Lampung
Pemprov Respon rencana Penerapan Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka di Lampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung hingga tingkat Kabupaten/Kota.
Upaya tersebut merupakan langkah antisipasi guna mencegah penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung, salah satunya dengan memperketat pemberian izin Pembelajaran Tatap Muka (PTM) kepada penyelenggara sekolah di Kabupaten/Kota.
Pendidikan mendapatkan perhatian penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung dimasa pandemi Covid-19, Pendidikan merupakan salah satu yang menjadi prioritas utama mengingat pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) adalah salah satu hal penting yang harus benar – benar di perhatikan karena melibatkan guru, siswa dan orang tua siswa.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Sulpakar, kebjiakan yang diambil Pemerintah Provinsi Lampung merupakan bentuk perlindungan terhadap guru dan siswa agar tidak terjadi klaster baru Covid-19 di Provinsi Lampung.
Masih ada kekhawatiran beberapa Kabupaten/Kota jika dilaksanakan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka.
Bupati Lampung Barat saat menghadiri sebuah acara di Hotel Emersia Bandar Lampung menyampaikan secara langsung kepada Gubernur Lampung agar menunda kegiatan belajar siswa secara tatap muka hingga 2 Minggu kedepan.
“Kita harus sangat cermat dalam memberikan izin Pembelajaran Tatap Muka kepada Sekolah – sekolah di Kabupaten/Kota, karena di Provinsi Lampung dari 15 Kabupaten/Kota terdapat 1 Kota dengan status zona merah dan 14 Kabupaten dengan status zona oranye,” ungkap Sulpakar.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana mengungkapkan bahwa untuk melakukan Pembelajaran Tatap Muka tidak hanya melihat Kabupaten tersebut berada di zona dan level saja.
“Tentunya pembelajaran pun tidak tatap muka penuh tetapi dengan blended, dalam arti ada waktunya bertatap muka dan ada waktunya mereka melakukan secara daring, melihat kapasitas yang bisa masuk sekolah itu hanya 50 persen dan yang lebih penting lagi perlu diketahui, kita harus juga memperhatikan zonasi, dimana beberapa Kabupaten baru saja lepas dari zona merah walaupun mereka berada di level 3 untuk PPKM,” lanjutnya.
Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, jumlah guru yang sudah mendapatkan vaksinasi di Provinsi Lampung sudah mencapai 50 persen, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kesehatan Provinsi Lampung berupaya memenuhi vaksinasi bagi tenaga pengajar dan guru agar dapat segera melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka.
Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengambil suatu kebijakan tentunya memperhatikan beberapa hal, tidak hanya syarat yang di berlakukan pada saat PPKM namun juga memperhatikan zonasi yang dilihat dari kondisi epidemiologi suatu daerah dilihat bagaimana angka positif rate-nya suatu Kabupaten tersebut dan juga rasio kontak eratnya, Bed Occupancy Rate (BOR) Rumah Sakit, jumlah kasus positif dan jumlah kematian. (rls)
Alteripost Bandar Lampung – Usai menunaikan ibadah Salat Jumat di Masjid Raya Al-Bakrie, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melanjutkan kunjungan kerjanya di Provinsi Lampung dengan meninjau pelatihan vokasi di SMKN 4 Bandar Lampung, Jumat (08/05/2026). Kegiatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi yang adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja dan persaingan global.
SMKN 4 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah vokasi unggulan di Provinsi Lampung yang memiliki program Kelas Migran Vokasi. Program ini dapat diikuti siswa lintas jurusan, seperti farmasi, keperawatan, hingga desain komunikasi visual, dengan pembelajaran intensif bahasa Jepang sebagai bekal untuk bekerja maupun melanjutkan pendidikan di luar negeri, khususnya Jepang.
Pada kesempatan tersebut, Wapres mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadirkan program vokasi yang membuka peluang lebih luas bagi generasi muda untuk berkiprah di tingkat internasional.
“Terima kasih sekali Bapak Gubernur [Provinsi Lampung] untuk inisiatifnya. Memang kalau program baru berjalan, pasti ada minusnya. Tidak apa-apa, nanti kita berkolaborasi,” ujar Wapres.
Dalam dialog bersama siswa dan pihak sekolah, disampaikan bahwa saat ini sekolah masih menghadapi keterbatasan tenaga pengajar bahasa Jepang. Selain itu, layanan uji kompetensi bahasa Jepang juga belum tersedia di Provinsi Lampung sehingga siswa harus mengikuti ujian di luar daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wapres memastikan pemerintah akan berupaya mencarikan solusi untuk mendukung pengembangan program tersebut dan membantu para siswa meraih cita-cita mereka.
“Kita carikan solusinya. Biar adik-adik ini bisa menggapai cita-citanya. Yang penting kalian semangat semua,” tuturnya.
Mengakhiri kunjungannya, Wapres memberikan motivasi kepada para siswa agar terus belajar dengan sungguh-sungguh dan menjaga reputasi baik generasi muda Indonesia di luar negeri.
“Makanya kalian belajar yang benar, kita carikan gurunya,” pungkas Wapres.
Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan ini, Bustami Zainudin Anggota DPD RI, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kepala SMKN 4 Bandar Lampung Dewi Ningsih, serta Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar.(*)
Dari Bandara hingga Kampung Nelayan, Ketua DPRD Lampung Dampingi Wapres Gibran
Gubernur Mirza Dampingi Wapres Tinjau Kelas Migran Vokasi di Bandar Lampung
Wakaf Sumur Produktif Jadi Sorotan dalam Pembukaan LaSEF 2026 di Lampung
