Lampung
PLN Jamin Ketersediaan Listrik Jelang Muktamar NU ke-34 di Lampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Selain menyiagakan personil siaga, Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga menyiapkan peralatan tambahan untuk memperkuat keandalan pasokan listrik mulai dari UPS hingga genset, Selasa (21/12/2021).
Ditunjuknya Bandarlampung dan Kabupaten Lampung Tengah sebagai daerah tempat acara berlangsung, PLN setempat terus berbenah mempersiapkan penyelenggaraan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU). Muktamar ke-34 ini rencananya akan digelar pada 22-24 Desember 2021 di empat lokasi tersebar di Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Bandarlampung.
Kesiapan pasokan daya listrik untuk perhelatan akbar yang dihadiri ribuan Nahdliyin se-Nusantara itu, dipersiapkan secara matang oleh PT PLN (Persero) dalam memastikan pasokan listrik dalam kondisi aman. Perusahaan plat merah tersebut, telah menyiagakan personil dan peralatan kelistrikan dengan skema listrik tanpa kedip di lokasi-lokasi yang menjadi pusat kegiatan Muktamar ke-34 NU itu.
General Manager PLN UID Lampung I Gede Agung Sindu Putra mengatakan bahwa kondisi kelistrikan Lampung saat ini dalam kondisi aman, daya mampu pembangkit sebesar 1244 Megawatt (MW) dengan beban puncak maksimal mencapai 1086 Megawatt (MW).
Untuk memastikan kualitas pasokan daya listrik tanpa kedip, disiapkan Uninterruptible Power Supply (UPS) berkapasitas 100 kVA yang didatangkan dari PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung dan 60 kVA dari PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya. Langkah ini merupakan bagian dari skema listrik tanpa kedip.
“Selain menempatkan puluhan personil terbaik, PLN juga telah menyiagakan 3 unit genset dan 2 unit Uninterruptible Power Supply (UPS) yang sengaja didatangkan dari PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya dan Unit Induk Wilayah Bangka Belitung,” imbuhnya.
Selain itu, bertepatan dengan masa siaga Natal dan Tahun Baru, PT PLN (Persero) UID Lampung telah mendirikan 102 Posko dan menyiagakan 1251 Personil yang tersebar di Provinsi Lampung. Menurut Sindu, hal itu merupakan bentuk pelayanan prima dari PLN agar gelaran Muktamar ke-34 NU yang dilaksanakan di Provinsi Lampung terselenggara dengan lancar, nyaman dan aman.
“PLN tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaiknya untuk seluruh pelanggan, baik dalam penyelenggaraan Muktamar ke-34 NU, juga kepada masyarakat yang merayakan Natal dan tahun Baru 2022 nanti, terang Sindu, Sang Nahkoda PLN UID Lampung itu.
“Di tengah kondisi pandemi Covid-19, PLN memastikan SOP Protokol Kesehatan Covid-19 tetap dilaksanakan oleh petugas PLN pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan, baik itu dalam gelaran Muktamar juga Siaga Natal dan Tahun Baru,” tukas Sindu.
Bagi pelanggan yang membutuhkan layanan PLN dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile atau menghubungi layanan Contact Center PLN 123. (Rls)
Alteripost Lampung – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf dalam kunjungan kerja ke Provinsi Lampung untuk meninjau langsung kesiapan program Sekolah Rakyat yang akan segera diluncurkan.
Provinsi Lampung menjadi salah satu Provinsi percontohan pertama bersama beberapa Provinsi lain yang akan melaksanakan program Sekolah Rakyat pada tahun 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Natar-Lampung Selatan, Senin (12/5/2025).
BPSDM Provinsi Lampung rencananya akan dijadikan tempat kegiatan belajar sekolah rakyat sementara sebelum Gedung Sekolah Rakyat di Kota Baru dibangun.
“Saya bersama Anggota DPR RI kita dari komisi VIII Dapil Lampung, hari ini punya kesempatan untuk meninjau calon tempat penyelenggaraan sekolah rakyat tahun 2025-2026, jadi ini adalah penyelenggaraan pertama yang insya Allah jika nanti gedung selesai dialihkan ke sekolah tersebut,” ungkap Syaifullah Yusuf di sela-sela kunjungannya.
Syaifullah Yusuf menambahkan bahwa untuk tahun 2025 ini memang diawali dengan menggunakan atau memanfaatkan gedung-gedung yang sudah ada namun tetap memiliki nilai kelayakan untuk proses penyelenggaraan sekolah rakyat.
Peninjauan dilakukan di beberapa lokasi BPSDM, seperti : asrama dan ruang kelas. Saifullah Yusuf mengecek secara langsung ruang asrama dan ruang kelas yang ada di BPSDM Provinsi Lampung.
Ia mengatakan bahwa pihak kementerian sosial hanya mengusulkan titik lokasi untuk dijadikan sekolah rakyat, selanjutnya pihak Kementerian Pekerjaan Umum yang akan menilai layak atau tidaknya sarana dan prasarana yang diusulkan.
“Kami hanya mengusulkan titik-titik dimana sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini, nanti kemudian PU (Pekerjaan Umum) akan survei ke sini untuk menentukan layak tidaknya, setelah itu ditindaklanjuti dengan rencana untuk renovasi dalam rangka memenuhi semua sarana prasarana yang dibutuhkan,” ucap Syaifullah Yusuf.
Menteri Sosial menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat bertujuan untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam hal pendidikan, khususnya masyarakat miskin dan ekstrem miskin.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana sudah siap, serta pelaksanaan program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Menteri Sosial.
Mensos juga berkesempatan memaparkan secara ringkas bahwa Sekolah Rakyat ini merupakan jawaban dari isu kemiskinan dan pendidikan, menurutnya setiap anak memiliki kesetaraan dalam hak akses mendapatkan pendidikan.
Tampilan prototipe bangunan dan gedung sekolah rakyat dan proses selektifitas calon siswa sekolah rakyat yang harus terdata dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori Desil 1 yaitu kelompok keluarga miskin dan ekstrem miskin.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menyatakan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan program ini. Ia juga menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi di tingkat daerah akan terus ditingkatkan agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan lancar.
“Terima kasih banyak kepada Pak Menteri Sosial yang sudah berkenan untuk meninjau calon lokasi sekolah rakyat untuk sementara, dan kami hari ini mengusulkan fasilitas BPSDM Provinsi ini untuk nanti digunakan sekolah rakyat sementara, sambil kita menunggu konfirmasi dari pemerintah pusat baik itu dari Kemensos dan Kementerian PU, untuk lokasi yang kita tawarkan di lahan kosong di Kota Baru, jadi kita harapkan selama satu tahun berjalan disini sambil menunggu sekolah rakyat dibangun di Kota Baru,” terang Jihan.
Jihan menambahkan bahwa untuk gelombang pertama sekolah rakyat tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan 4 Rombongan Belajar (Rombel) untuk siswa/i SMA yang berjumlah 100 orang. Jihan juga mengatakan bahwa seluruh biaya Sekolah Rakyat dibebankan pada APBN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat segera diimplementasikan secara menyeluruh di berbagai wilayah di Provinsi Lampung, dan memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk menggapai masa depan yang lebih baik dan memperbaiki standar hidup para siswa yang nantinya akan mengubah kondisi perekonomian keluarganya. Dan Hal ini sejalan dengan Tema Sekolah Rakyat : Negara Hadir untuk memuliakan orang Miskin.(*)
Lampung Siap Jadi Pelopor Sekolah Rakyat 2025, Mensos dan Wagub Tinjau Lokasi Sementara
Mensos Saifullah Yusuf Tinjau Sekolah Rakyat di Way Halim, Didampingi Wali Kota Bandar Lampung
Luar Biasa, Per 10 Mei 2025, Realisasi Pendapatan Pemprov Lampung Tembus 30,23 Persen
