Lampung
Gubernur Arinal Dampingi Menteri BUMN dan Menang Tinjau RS Darurat
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendampingi Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Agama Yaqut Cholil pada kunjungannya ke Provinsi Lampung, dalam rangka meninjau kesiapan Rumah Sakit (RS) Pertamina Bintang Amin Ekstensi Asrama Haji, Minggu (08/08/2021).
Atas inisiasi Menteri BUMN, Erick Thohir, Provinsi Lampung menjadi salah satu provinsi yang difasilitasi dalam penyediaan tambahan fasilitas kesehatan untuk menunjang penanganan Covid-19, dalam bentuk pemanfaatan gedung milik pemerintah sebagai RS penanganan pasien Covid-19.
“Kami atas nama Pemerintah dan Warga Masyarakat Lampung menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan support pemerintah pusat, khususnya Kementerian BUMN dan Kementerian Agama RI yang dengan gerak cepat bersama Pemprov Lampung mewujudkan tambahan fasilitas kesehatan untuk penanganan pasien Covid-19 di Asrama Haji ini”. ujar Gubernur Arinal.
Dengan koordinasi dan sinergi antara Pemprov Lampung, Kementerian Agama RI melalui Kanwil Kemenag Lampung dan salah satu BUMN yaitu PT. Pertamina melalui Perta Medika atau biasa disebut RS Pertamina, beberapa waktu lalu mematangkan rencana penambahan fasilitas kesehatan untuk perawatan pasien yang terpapar Covid-19, khususnya yang bergejala berat.
Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi kolaborasi dan komitmen solid yang dilakukan Pertamedika Indonesia Healthcare Corporation (IHC) yang bersama Kementerian BUMN bersinergi dengan Kementerian Agama dalam pengalihan fungsi asrama haji menjadi RS Ekstensi Rujukan COVID-19.
“Dengan semakin banyak fasilitas dan program penanganan pasien COVID-19 bergejala sedang hingga kritis, maka kasus kematian karena pandemi yang masih tinggi bisa ditekan seminimal mungkin,” kata Erick saat meresmikan beroperasinya Rumah Sakit Bintang Amin Ekstensi Asrama Haji Lampung, salah satu Rumah Sakit Kerjasama Operasi (KSO) PT Pertamina Bina Medika IHC dengan PT Bintang Amin Husada sebagai RS rujukan COVID-19.
“Sekali lagi, saya apresiasi gerak cepat yang dilakukan perusahaan BUMN atas kebutuhan tempat tidur bagi pasien COVID-19 dengan kondisi berat yang dihadapi banyak daerah. Terlebih ini RS ekstensi kedua yang dibangun Pertamedika IHC di asrama haji, karena itu saya berterima kasih kepada Menteri Agama, Gus Yaqut atas kolaborasi dan komitmen solid untuk bersama memerangi pandemi dengan memaksimalkan kemampuan yang sama-sama kita miliki,” ujar Menteri Erick Thohir.
Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan pengalihan fungsi asrama haji menjadi fasilitas kesehatan untuk penanganan pasien COVID-19 merupakan komitmen untuk bersama-sama menanggulangi kebutuhan ruang rawat untuk gejala berat dan kritis yang terus meningkat.
Rumah sakit ekstensi rujukan COVID-19 di Lampung ini memiliki lima lantai dengan luas bangunan 3.944 m2 dan memiliki kapasitas hingga 200 tempat tidur yang akan disiapkan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan dioperasikan 51 tempat tidur yang terdiri dari 20 tempat tidur IGD ICU yang dilengkapi ventilator, empat tempat tidur HCU dan tiga tempat tidur IGD di lantai 1, serta 24 tempat tidur ruang rawat isolasi di lantai 2. Pada tahap berikutnya akan dioperasikan 72 tempat tidur ruang rawat isolasi untuk lantai 3, 4, dan 5.
Selain dilengkapi dengan alat-alat canggih seperti Ventilator, CCTV untuk setiap pasien, penggunaan SYSMEX dan OSS sebagai pendukung Teknologi Informasi, RS ini juga memiliki fasilitas Laboratorium, Instalasi Farmasi, hingga Command Room yang bisa memantau kondisi pasien 24 jam. Semetara untuk tenaga kesehatan, Pertamedika IHC telah menyiapkan 26 dokter umum, 14 dokter spesialis, 45 perawat, serta tenaga kesehatan dan penunjang medis lainnya untuk memastikan operasional RSPBA Ekstensi Asrama Haji Lampung berjalan optimal.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, Dirut Pertamina, Nicke Widyawati, dan Dirut Pertamedika IHC, dr Fathema Djan Rahmat. (*)
Lampung
Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Internal, Optimis Tata Kelola Pemerintahan Lebih Efektif dan Bersih
Alteripost.co, Bandarlampung- Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, secara resmi membuka kegiatan Capacity Building Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) menuju efektivitas dan efisiensi Rencana dan Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Acara yang dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah dan narasumber Kepala BPKP Lampung tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Senin (25/5/2026).
Dalam arahannya, Wagub Jihan Nurlela menegaskan bahwa posisi pemerintah saat ini berada di ruang terbuka yang diawasi secara langsung oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengubah pola pikir dalam penyusunan program kerja kedinasan.
”Kita hari ini sebagai pemerintah tidak boleh membuat suatu program yang penting buat program, tapi membuat program yang penting,” tegas Jihan Nurlela saat memberikan arahan.
Ia memandang momentum capacity building ini sangat strategis sebagai langkah evaluasi sekaligus persiapan menghadapi penilaian maturitas SPIP terintegrasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mengimbau agar SPIP tidak lagi dianggap sebagai gugus kewajiban administratif, melainkan diinternalisasi menjadi ideologi dan budaya kerja harian.
Guna mempercepat perbaikan sistem pengendalian tersebut, Wagub menyampaikan lima poin arahan utama yang wajib diimplementasikan oleh seluruh jajaran perangkat daerah. Poin pertama yang ditekankan secara lugas adalah mengenai penguatan komitmen pimpinan sebagai motor penggerak instansi.
Ia menekankan bahwa seorang pimpinan daerah harus memiliki rasa memiliki (owning) yang tinggi terhadap sistem dan instansi yang dipimpinnya.
Selanjutnya, Wagub Jihan menjabarkan empat arahan lainnya, yakni pentingnya mengedepankan integritas dalam kesatuan perencanaan dan kinerja agar tidak berjalan secara parsial; penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan pada tiap program; optimalisasi peran APIP (Inspektorat) sebagai quality assurance dan consulting partner; serta penanaman budaya integritas dan akuntabilitas di sanubari setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).
Di akhir arahannya, Wagub Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang terus konsisten mendorong penguatan SPIP-T di lingkungan pemerintah daerah.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para asesor serta memperkuat komitmen kepala daerah beserta jajaran kepala OPD dalam memitigasi risiko program kerja.
Inspektur Bayana melaporkan, tingkat kematangan (maturitas) SPIP Provinsi Lampung berada pada Level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3.200, sementara indeks manajemen risiko berada pada angka 3,073. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan kualitas pengawasan internal secara berkala agar indeks efektivitas pengendalian korupsi dapat terus dioptimalkan.
Di sisi lain, Pemprov Lampung terus bergerak maraton dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) temuan BPK serta menggenjot perbaikan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang pada tahun 2025 lalu mencatatkan skor 69. Kerja keras jajaran pengawasan internal dalam dua bulan terakhir menunjukkan progres signifikan, di mana pengembalian kerugian keuangan negara berhasil dioptimalkan hingga mencapai hampir Rp7 Miliar.
Guna menyelesaikan temuan menahun yang sulit ditindaklanjuti secara faktual, seperti kendala subjek yang telah meninggal dunia atau ketidakjelasan objek, Pemprov Lampung bekerja sama dengan BPK dan Asisten Datun akan menempuh mekanisme Sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) untuk penghapusan administrasi keuangan sesuai jalur hukum yang berlaku.
Langkah tegas juga diupayakan dalam perluasan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Setelah kesuksesan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Provinsi Lampung meraih predikat ZI, Pemprov Lampung kini tengah mempersiapkan sejumlah OPD pelayanan publik lainnya, termasuk jajaran Dinas Pendidikan yang sosialisasinya akan mulai diakselerasi pada awal Juni mendatang.
Melalui penguatan kapasitas asesor dan komitmen kepemimpinan di setiap instansi, Pemprov Lampung optimistis seluruh target capaian akuntabilitas, penurunan risiko program, hingga pembersihan aspek administrasi pihak ketiga dapat diselesaikan secara tuntas pada tahun anggaran 2026 untuk menjaga marwah dan wibawa pembangunan daerah. (Red)
Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Internal, Optimis Tata Kelola Pemerintahan Lebih Efektif dan Bersih
Zita Anjani Hadiri Awarding IDS Sumatra 2026, Atlet Wanita Jadi Sorotan
IDS Sumatra 2026 Sukses Besar, Lampung Selatan Panen Efek Ekonomi dan Prestise
