Lampung
Gubernur Arinal Djunaidi Salurkan Bantuan Baznas Untuk Seratusan UMKM
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyerahkan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Lampung secara simbolis kepada 100 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) Se-Provinsi Lampung di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Rabu (12/01/2022).
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Baznas Lampung Drs. Abdurrahman Harun, M.Ag menerangkan bahwa bantuan yang diserahkan adalah Program Bantuan Baznas Tahun 2021 yang baru sempat disampaikan pada hari ini.
Adapun bantuan yang diberikan berupa dana usaha sebesar Rp.2juta bagi 100 pengusaha kecil atau UMKM di Lampung yang telah diseleksi oleh Baznas.
Dalam laporannya Abdurrahman Harun juga menerangkan bahwa pada tahun 2020 telah terkumpul dana sebesar 1.4 Milyar dari para muzakki dan telah disalurkan kepada nelayan berupa bantuan 1 Ton beras. Lalu untuk beasiswa bagi masyarakat yang terdampak covid-19 di 3 Perguruan Tinggi, Unila, UIN Lampung dan UBL.
Kemudian pada tahun 2021 dana dari para muzakki sebanyak 1.7 milyar, telah didistribusikan untuk alat kesehatan, paket sembako, tahfiz Al-Quran, UMKM serta untuk para mustahik yang membutuhkan.
Sementara itu Gubernur Lampung dalam arahannya menekankan agar uang yang telah dikumpukan dari para muzakki dapat disalurkan kepada orang-orang yang tepat dan jangan disalahgunakan.
Selain itu terkait rencana Program Kampung/Desa Baznas Lampung, Gubernur Arinal meminta kepada Baznas Lampung untuk segera dibuat paparan dan konsepnya.
“Segera dikoordinasikan dengan Baznas Kabupaten/Kota, Desa Baznas mau seperti apa, apakah desa ternak, pertanian atau seperti apa, harus ada konsepnya, biar kita juga bisa membantu,” ucap Gubernur.
Dengan adanya Desa Baznas menurut Arinal, selain dapat bermanfaat bagi kepentingan umat juga meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
“Apalagi jika dikolaborasikan dengan Kartu Petani Berjaya, tentu ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” tutup Gubernur. (rls)
Lampung
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-12 kali secara beruntun yang diraih Pemprov Lampung, sebagai bentuk konsistensi dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., mengatakan, bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, DPRD Provinsi Lampung, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Pemprov Lampung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, serta dukungan DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Marindo.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan atau prestasi administratif semata, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara baik dan bertanggung jawab.
“Opini WTP dari BPK RI merupakan pengakuan tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun bagi kami, WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan terus diperkuat agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sekdaprov Marindo menegaskan, keberhasilan meraih WTP selama 12 tahun berturut-turut juga menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen berkelanjutan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Meraih WTP adalah sebuah pencapaian, tetapi mempertahankannya jauh lebih menantang. Diperlukan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi, serta budaya akuntabilitas yang tertanam di seluruh lini pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional serta memberikan berbagai rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Atas nama Pemprov Lampung, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi tersebut menjadi masukan yang sangat berharga untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Mirza menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen menjadikan capaian opini WTP sebagai momentum untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
“WTP adalah cerminan dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Gubernur. (Red/Gus)
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
RSUD Alimuddin Umar Terus Berbenah, Pemkab Lampung Barat Perkuat Layanan Kesehatan Masyarakat
Bupati Egi Raih Penghargaan Nasional, Bukti Pariwisata Lampung Selatan Kian Maju
