Alteripost.co, Bandarlampung-
Beberapa bulan lagi sebagian Bupati di Provinsi Lampung berakhir masa jabatannya, seperti di daerah Tulang Bawang Barat (Tubaba), Pringsewu, dan Mesuji pada 22 Mei 2022 Kursi kepala Daerahnya kosong. Kekosongan itu bakal diisi oleh Pejabat Eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Sesuai regulasi, penunjukan beberapa Pejabat Eselon II menjadi Pj Bupati itu merupakan hak prerogatif Arinal Djunaidi sebagai Gubernur Lampung.

Namun, belakangan ini sedang ramai terdengar kabar konflik agraria yang sedang terjadi di Kabupaten Tubaba, di mana masa jabatan Bupati dan Wakil Bupatinya juga sebentar lagi berakhir.

Informasinya, ketegangan tersebut diakibatkan adanya sengketa yang menimbulkan bentrok antara masyarakat Adat Lima Keturunan Bandar Dewa dengan PT. Huma Indah Mekar (HIM) di Panumangan, Kabupaten Tubaba.

Sengketa yang belum menemukan titik terang, tentunya membuat potensi konflik tersebut bakal berlanjut dan kemungkinan terburuknya makin meluas.

Terlepas dari itu semua, diprediksi beban berat bakal menanti Pejabat Eselon II yang bakal ditunjuk menjadi Pj Bupati Tubaba. Harapannya Gubernur Arinal jangan sampai menunjuk sosok yang salah, tapi harus dipastikan orang yang ditempatkan sebagai Pj Bupati Tubaba memiliki kredibilitas, integritas dan kemampuan yang mempuni. Hal tersebut diutarakan Pengamat Kebijakan Publik Dedi Hermawan, Senin (07/03/2022).

“Untuk posisi Pj Bupati Tubaba, selain kaya pengalaman, dibutuhkan juga sosok yang mengenal situasi dan kondisi daerah itu sendiri. Selanjutnya, mesti memiliki kepiawaian dalam menangani, serta menyelesaikan konflik-konflik sosial dan agraria yang tengah terjadi. Dan tak kalah penting adalah mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat menimbulkan Konflik itu sendiri.”

“Kriteria tersebut menjadi indikator yang sangat penting untuk Gubernur Arinal dalam memilih sosok yang bakal menjadi Pj Bupati Tubaba, karena seorang Kepala Daerah mesti memiliki kemampuan mencegah agar konflik tidak meluas yang dampaknya bakal mengganggu pembangunan dan roda perekonomian di daerah tempat ia diberikan amanah,” pungkas Dedi sapaan akrabnya.

Perlu diketahui, konflik agraria antara Masyarakat Adat Lima Keturunan Bandar Dewa dengan PT HIM di Kabupaten Tubaba rupanya telah terjadi bertahun-tahun tak kunjung menemui titik terang hingga mengakibatkan konflik horizontal pada Rabu (2 Februari 2022) kemarin, kejadian itu harus ditangani dengan adil seadil-adilnya.

Sebab, chaos yang terjadi pada hari itu yang terlihat kerusuhan antara Satuan Pengamanan (Satpam) Perusahaan dengan Massa dari masyarakat Adat Lima Keturunan Bandar Dewa yang mana, kedua belah pihak yang bertikai ini rupanya masih memiliki hubungan persaudaraan yang masih kental. Hanya saja, keduanya sama-sama mempertahankan hak dan kewajiban mereka.

Artinya, semua pihak yang berwenang untuk segera merespon persoalan ini dan mengambil langkah yang arif serta bijaksana. Sebab, pihak Satpam mempertahankan hak perusahaan yang wajib mereka lindungi. Sementara masyarakat Adat Lima Keturunan Bandar Dewa juga hendak memperoleh hak yang sama selaku penuntut. (Gus)