Connect with us

DPRD

Selain Mendagri, DPRD Juga Apresiasi Capaian PAD Pemprov Lampung

Published

on

Foto: (kiri) Mendagri Tito Karnavian (kanan) Wakil Ketua II DPRD Lampung Ririn Kuswantari

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berencana bakal membentuk tim untuk mempelajari kiat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung karena mampu mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi pada 2021, yakni sebesar 99 persen.

Selain itu, penyerapan anggaran Pemprov Lampung juga dinilai telah maksimal. Karena telah merealisasikan belanjanya dengan capaian 94,01 persen. Angka itu membuat Lampung bertengger di urutan kedua provinsi yang belanjanya tinggi setelah Jawa Barat. Hal itu menandakan uang yang beredar di masyarakat melalui beragam program berjalan baik. Capaian itu juga akan dipelajari oleh Mendagri.

“Itu sangat bagus sekali, saya juga tidak ngerti ilmunya resepnya beliau (Gubernur,red) saya mungkin perlu belajar,” ujar Mendagri saat memberikan keterangan pers pada kunjungan kerjanya (Kunker) dalam rangka Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan Strategis di Provinsi Lampung, yang berlangsung di Mahan Agung, Bandarlampung beberapa waktu lalu.

Selain Kemendagri, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung juga turut mengapresiasi capaian positif yang diraih Pemprov Lampung.

Wakil Ketua II DPRD Lampung Ririn Kuswantari mengatakan bahwa kinerja Gubernur Arinal beserta jajarannya patut diapresiasi. Pencapaian positif di 2021 mesti dipertahankan dan harapannya di tahun 2022 capaian PAD dan serapan anggaran Pemprov Lampung semakin baik lagi.

“Kita (DPRD Lampung,red) mengapresiasi pencapaian positif yang telah ditorehkan Gubernur Arinal beserta jajarannya. Langkah-langkah taktis ini mesti terus dijaga dalam menuju Lampung Berjaya,” ucapnya, Jumat (07/01/2022).

Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Lampung tersebut menambahkan, di bawah kepemimpinan Gubernur Arinal, Lampung telah melahirkan banyak terobosan kreatif dalam bidang pertanian yang merupakan salah satu unggulan dari daerah tersebut.

Menurut Ririn sapaan akrabnya, sektor pertanian menjadi salah satu fokus utama Gubernur Arinal dalam program kerjanya. Sehingga hadirnya Kartu Petani Berjaya (KPB) diharapkan jadi solusi dan wadah bagi kesejahteraan para petani di Lampung.

“Kita (di DPRD,red) pasti mendukung penuh program-program Pemprov Lampung yang menyentuh langsung ke masyarakat. Prinsipnya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat pasti kita support,” tegasnya. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading