Lampung
Harapan Alzier, Proses Muktamar NU di Lampung Dapat Menghasilkan Pemimpin Berintegritas
Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Penasehat (Mutasyar) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung M. Alzier Dianis Thabranie (ADT) berharap perhelatan Muktamar NU ke-34 di Provinsi Lampung pada 22 – 23 Desember 2021 ini dapat menjadikan nahdliyin ke depannya tegak lurus dan sejahtera
Menurut Alzier, Provinsi Lampung diberikan kesempatan luar biasa dengan berkumpulnya para syuriyah, mutasyar, a’wan, dan tanfidziyah hingga diagendakan hadirnya Presiden Joko Widodo. Kesempatan tersebut diharapkan berdampak bagi perekekomian Lampung.
“Kita semua berharap Muktamar di Lampung menghasilkan pemimpin NU ke depan yang bagus dan berintegritas. Bukan hanya memberikan solusi, namun juga bermanfaat lebih bagi NU. Warga NU harus sejahtera,” harap Alzier.
Sebab, sambung Alzier, hari ini tidak semua warga nahdliyin memiliki kemampuan secara ekonomi. Pemimpin ke depan harus menjawab kebutuhan warga nahdliyin akan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan secara baik serta memupuk persatuan dan kesatuan anak – anak NU.
Agar hal tersebut bisa terwujud, mantan Ketua Partai Golkar Provinsi Lampung ini menyebutkan bahwa sosok pemimpin ideal NU, yakni yang memiliki visioner.
“Jangan dibiayai oleh pihak – pihak lain, sehingga tidak dikendalikan dan menjadi boneka pihak – pihak tertentu,” tegas Alzier.
Demikian juga ke bawah PBNU. Pengurus wilayah dan cabang juga harus memikirkan yang terbaik. Karena, harus diakui banyak pihak – pihak yang berkepentingan dengan NU. Terutama ketika jelang pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota. “Ini yang harus dibenahi. Jangan pragmatis,” pungkasnya. (*)
Lampung
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-12 kali secara beruntun yang diraih Pemprov Lampung, sebagai bentuk konsistensi dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., mengatakan, bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, DPRD Provinsi Lampung, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Pemprov Lampung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, serta dukungan DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Marindo.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan atau prestasi administratif semata, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara baik dan bertanggung jawab.
“Opini WTP dari BPK RI merupakan pengakuan tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun bagi kami, WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan terus diperkuat agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sekdaprov Marindo menegaskan, keberhasilan meraih WTP selama 12 tahun berturut-turut juga menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen berkelanjutan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Meraih WTP adalah sebuah pencapaian, tetapi mempertahankannya jauh lebih menantang. Diperlukan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi, serta budaya akuntabilitas yang tertanam di seluruh lini pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional serta memberikan berbagai rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Atas nama Pemprov Lampung, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi tersebut menjadi masukan yang sangat berharga untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Mirza menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen menjadikan capaian opini WTP sebagai momentum untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
“WTP adalah cerminan dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Gubernur. (Red/Gus)
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
RSUD Alimuddin Umar Terus Berbenah, Pemkab Lampung Barat Perkuat Layanan Kesehatan Masyarakat
Bupati Egi Raih Penghargaan Nasional, Bukti Pariwisata Lampung Selatan Kian Maju
