Connect with us

Lampung

Fahrizal Ikuti FGD Optimalisasi Penanganan Permasalahan Warisan Dunia yang Terancam Bahaya

Published

on

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto. MA, mengikuti Focus Group Discussion bersama Staf Ahli Bidang Sosial Budaya RI dengan tema “Optimalisasi Penanganan Permasalahan Warisan Dunia Berbasis Natural yang termasuk ke dalam Daftar Terancam Bahaya oleh UNESCO dalam Rangka Keamanan Nasional”, melalui Virtual Meeting, di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Selasa (28/09)

Hadir dalam acara Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekertaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.

Pada acara dipaparkan terkait Hutan Hujan Tropis Sumatra (Tropical Rainforest Heritage of Sumatra [TRHS]), TRHS melingkupi 3 (tiga) Taman Nasional yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

TRHS atau Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera masuk dalam Situs Warisan yang terancam atau World Hentage in Danger sejak tahun 2011 karena pembukaan lahan, illegal logging, eksploitasi massal dan pembangunan jalan raya.

Pelestarian, konsekuensi dan Kewajiban Pemerintah sebagai Anggota Konvensi Warisan Dunia, yaitu: mempertahankan keaslian situs warisan dunia, menerapkan manajemen yang baik dan efisien, melakukan proteksi dan mendidik masyarakat untuk turut melestarikan situs warisan dunia, melaporkan perkembangan dan pengelolaan kepada WHC dalam bentuk laporan state of conservation setiap tahun, melakukan koordinasi dengan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO selaku penanggung program UNESCO di Indonesia.

Permasalahan dan Kondisi Terkini TRHS Sidang WHC ke 44 di Fuznou, China tanggal 16 – 31 Juli 2021 memutuskan TRHS tetap dalam daftar warisan dunia dalam bahaya. Terdapat 10 poin keputusan terkait TRHS, dimana keputusan ini tanpa pembahasan lebih lanjut sesuai dengan dokumen WHC/21/44.COM//7A.52 yang diadopsi pada tanggal 21 Juli 2021 dan terdapat 4 poin penting (pending issues) yang harus
ditindak lanjuti oleh Pemerintah Indonesia, yaitu:

Masih terjadi kerusakan terhadap TRHS yang diakibatkan olah kegiatan pembangunan jalan, pembukaan ladang pertanian, kegiatan perdagangan illegal dan pembalakan liar serta, lemahnya koordinasi antar institusi Pemerintah Indonesia, adanya pembangunan dan peningkatan jalan di dalam area TNGL dan TNKS; Proposal pembangunan Trans Sumatera di Kawasan TNKS; dan Rencana Jalan Muara Situlen-Gelombang yang melalui TNGL, perlunya tindakan korektif terkait TRHS dengan memperkuat monitoring terhadap 4 (empat) satwa kunci OUV, yaitu: Gajah, Harimau, Badak dan Orangutan.

Tindak Lanjut Pelestarian TRHS salah satunya, diperlukan upaya optimal dan konkrit untuk menyelesaikan permasalahan Warisan Alam Dunia TRHS dalam rangka diplomasi kebudayaan Indonesia dan menjaga Keamanan Nasional. (rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung

TPID Provinsi Lampung Siapkan Langkah Kongkrit Pengendalian Inflasi Hadapi Ramadhan dan Idul Fitri

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Jelang momen Bulan Suci Ramadhan dan Idulfitri 1445 H, Gubernur Lampung pimpin pelaksanaan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Bulding TPID yang diikuti oleh Bupati/Walikota, jajaran TPID, akademisi, dan asosiasi pelaku usaha di Provinsi Lampung.

Kenaikan permintaan barang dan jasa selalu terjadi pada Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri, kita harus bersinergi dalam pelaksanaan Strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif)” ucap Ir. H. Arinal Djunaidi, Gubernur Lampung, pada kegiatan HLM TPID. Rabu (21/2/2024) di KPw BI Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung mendorong penguatan sinergi TPID se-Provinsi Lampung dalam kegiatan stabilitasi harga melalui sinergi menjaga kelancaran distribusi, serta optimalisasi infrastruktur dan instrumen daerah yang mendukung ketahanan pangan.

Ketersediaan bahan pangan pokok menjadi fokus utama substansi koordinasi yang disampaikan Gubernur Lampung, terutama komoditas beras yang tengah mengalami kenaikan harga. “Pasokan beras kita aman, bahkan tercatat surplus. Prioritaskan sinergi menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi di level kabupaten/kota, setidaknya sampai dengan panen raya”. Ujarnya.

Berdasarkan hasil temuan peninjauan langsung Gubernur Lampung bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia dan jajaran TPID Provinsi Lampung atas pasokan beras pada Jum’at, 16 Februari 2024. Torehan surplus sebagian besar komoditas bahan pangan di Provinsi Lampung juga disampaikan oleh Kepala DKPTPH Provinsi Lampung dan Kepala Bulog Divre Provinsi Lampung.

Langkah konkrit atasi isu kelangakaan dan kenaikan harga beras, Gubernur Lampung menghimbau, agar Bupati/Walikota, jajaran OPD dan instansi vertikal, serta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti Pergub no. 71 Tahun 2017 dan Surat Edaran tentang Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Gabah.

“Saya mohon tindakan segera dari Bupati/Walikota serta pihak terkait untuk mengawasi distribusi dan tata niaga, tindak tegas jika ada pelanggaran. Selain itu, optimalkan pendampingan kepada petani di tengah kondisi ketidakpastian iklim saat ini, serta perluas gerakan menanam komoditas pangan strategis”. Lanjutnya.

Menindaklanjuti substansi koordinasi yang disampaikan oleh Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung memimpin kegiatan pemaparan analisis dan diskusi dalam pelaksanaan HLM TPID Provinsi Lampung. “Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung dan Kepala BPS Provinsi Lampung telah mengupas data dan risiko-risiko inflasi menjelang periode HBKN Idulfitri 1445 H. Langkah strategis yang diusulkan juga sangat baik, kami optimis inflasi di Provinsi Lampung pada tahun 2024 tetap terjaga pada sasaran 2,5±1%”. Ucap Ir. Fahrizal Darminto, MA., Sekda Provinsi Lampung.

‘Optimalisasi layanan seluruh moda transportasi dan kondisi infrastruktur jalan yang semakin baik juga mendukung kelancaran distribusi bahan pangan dan mobilisasi masyarakat, terima kasih atas upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh jajaran Polda Lampung dan OPD di Provinsi Lampung, juga kabupaten/kota”. Lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia Provinsi Lampung juga melaksanakan diseminasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Lampung tahun 2024 pada sesi Capacity Building. “Setelah disampaikan perkembangan dan risiko inflasi dari sisi global hingga regional, pelaksanaan GNPIP Provinsi Lampung tahun 2024 diharapkan dapat memperkuateL eektivitas kegiatan pengendalian inflasi di Provinsi Lampung”. Ucap Junanto Herdiawan.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung. GNPIP Provinsi Lampung tahun 2024 mengusung tema “Pengendalian Inflasi yang Forward Looking dan Berbasis Risiko”, dengan 3 sinergi program a.l.(i) pengendalian inflasi yang disertai Penguatan Rantai Pasok Domestik; (ii) hilirisasi pangan di sisi hulu dan hilir berbasis best agricultural practices; dan (iii) penguatan awareness dan kapabilitas TPID. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading