Connect with us

DPRD

Bakal Digelar Desember Mendatang, DPC PKB Lampung Tengah Siap Mensukseskan Pelaksanaan Muktamar NU

Published

on

Foto: anggota DPRD Provinsi Lampung yang juga Ketua DPC PKB Lampung Tengah Jauharoh Haddad (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memutuskan penyelenggaraan Muktamar ke-34 akan digelar pada akhir Desember 2021 mendatang. Hal tersebut diutarakan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj saat Pleno Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU, Sabtu (25/9/2021).

Said menyatakan, keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah yang melibatkan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf, dan Sekretaris Jenderal PBNU Ahmad Helmi Faishal Zaini.

“Dan Alhamdulillah kami bersepakat dan memutuskan bahwa pelaksanaan Muktamar NU Ke-34 akan diselenggarakan pada tanggal 23-25 Desember 2021, dengan catatan bahwa penyelenggaraan seluruh kegiatan Muktamar akan mematuhi protokol kesehatan dan mendapatkan persetujuan Satgas Covid-19 baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujar Kiyai Said Aqil Siradj mengutip dari video yang dirilis Panitia Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Lampung Tengah Jauharoh Haddad menyatakan siap mensukseskan pelaksanaan Muktamar NU ke-34, yang bakal diselenggarakan pada tanggal 23-25 desember 2021.

“Kami jajaran PKB Lampung Tengah siap mensukseskan pelaksanaan Muktamar tersebut di Kabupaten Lampung Tengah. Sebagai kader kami akan mengerahkan seluruh kekuatan dalam mengawal dan mensukseskan Muktamar tersebut, termasuk dalam menerapkan protokol kesehatan (Prokes) saat jalannya kegiatan tersebut,” ungkap Kak Jau sapaan akrabnya, Minggu (26/09/2021).

Ketua Bapemperda DPRD Lampung tersebut menyebut, sesuai instruksi ketua umum Gus Muhaimin Iskandar, yakni PKB Rewang Muktamar, yang poinnya adalah kepada seluruh kader PKB untuk gotong royong dalam mensukseskan Muktamar NU.

“Sesuai instruksi Ketua DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar, bahwa kita seluruh kader di masing-masing daerah mesti bergotong royong untuk mensukseskan jalannya Muktamar NU. Selamat Muktamar NU di Provinsi Lampung, yang bakal digelar Desember 2021,” paparnya. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading