Connect with us

Lampung

Rekanan Balai Pertemuan PKK Agro Park Diduga Abaikan K3, Pengawasan Dinas PKPCK Lemah?

Published

on

Foto: para pekerja saat sedang mengerjakan pembangunan balai pertemuan PKK Agro Park

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Kegiatan fisik pengerjaan pembangunan balai pertemuan PKK Agro Park yang Satkernya berada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Lampung, dengan nilai pagu paket 4.202.113.600 bersumber dari APBD murni 2021 Pemerintah Provinsi (Pemprov) tersebut dimenangkan oleh CV Sumber Air Hidup tengah disorot.

Pasalnya, pengerjaan itu disorot karena rekanan pemenang kegiatan tersebut dalam proses pengerjaannya diduga mengabaikan Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan Kerja (K3) yang telah diatur oleh Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, para pekerja kegiatan pembangunan balai pertemuan PKK Agro Park tersebut tidak menggunakan helm, safety belt dan sepatu bot sesuai standar. Tentu hal tersebut sangat bertentangan dengan K3 yang telah diatur Undang-undang.

Tentu setiap pengerjaan kegiatan fisik yang menggunakan APBD mesti selalu dimonitoring dari Dinas melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Jika dalam proses pengerjaannya rekanan diduga mengabaikan K3, patut dipertanyakan fungsi pengawasan dari Dinas PKPCK selaku Satker kegiatan tersebut.

Ketika di lokasi, saat dikonfirmasi salah satu pekerja yang identitasnya minta dirahasiakan menyebutkan, dirinya tidak tahu menahu secara detail perihal pekerjaan ini. Menurutnya, ia hanya pekerja harian dengan honor 90 ribu per hari kerja.

“Saya baru kerja mas, kurang paham. Kalau ada yang mau ditanyain langsung ke kepala tukangnya saja (Pak Ibnu),” kata dia, Rabu (08/09/2021).

Sementara itu, Kepala Dinas PKPCK Lampung Thomas Edwin Ali Hutagalung saat dikonfirmasi perihal rekanan pembangunan balai pertemuan PKK Agro Park Diduga mengabaikan K3 tidak merespon.

Di sisi lain, Sekertaris Dinas PKPCK Tony Ferdinansyah saat dikonfirmasi menegaskan bahwa pihak Dinas telah menegur rekanan pengerjaan pembangunan balai pertemuan PKK Agro Park. Dirinya telah berkoordinasi dengan PPK agar meminta kontraktor lebih memperhatikan keselamatan kerja para pekerjanya.

“Jadi saya sudah berkoordinasi dengan PPK, kita minta PPK untuk menegur rekanan pengerjaan balai Agro Park agar lebih tertib lagi dalam proses pengerjaannya,” kata Toni saat dikonfirmasi. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung

TPID Provinsi Lampung Siapkan Langkah Kongkrit Pengendalian Inflasi Hadapi Ramadhan dan Idul Fitri

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Jelang momen Bulan Suci Ramadhan dan Idulfitri 1445 H, Gubernur Lampung pimpin pelaksanaan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Bulding TPID yang diikuti oleh Bupati/Walikota, jajaran TPID, akademisi, dan asosiasi pelaku usaha di Provinsi Lampung.

Kenaikan permintaan barang dan jasa selalu terjadi pada Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri, kita harus bersinergi dalam pelaksanaan Strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif)” ucap Ir. H. Arinal Djunaidi, Gubernur Lampung, pada kegiatan HLM TPID. Rabu (21/2/2024) di KPw BI Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung mendorong penguatan sinergi TPID se-Provinsi Lampung dalam kegiatan stabilitasi harga melalui sinergi menjaga kelancaran distribusi, serta optimalisasi infrastruktur dan instrumen daerah yang mendukung ketahanan pangan.

Ketersediaan bahan pangan pokok menjadi fokus utama substansi koordinasi yang disampaikan Gubernur Lampung, terutama komoditas beras yang tengah mengalami kenaikan harga. “Pasokan beras kita aman, bahkan tercatat surplus. Prioritaskan sinergi menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi di level kabupaten/kota, setidaknya sampai dengan panen raya”. Ujarnya.

Berdasarkan hasil temuan peninjauan langsung Gubernur Lampung bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia dan jajaran TPID Provinsi Lampung atas pasokan beras pada Jum’at, 16 Februari 2024. Torehan surplus sebagian besar komoditas bahan pangan di Provinsi Lampung juga disampaikan oleh Kepala DKPTPH Provinsi Lampung dan Kepala Bulog Divre Provinsi Lampung.

Langkah konkrit atasi isu kelangakaan dan kenaikan harga beras, Gubernur Lampung menghimbau, agar Bupati/Walikota, jajaran OPD dan instansi vertikal, serta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti Pergub no. 71 Tahun 2017 dan Surat Edaran tentang Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Gabah.

“Saya mohon tindakan segera dari Bupati/Walikota serta pihak terkait untuk mengawasi distribusi dan tata niaga, tindak tegas jika ada pelanggaran. Selain itu, optimalkan pendampingan kepada petani di tengah kondisi ketidakpastian iklim saat ini, serta perluas gerakan menanam komoditas pangan strategis”. Lanjutnya.

Menindaklanjuti substansi koordinasi yang disampaikan oleh Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung memimpin kegiatan pemaparan analisis dan diskusi dalam pelaksanaan HLM TPID Provinsi Lampung. “Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung dan Kepala BPS Provinsi Lampung telah mengupas data dan risiko-risiko inflasi menjelang periode HBKN Idulfitri 1445 H. Langkah strategis yang diusulkan juga sangat baik, kami optimis inflasi di Provinsi Lampung pada tahun 2024 tetap terjaga pada sasaran 2,5±1%”. Ucap Ir. Fahrizal Darminto, MA., Sekda Provinsi Lampung.

‘Optimalisasi layanan seluruh moda transportasi dan kondisi infrastruktur jalan yang semakin baik juga mendukung kelancaran distribusi bahan pangan dan mobilisasi masyarakat, terima kasih atas upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh jajaran Polda Lampung dan OPD di Provinsi Lampung, juga kabupaten/kota”. Lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia Provinsi Lampung juga melaksanakan diseminasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Lampung tahun 2024 pada sesi Capacity Building. “Setelah disampaikan perkembangan dan risiko inflasi dari sisi global hingga regional, pelaksanaan GNPIP Provinsi Lampung tahun 2024 diharapkan dapat memperkuateL eektivitas kegiatan pengendalian inflasi di Provinsi Lampung”. Ucap Junanto Herdiawan.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung. GNPIP Provinsi Lampung tahun 2024 mengusung tema “Pengendalian Inflasi yang Forward Looking dan Berbasis Risiko”, dengan 3 sinergi program a.l.(i) pengendalian inflasi yang disertai Penguatan Rantai Pasok Domestik; (ii) hilirisasi pangan di sisi hulu dan hilir berbasis best agricultural practices; dan (iii) penguatan awareness dan kapabilitas TPID. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading