Politik
Percepatan Vaksinasi, Sekjen Golkar Janji Bantu 46 Ribu Dosis Vaksin Untuk Lampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Jenderal (Sekien) Partai Golkar Lodewijk F Paulus menyebut bakal membantu Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat proses vaksinasi dengan menyalurkan 46 ribu dosis vaksin lagi.
Hal ini disampaikan Lodewijk usai meninjau vaksinasi massal DPD I Golkar Lampung di Aula Golkar, Rabu (22/9/2021).
Lodewijk menjelaskan, angka vaksinasi di Lampung masih sangat rendah yakni baru terealisasi 16,24 persen atau 2.374.850 dosis dari target 14.614.497 dosis.
“Kami mengejar program kemitraan antara DPR RI dengan Kementrian Kesehatan (Kemenkes) untuk memberikan vaksin khusus untuk Lampung, karena ini mendorong Lampung harus mencapai rasio angka 20 persen vaksinasi,” papar dia.
Seharusnya, tambah Lodewijk, Lampung harus mencapai angka vaksinasi 70 persen dari jumlah penduduk agar segera tercipta herd imunity. Namun, saat ini pihaknya menargetkan mengejar target 25 persen dulu.
“Untuk mengejar target 25 persen itu, dibutuhkan sedikitnya 241 ribu dosis vaksin. Jadi, hari ini sudah kami salurkan 1000 dosis, kemudian DPD Lampung mengajukan 10 ribu ke DPP, dan itu sudah ada di tangan,” ucap dia.
“Kemudian nanti akan ada tambahan dari program kemitraan sebanyak 35 ribu dosis vaksin, jadi total ada 46 ribu dosis khusus dari Golkar untuk masyarakat Lampung,” kata Anggota DPR RI Dapil Lampung I.
Nantinya, vaksinasi ini akan dilaksanakan masing-masing DPD kabupaten kota di Lampung secara bertahap. Ia sangat berharap vaksinasi ini bisa segera membuat perekonomian masyarakat bangkit.
“Selain itu, jika herd imunity sudah terbangun di masyarakat, maka masyarakat tidak perlu terlalu khawatir, tapi tetap jangan lupakan protokol kesehatan,” pungkasnya. (*)
Alteripost Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Budhi Condrowati mendukung instruksi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal terkait sejumlah kebijakan penting di bidang pendidikan.
Hal ini mencakup larangan menahan ijazah siswa, pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP), serta mewajibkan siswa mengikuti study tour yang memberatkan wali murid.
“Kami sepakat dengan langkah tegas Gubernur untuk memastikan tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan siswa dan orang tua. Larangan menahan ijazah siswa adalah langkah yang sangat tepat, karena hak pendidikan harus dihargai tanpa hambatan administrasi,” ungkap Budhi Condrowati, Senin (24/2/2025).
Lebih lanjut, Budhi juga mengapresiasi instruksi mengenai pengelolaan dana PIP yang harus tepat sasaran.
“Pemotongan dana PIP yang seharusnya menjadi bantuan untuk siswa kurang mampu harus dihentikan. Dana tersebut harus benar-benar digunakan untuk mendukung pendidikan mereka,” tambahnya.
Terkait dengan kewajiban study tour yang memberatkan orang tua, Budhi menilai bahwa hal tersebut perlu diperhatikan dengan seksama.
“Kami berharap ke depannya, kegiatan ekstrakurikuler seperti study tour tidak membebani orang tua. Harus ada pertimbangan yang matang sebelum diadakan, agar tidak menambah beban keluarga,” ujarnya.(*)
Respons Cepat Pemkot Bandar Lampung Untuk Korban Banjir di Panjang Utara
Hari Kartini 2025, Pemprov Lampung Tegaskan Peran Perempuan dalam Membangun Daerah
Pj. Sekdaprov Lampung Hadiri Pelantikan PAW Anggota DPRD Lampung Sisa Masa Jabatan 2024–2029
