Lampung
PLN Jamin Ketersediaan Listrik Jelang Muktamar NU ke-34 di Lampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Selain menyiagakan personil siaga, Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga menyiapkan peralatan tambahan untuk memperkuat keandalan pasokan listrik mulai dari UPS hingga genset, Selasa (21/12/2021).
Ditunjuknya Bandarlampung dan Kabupaten Lampung Tengah sebagai daerah tempat acara berlangsung, PLN setempat terus berbenah mempersiapkan penyelenggaraan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU). Muktamar ke-34 ini rencananya akan digelar pada 22-24 Desember 2021 di empat lokasi tersebar di Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Bandarlampung.
Kesiapan pasokan daya listrik untuk perhelatan akbar yang dihadiri ribuan Nahdliyin se-Nusantara itu, dipersiapkan secara matang oleh PT PLN (Persero) dalam memastikan pasokan listrik dalam kondisi aman. Perusahaan plat merah tersebut, telah menyiagakan personil dan peralatan kelistrikan dengan skema listrik tanpa kedip di lokasi-lokasi yang menjadi pusat kegiatan Muktamar ke-34 NU itu.
General Manager PLN UID Lampung I Gede Agung Sindu Putra mengatakan bahwa kondisi kelistrikan Lampung saat ini dalam kondisi aman, daya mampu pembangkit sebesar 1244 Megawatt (MW) dengan beban puncak maksimal mencapai 1086 Megawatt (MW).
Untuk memastikan kualitas pasokan daya listrik tanpa kedip, disiapkan Uninterruptible Power Supply (UPS) berkapasitas 100 kVA yang didatangkan dari PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung dan 60 kVA dari PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya. Langkah ini merupakan bagian dari skema listrik tanpa kedip.
“Selain menempatkan puluhan personil terbaik, PLN juga telah menyiagakan 3 unit genset dan 2 unit Uninterruptible Power Supply (UPS) yang sengaja didatangkan dari PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya dan Unit Induk Wilayah Bangka Belitung,” imbuhnya.
Selain itu, bertepatan dengan masa siaga Natal dan Tahun Baru, PT PLN (Persero) UID Lampung telah mendirikan 102 Posko dan menyiagakan 1251 Personil yang tersebar di Provinsi Lampung. Menurut Sindu, hal itu merupakan bentuk pelayanan prima dari PLN agar gelaran Muktamar ke-34 NU yang dilaksanakan di Provinsi Lampung terselenggara dengan lancar, nyaman dan aman.
“PLN tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaiknya untuk seluruh pelanggan, baik dalam penyelenggaraan Muktamar ke-34 NU, juga kepada masyarakat yang merayakan Natal dan tahun Baru 2022 nanti, terang Sindu, Sang Nahkoda PLN UID Lampung itu.
“Di tengah kondisi pandemi Covid-19, PLN memastikan SOP Protokol Kesehatan Covid-19 tetap dilaksanakan oleh petugas PLN pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan, baik itu dalam gelaran Muktamar juga Siaga Natal dan Tahun Baru,” tukas Sindu.
Bagi pelanggan yang membutuhkan layanan PLN dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile atau menghubungi layanan Contact Center PLN 123. (Rls)
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan prioritas utama guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang tertib, terbuka, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/7/2026)
Rapat ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 320 ayat 1 dan ayat 2 yang mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
Pada forum paripurna tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memaparkan secara garis besar Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :
Pendapatan Daerah : Tercatat realisasi sebesar Rp. 6,713 Triliun atau 86,70% dari total target anggaran sebesar Rp. 7,743 Triliun.
Belanja dan Transfer Daerah : Terealisasi sebesar Rp. 6,685 Triliun atau 85,57% dari total anggaran belanja sebesar Rp. 7,813 Triliun.
Penerimaan Pembiayaan : Terealisasi sebesar Rp. 69,897 Miliar yang bersumber dari SiLPA tahun 2024.
Selisih dari hasil pembandingan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan neto ini menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 98,278 Miliar untuk Tahun Anggaran 2025. Dana tersebut akan difungsikan sebagai salah satu pos pembiayaan penting untuk mendukung APBD tahun selanjutnya.
“Dan angka-angka tersebut, Bapak Ibu sekalian, menjadi pijakan kita bersama tentunya untuk memastikan setiap rupiah dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Lampung” tegas Wakil Gubernur.
Langkah akuntabilitas ini juga diperkuat dengan telah diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Provinsi Lampung pada tanggal 12 Juni 2026 yang sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Berkat usaha dan kesungguhan kita bersama untuk memenuhi regulasi, syukur alhamdulillah laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian,” jelas Wakil Gubernur.
Lebih lanjut, ditegaskan bahwa capaian ini adalah buah dari kerja sama seluruh unsur pemerintahan dan para pemangku kepentingan yang terus menjaga integritas dalam setiap langkah. Melalui pencapaian ini, Provinsi Lampung berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Prestasi ini menjadi momentum strategis untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta merupakan sebuah kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.
“Semoga semangat dan kegigihan seluruh pihak terus terjalin untuk mendorong Provinsi Lampung menjadi maju, andal, dan menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Provinsi Lampung. Karena kemajuan Lampung hanya akan terwujud melalui kerja sama dan kerja nyata dari seluruh elemen,” ujar Wakil Gubernur menutup laporannya.
Rapat Paripurna diakhiri dengan prosesi penyerahan draf Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dari pihak eksekutif kepada pimpinan legislatif. Adapun tahapan berikutnya akan digelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi – Fraksi yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2026.(*)
Pemprov Lampung Serahkan Raperda APBD 2025, DPRD Siap Lanjutkan Pembahasan
Wali Kota Bandarlampung Dukung Pelaksanaan HPN dan Porwanas 2027
Lampung Siapkan Restorasi Hutan 35 Ribu Hektare, Libatkan 18 Ribu Petani Lewat Program Perhutanan Sosial
