Connect with us

DPRD

Sosialisasikan PIP dan WK, Mirza Dorong Kaum Milenial Berperan Bukan Baperan

Published

on

Foto: Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat melangsungkan kegiatan Sosialisasi PIP dan WK

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dalam mencegah dan menangkal Paham-paham radikal berkembang di tengah masyarakat. Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melangsungkan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP& WK) di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil).

Seperti yang dilakukan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Ia turut mengadakan kegiatan sosialisasi PIP dan WK yang dihadiri ratusan mahasiswa-mahasiswi yang tersebar dari berbagai elemen kampus di Bandarlampung, yang berlangsung di Kecamatan Rajabasa, Sabtu (29/01/2022).

Di hadapan peserta yang hadir, Mirza sapaan akrabnya mengatakan bahwa perjuangan para pendahulu bangsa dalam memerdekakan Indonesia dapat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh elemen masyarakat, untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Perjuangan para pendahulu bangsa dalam memerdekakan negara ini bukan perkara mudah. Jadi harus kita petik hikmah dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, untuk menjaga keutuhan NKRI ini,” kata Sekertaris Komisi V DPRD Lampung tersebut .

Mirza pun mendorong kaum milenial agar turut serta berperan dalam menangkal Paham-paham radikal agar tidak berkembang.

Menurutnya, pemuda dan pemudi saat ini
adalah generasi penerus bangsa, sehingga harus memiliki pemikiran yang kritis, serta komitmen dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Sehingga tidak hanya melulu Bawa Perasaan (Baperan) atau gampang tersinggungan yang akhirnya dapat memecah belah satu sama lain.

“Kita mendorong kaum milenial sebagai generasi penerus bangsa, berperan bukan baperan, ambil peran masing-masing dalam menangkal Paham-paham radikal agar tidak berkembang,” pungkas Mirza. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Wajib Ditiru, Pihak Ketiga Dinas BMBK Setorkan Kelebihan Pembayaran Sebelum Tenggat Waktu

Published

on

Foto: Ketua Pansus LHP BPK DPRD Lampung Joko Santoso

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK langsung menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait beberapa poin temuan guna perbaikan, serta menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan, dan penganggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung agar ke depannya semakin baik.

Menarik sedikit belakang, BPK telah menyerahkan bahan rekomendasi kepada DPRD Lampung guna ditindaklanjuti dan dibahas, dengan masa waktu kerja 14 hari sejak bahan rekomendasi diparipurnakan beberapa waktu lalu.

Ketua Pansus LHP BPK DPRD Lampung Joko Santoso saat dikonfirmasi, membenarkan pihaknya mulai bekerja dengan menindaklanjuti bahan rekomendasi dari BPK.

“Hari ini (Selasa, 17/04) Pansus telah memanggil Dinas terkait, untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait temuan dari BPK, seperti adanya indikasi kegiatan tidak sesuai ketentuan maupun kelebihan pembayaran,” kata Joko, Selasa (17/04/2022).

Lanjut Joko, OPD pertama yang dipanggil adalah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK). Menyoal temuan dari BPK, sambungnya, sang Kepala Dinas (Kadis) menyebut telah menjalankan rekomendasi dari BPK berupa beberapa hal yang menjadi temuan.

“Soal temuan BPK terkait 14 kegiatan tersebut, sudah diselesaikan pihak ketiga dengan mengembalikan kelebihan pembayaran sebelum tenggat waktu yang ditentukan, yakni 60 hari kerja sejak rekomendasi dari BPK diparipurnakan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung itu.

Joko menambahkan, Kadis BMBK telah memberikan keterangan diikuti dengan bukti Surat Tanda Setoran (STS) dari 14 kegiatan yang menjadi temuan dari BPK.

“Dari keterangan Pak Kadis, Pihak ketiga dari 14 kegiatan telah memulangkan kelebihan pembayaran ke Kasda. Bukti STS juga tadi ditunjukkan kepada kami (Pansus LHP BPK,red),” ucap Joko.

Menurut Joko, pihak Pansus akan terus bekerja untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Rencananya, besok (Rabu, 18/04) pihaknya bakal memanggil beberapa OPD terkait, seperti RSUDAM, Dinas Kesehatan, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Kita bakal tindaklanjuti secara estafet, prinsipnya Pansus akan bekerja maksimal demi menghasilkan Poin-poin rekomendasi yang efektif dan efisien, guna perbaikan serta bahan evaluasi agar pengelolaan dan juga penganggaran Pemprov Lampung semakin baik ke depannya,” pungkasnya. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading