akan mendukung semua program pemerintah Kota Bandarlampung.

“Sebanyak 29 anggota fraksi siap melaksanakan paripurna, Tapi tidak dipimpin oleh saudara Wiyadi, Ketika absen juga kami sudah korum. Karena yang kami persoalkan, tidak ingin dipimpin oleh saudara Wiyadi dalam paripurna ini,” timpalnya.

Ia menambahkan, Ketua DPRD tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan persoalan internal yang ada di Legislatif.

“Sampai hari ini pun tidak ada itikad baik dari saudara Wiyadi untuk menyelesaikan konflik internal di antara kita, Itu yang kami anggap sebuah kesombongan dari beliau yang tidak ingin merangkul kita,” terangnya

Sementara itu , Ketua DPRD kota Bandarlampung Wiyadi saat dikonfirmasi mengungkapkan, dirinya sebagai pimpinan DPRD secara pribadi hanya melaksanakan tugas sesuai amanah konstitusi.

“Sebagai pimpinan DPRD ini juga adalah kolektif kolegial, siapapun bisa memimpin paripurna tersebut, walaupun wakil ketua satu, dua, dan tiga, “tegasnya

Selain itu, sambung dia, dirinya juga mengaku jika ada masukan yang diberikan oleh 29 anggota DPRD lainnya, dirinya akan menerima hal itu.

“Kalau sifatnya kritikan untuk perbaikan pasti saya akan menerimanya untuk diri saya pribadi,” urainya

Disinggung soal adanya konflik internal di DPRD, ia menjelaskan, ke depan akan mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik tersebut.

“Insya Allah kita akan cari jalan yang terbaik, yang pertama kita ini 50 anggota dewan diberikan amanat oleh masyarakat Bandarlampung untuk melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin,” tambahnya. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bandar Lampung

Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung dan Walikota Resmi Membuka Bimbingan Kemandirian Pelatihan Pangkas Rambut dan Salon WBP

Published

on

Alteripost Lampung – Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Lampung Sorta Delima Lumban Tobing bersama Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana resmi membuka Bimbingan Kemandirian Pelatihan Pangkas Rambut dan Salon WBP sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama dengan stakeholder Griya Abhipraya Berkilau. Kamis (29/2/2024) di Griya Abhipraya Berkilau Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung.

Ketua Pelaksana sekaligus Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Muhammad Nur mengatakan, Griya Abhipraya Berkilau Bapas Kelas II Bandar Lampung mulai dibentuk sejak Januari 2023.

Griya Abhipraya Berkilau Bapas Kelas II Bandar Lampung menyelenggarakan Program Layanan berupa Bimbingan Kepribadian, Kemandirian, Hukum dan Kemasyarakatan.

Selain itu Griya Abhipraya juga menyediakan
tempat/sarana penampungan sementara, asimilasi, rujukan pidana alternati, Pendidikan berkelanjutan. Kemandirian sarana kegiatan produktif sebagai wadah pelaksanaan latihan kerja.

Produk Unggulan dari Unit Usaha Griya Abhipraya Bapas Kelas II Bandar Lampung meliputi Pengelolaan Produk Kopi Lampung yang telah didistribusikan ke beberapa UPT Pemasyarakatan yang meliputi,
Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Rutan Kelas I Bandar Lampung, Lapas Kelas IIA Kalianda dan Lapas Kelas IIB Gunung Sugih.

Pengelolaan Tahu Putih dan Susu Kedelai yang diolah langgung oleh Klien Pemasyarakatan Bapas Kelas II Bandar Lampung.

Kegiatan Bimbingan Kemandirian dilaksanakan melalui berbagi kegiatan pelatihan berupa pelatihan perbengkelan, pelatihan sablon, pelatihan hidroponik, pengembangan ketrampilan macramé, pelatihan pijat dan refleksiologi, Pelatihan Pengolahan Sabut Kelapa dengan menggunakan yang minim dan bekerjasama dengan POKMAS LIPAS yang ada.

Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung Sorta Delima Lumban Tobing mengatakan, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Bapas Kelas II Bandar Lampung memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbingan, Pengawasan, dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dengan wilayah kerja yang meliputi Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja Pokmas Lipas yang terbentuk, peran pemerintah daerah dan instansi pemerintah lainnya yang terkait menjadi faktor pendukung dalam optimalisasi pemberdayaan Pokmas Lipas.

“Dan Alhamdulillah berdasarkan laporan yang telah kami terima dari Kepala Bapas Kelas II Bandar Lampung bahwa Stakeholder dan Pokmas Lipas yang sudah bekerjasama dengan Bapas Kelas II Bandar Lampung sampai dengan saat ini adalah terdiri dari 1 (satu) Stakeholder yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindunan Anak dan 23 Pokmas Lipas,” ujar Sorta.

Diharapkan melalui kerjasama ini diharapkan nantinya Pokmas Lipas akan banyak membantu dalam memberikan dukungan dan fasilitasi untuk mencapai tujuan Sistem Pemasyarakatan yaitu Reintegrasi Sosial.

Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan, saudara di lapas memiliki peluang dan keterampilan bermanfaat untuk orang lain. Kerajianan dari lapas juga tidak kalah dari hasil produk masyarakat lain, kedepan juga akan diberikan tempat dan bantuan Rp100 juta untuk meningkatkan keterampilan warga binaan di Bandar Lampung.

“Tetap semangat untuk para warga binaan dapat menghasilkan keterampilan dan produk yang bermanfaat untuk diri sendiri dan masyarakat,” harapnya.

Turut dihadiri Kepala Divisi Administrasi M.Ikmal Idrus, Kepala Divisi Keimigrasian, Tato Juliadin Hidayawan, Kepala Balai Pemasyarakatan (Kabapas) Kelas II Bandarlampung, M. Nur, Kalapas Narkotika Bandarlampung, Ade Kusmanto, Karutan Bandarlampung, Iwan Setiawan, serta Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Putranti Rahayu dan Kepala Lapas Kelas I Bandarlampung, Saiful Sahri yang diwakili oleh Kabag Tata Usaha, Mulyani. (Ian)

Facebook Comments Box
Continue Reading