Bandar Lampung
Eva Dwiana : Kepatuhan, Pemahaman masyarakat Akan Bahaya Covid-19 Sangat Luar Biasa
Alteripost.co BANDAR LAMPUNG – Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Bandar Lampung mampu menurunkan mobilitas warga hingga 25%. Dengan penurunan mobilitas warga dengan baik di kota Bandar Lampung keberhasilan menurunkan angka mobilitas masyarakat tergantung dari kepatuhan warga itu sendiri. Ungkap Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana. Saat wawancara di Posko Serbaguna Brigif 4 Mar/BS Garuntang Kota Bandar Lampung. Senin (23/8/2021).
Eva Dwiana mengatakan, kepatuhan dan pemahaman masyarakat akan bahaya Covid-19 sangat luar biasa. “Alhamdulillah rasio tingkat keterisian atau bed occupancy rate (BOR) kita turun jadi 50%. Ucapnya.
“Kami juga terus berupaya memperbanyak tes antigen secara acak kepada warga, Alhamdulillah banyak yang negatif, artinya masyarakat paham dan mengerti bahwa penanggulangan ini harus bekerjasama antar semua pihak”. Terang Bunda Eva.
Lanjut Bunda Eva, “Jika PPKM Mikro level RT dan RW berjalan baik, sebenarnya tidak perlu lagi adanya pembatasan di jalan jalan protokol, masyarakat tidak perlu ada kerumunan pasti apa yang diinginkan di kota bandar lampung bisa masuk zona hijau”. Harapnya.
Terkait apakah penyekatan jalan dalam kota masih akan diberlakukan, masih menunggu instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), akan kami sesuaikan dengan instruksi Mendagri dan kemungkinan juga akan ada kelonggaran di dalamnya. Pungkas Bunda Eva. (*).
Bandar Lampung
Sidak Wamendagri, Bandar Lampung Siap Jadi Percontohan WFH ASN
Alteripost Bandar Lampung – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pemerintah Kota Bandar Lampung, Jumat (10/4), guna memantau pelaksanaan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN), khususnya penerapan skema kerja fleksibel berbasis lokasi atau work from home (WFH).
Dalam kunjungan tersebut, Wamendagri didampingi Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana.
Sidak ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800 tentang transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Akhmad Wiyagus menegaskan, kepala daerah diminta menerapkan sistem kerja kombinasi antara work from office (WFO) dan WFH guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja ASN tanpa mengganggu pelayanan publik.
“Saya datang ke Lampung atas perintah Menteri Dalam Negeri untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kebijakan ini,” ujarnya.
Ia mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjaga kualitas layanan meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah.
“Di Mal Pelayanan Publik, seluruh loket tetap beroperasi normal. Tidak ada pengurangan layanan, masyarakat tetap terlayani dengan baik,” tegasnya.
Wiyagus juga memastikan sektor-sektor vital seperti layanan kesehatan, pemadam kebakaran, dan unit kedaruratan tetap beroperasi penuh dan tidak terdampak kebijakan WFH.
Menurutnya, kebijakan work from anywhere (WFA) bukan sekadar fleksibilitas kerja, melainkan bagian dari transformasi besar birokrasi. Tujuannya antara lain meningkatkan efisiensi kerja ASN, menjamin pelayanan publik tetap optimal, serta mempercepat digitalisasi pemerintahan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). “Ini tidak bisa dihindari, harus kita percepat,” tegasnya.
Ke depan, kata dia, evaluasi berkala akan terus dilakukan, termasuk terkait potensi penghematan listrik, air, hingga penggunaan kendaraan dinas. Dengan hasil sidak yang positif, Bandar Lampung dinilai siap menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan sistem kerja fleksibel di lingkungan pemerintah daerah.
Sementara itu, Eva Dwiana mengaku kunjungan Wamendagri dilakukan secara mendadak dan menjadi momentum evaluasi bagi jajarannya.
“Kami berterima kasih atas kunjungan Pak Wamen. Ini jadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja ASN di Bandar Lampung,” ujarnya.
Saat ini, Pemkot Bandar Lampung baru menerapkan WFH sebesar 20 persen. Namun, ke depan angka tersebut akan ditingkatkan secara bertahap. “Insyaallah minggu depan akan kami evaluasi kembali. Targetnya bisa mencapai 50 persen sesuai arahan pemerintah pusat,” tandasnya.(*)

