Nasional
Dwita Ria Janji Bakal Perjuangkan kesejahteraan Masyarakat Hutan Kawasan Lampung
Alteripost.co, Jakarta-
Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi Partai Gerindra Ir.Dwita Ria Gunadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PERHUTANI – PT INHUTANI I-V, menyampaikan hal penting terkait Pengelolaan Hutan Kawasan di Lampung, Rabu (19/01/2022).
Di hadapan Direktur Utama PT Inhutani V memiliki wilayah kerja total 72.130 Ha yg terbagi menjadi 15.583 Ha di Bangka dan 56.547 wilayah hutan di Lampung. Dwita Ria mengungkapkan bakal terus kawal secara langsung pengelolaan hutan kawasan di Lampung.
“Saya akan kawal langsung dan meminta pertanggungjawaban untuk memastikan program yang dilakukan PT Ihutani memberi manfaat kepada masyarakat untuk meningkat kesejahteraan khususnya bagi masyarakat yang berbatasan langsung dengan Hutan Kawasan,” kata Dwita Ria.
Dwita Ria menekankan bahwa Inhutani tidak boleh sekedar memberi pembinaan, tanpa pendampingan.
“Pendampingan secara berkelanjutan, karena harus memberi manfaat secara ekonomis bagi masyarakat bukan sekedar mencari keuntungan bagi PT INHUTANI, agar tidak terjadi lagi pembalakan liar diwilayah Hutan Lampung” ujar Srikandi Gerindra tersebut.
Dwita Ria berjanji bakal meninjau pelaksanaan dan mengawasi secara berkelanjutan.
“Kegiatan MoU terkait penanaman alpukat sebanyak 450 Ha melalui BPDAS WAY SEPUTIH, Saya harapkan program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan saya siap bersinergi” pungkas Dwita Ria.
Dwita Ria juga mengukapkan jika program kegiatan ini dapat menjadi mata pencaharian masyarakat dan manfaatnya dapat diraskan secara signifikan, masyarakat sendiri yang akan menjaga kawasan hutan.(rls)
Alteripost.cl, Bandarlampung –Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Republik Indonesia (RI) Zulkifli Hasan menegaskan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak dibentuk sekadar sebagai tempat masyarakat berjualan.
KDKMP diproyeksikan menjadi bagian dari infrastruktur pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Lampung, di Gedung Semergou, Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).
Zulhas mengatakan, KDKMP memiliki fungsi strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di desa dan kelurahan.
Menurutnya, pemerintah mendorong KDKMP agar mampu menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa. Koperasi juga diharapkan dapat memperkuat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi penghubung antara program pemerintah dan masyarakat di tingkat bawah.
“Jadi KDKMP bukan hanya soal distribusi barang, tapi juga pemerintah menyiapkan akses permodalan bagi masyarakat desa yang membutuhkan,” kata Zulhas.
Selain memperkuat distribusi, pemerintah juga menyiapkan akses permodalan melalui KDKMP. Langkah ini dinilai penting karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha, namun menghadapi kendala biaya pinjaman yang tinggi.
Dengan adanya akses permodalan tersebut, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi pusat distribusi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan usaha dan aktivitas ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Zulhas berharap keberadaan KDKMP dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, mulai dari membantu pemenuhan kebutuhan pokok, membuka akses permodalan, mengembangkan usaha, hingga meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat desa.
Seminar Nasional KDKMP di Lampung menjadi forum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai program KDKMP. Kegiatan tersebut juga membuka ruang bagi pemerintah daerah dan publik untuk menyampaikan masukan terkait pelaksanaan program di lapangan.
Seminar dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta jajaran pemerintah daerah dan pengurus koperasi se-Provinsi Lampung. (Agus)
Pemprov Lampung Masih Siaga Terkait Status Erupsi GAK
Pemprov Lampung Respon Usulan 12 Raperda, Tekankan Manfaat untuk Masyarakat
Besok, Pemprov Lampung Langsungkan Pelaksanaan Salat Istigasah
