DPRD
Turun ke Dapil, Nurhasanah Janji Bakal Akomodir Aspirasi Konstituen
Alteripost.co, Pringsewu-
Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil III (Metro, Pesawaran dan Pringsewu) Nurhasanah melangsungkan kegiatan reses bersama DPC, PAC dan ranting se Kecamatan Pardasuka di Desa Wargo Mulya, Kabupaten Pringsewu.
“Saya turun ke Dapil untuk mendengar dan menyerap aspirasi dari masyarakat, semua keluhan yang disampaikan masyarakat akan menjadi masukan untuk kerja kita di DPRD, mendengarkan segala keinginan warga adalah kewajiban kita selaku wakil rakyat,” ujar Hj.Nurhasanah.
“Kegiatan reses ini perlu dilakukan guna mendengarkan secara langsung aspirasi yang ada di masyarakat. Sehingga nantinya bisa diambil sebuah keputusan yang terbaik. Termasuk usulan pembangunan yang ada di Daerah masing-masing.”ucapnya
Ketua DPRD Lampung periode 2004-2009 tersebut menjelaskan, untuk pelaksanaan Reses pertama pada tahun 2022 ini dilaksanakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini pelaksanaan reses mengikuti protokol kesehatan, hal ini dilakukan karena efek dari Pandemi covid-19 yang masih perlu diwaspadai. Konstituen yang akan menghadiri dalam acara ini juga dipastikan sehat dan bersih, dengan menerapkan Protokol kesehatan dan telah disediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir. Hal ini dilakukan guna meminimalisir terjangkitnya covid-19.
“Hasil pelaksanaan reses DPRD Lampung Tahun 2022 ini akan ditindaklanjuti sebagai usulan pembangunan di tahun 2023 mendatang,” jelasnya.
Srikandi PDI-Perjuangan Lampung tersebut kembali menerangkan, aspirasi yang telah disampaikan dari masyarakat telah menjadi catatannya dengan tujuan dapat diakomodir dengan baik sesuai yang diharapkan.
”Apa yang sudah disampaikan bapak dan ibu pada kesempatan hari ini, bakal saya catat dan sampaikan, dengan tujuan apa yang menjadi harapan semua yang hadir ini dapat terakomodir.” pungkasnya. (*)
Alteripost Bandar Lampung – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Deni Ribowo mengapresiasi capaian deflasi signifikan pada sektor pendidikan di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Deni mengatakan, kondisi ini merupakan fenomena baru yang belum pernah terjadi dalam kurun beberapa dekade terakhir.
“Deflasi hingga 15 persen di era Gubernur Rahmat Mirzani Djausal ini belum pernah terjadi dalam belasan tahun terakhir. Dari data BPS, ada empat subkelompok pendidikan yang dicatat, dan dua di antaranya mengalami deflasi tajam, yakni pendidikan dasar serta anak usia dini minus 1,77 persen, serta pendidikan menengah yang anjlok hingga minus 51,23 persen,” kata Deni, Selasa (02/09/).
Sebaliknya, pendidikan tinggi justru mencatat kenaikan sebesar 11,95 persen. Bagi Deni, fenomena ini menandakan adanya perubahan besar dalam struktur biaya pendidikan yang pada akhirnya memberi dampak pada perputaran ekonomi masyarakat.
Bahkan, kebijakan penghapusan uang komite serta pemberian subsidi pendidikan yang dijalankan sejak awal tahun 2025 telah memberi kontribusi nyata dalam menekan beban ekonomi keluarga di Lampung.
“Ini menjadi angin segar bagi masyarakat. Kebijakan Gubernur soal penghapusan uang komite dan subsidi pendidikan terbukti berdampak baik, bukan hanya meringankan orang tua, tapi juga menggerakkan sektor ekonomi. Komisi V memberikan apresiasi kepada Gubernur Lampung yang bersama DPRD telah bekerja keras menghadirkan kebijakan pro-rakyat,” ungkapnya
Untuk itu, kata Politisi Demokrat Lampung ini, bahwa capaian ini akan mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung di masa mendatang, sehingga provinsi ini bisa mempercepat langkah untuk bersaing dengan daerah lain yang lebih maju.
“Tentu semua pihak harus ikut mengawal kebijakan ini. Kalau ada yang kurang, mari sama-sama kita koreksi. Tapi kalau baik, harus kita dukung agar manfaatnya lebih luas,” tandasnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi tahunan (year on year/yoy) Lampung pada Agustus 2025 tercatat hanya 1,05 persen, lebih rendah dibanding periode sama tahun lalu yang mencapai 2,33 persen. Inflasi masih didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,12 persen, terutama dari komoditas bawang merah, beras, dan tomat.
Sementara itu, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya justru mengalami inflasi tinggi hingga 6,76 persen. Namun, yang paling menonjol adalah kelompok pendidikan yang menyumbang deflasi 0,98 persen, dipicu kebijakan restrukturisasi biaya pendidikan oleh Pemprov Lampung.(*)
Gandeng BPS, Pemprov Lampung Komitmen Hadirkan Data yang Tepat dan Akurat
Uniknya Peringatan Maulid Nabi di TK IT Al Mumtaza: Keliling Kantor Pemkab Sambil Belajar
Masjid Raya Al-Bakrie Diharapkan Menjadi Ikon Baru Syiar Islam di Lampung
