Connect with us

DPRD

Legislator Muda Golkar Nilai Pemprov Lampung Butuh 5 BUMD Baru

Published

on

Foto: (kanan) Legislator muda Golkar Lampung Ferdi Ferdian Azis

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengusulkan lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) usul inisiatif Eksekutif.

Lima BUMD yang masuk dalam raperda yakni PT Bumi Agro Sejahtera, PT Wisata Lampung Indah, PT Trans Lampung Berjaya, PT Lampung Sarana Karya, PT Lampung Usaha Energi.

Kelima BUMD ini nantinya akan mendapatkan suntikan modal atau penyertaan modal dari pemprov dengan besaran Rp140an Miliar.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi V DPRD Lampung Ferdy Ferdian Azis mengatakan, keberadaan kelima BUMD tersebut dirasa penting dan dibutuhkan Pemprov Lampung.

“Seperti PT Bumi Agro Sejahtera. BUMD ini saya rasa keberadaannya cukup membantu dalam mewujudkan tagline petani berjaya,” ujar Ferdy (22/9/2021).

Atau contoh lain, lanjut dia, PT Wisata Lampung Indah misalnya. BUMD ini menurut dia bisa diprogreskan untuk memback-up mega proyek Bakauheni Harbour City yang merupakan destinasi wisata berskala internasional.

“Tentunya, apa yang menjadi niatan baik Pemprov Lampung dalam hal ini Pak Gubernur untuk kemajuan Lampung, pasti kita dukung,” pungkas Legislator muda Partai Golkar tersebut. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading