Connect with us

Lampung

Tata Kelola Keuangan Pemprov Lampung Diganjar Apresiasi 

Published

on

Foto: Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, hadir langsung dalam Rapat Pembahasan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, hadir langsung dalam Rapat Pembahasan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, di Ballroom Hotel Bukit Randu, Bandarlampung, Kamis (31/03/2022).

Rapat tersebut terkait pembahasan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dibuka langsung Gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi.

Agus Fatoni dalam arahannya menjelaskan alasannya, memilih Provinsi Lampung dalam kegiatan nasional ini, karena mudah dijangkau dan prestasi tata kelola keuangan sangat luar biasa. Semua itu tidak lepas dari peran Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Di mana kata Agus Fatoni, sebelum menjadi Gubernur, Arinal Djunaidi pernah menjabat Sekda Provinsi Lampung. Tentunya sebelum menjadi Sekda sudah banyak jabatan eselon II yang dia lalui. Pengalaman Gubernur Lampung tersebut dapat kita ambil pelajaran untuk pengelolaan keuangan lebih baik. Dirjen Keuda juga memuji kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Marindo Kurniawan yang telah mempersiapkan acara ini luar biasa.

“Jadi pemilihan Provinsi Lampung sebagai tuan rumah dalam kegiatan ini karena Tata kelola keuangan Provinsi Lampung terbaik. Selain itu akses mudah dijangkau dan untuk menumbuhkan ekonomi daerah. Nantinya akan bergiliran dengan daerah lain,” kata Agus Fatoni juga putra Daerah Lampung ini.

“Pak Gubernur Lampung sebelumnya pernah menjadi Sekda, dan Kepala Dinas, sudah pasti pengalamannya sangat banyak, oleh karenanya kita juga perlu masukan dari beliau,” tambah Agus Fatoni.

Agenda hari ini, kata dia, sangat penting untuk menyerap aspirasi dari daerah Provinsi dan kabupaten/kota. “Nanti usulan-usulan kita himpun kemudian kita bahas kembali. Mari maksimalkan pertemuan ini, semua masukan akan kita bahas dan kita susun,” kata Dirjen Keuda.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni menambahkan, masukan yang banyak akan melengkapi peraturan menteri dalam negeri dalam menyusun pedoman APBD 2023.

Agus Fatoni melanjutkan, berkenaan dengan struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah merupakan suatu rencana alokasi anggaran tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja atas program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD. Maka pemerintah daerah agar memperhatikan:

Penentuan target anggaran pendapatan harus disusun secara logis dan sistematis berdasarkan potensi pendapatan daerah dan peraturan perundang-undangan. Anggaran pendapatan tersebut menjadi sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dituangkan dalam Program, kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerjanya.

Penegasan Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penganggaran belanja pegawai diperuntukkan bagi PNS, PPPK, DPRD dan Kepala Daerah yang dianggarkan di masing-masing SKPD. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya, belanja hibah dalam rangka hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum, dan belanja hibah dan bantuan sosial yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program. Kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sobial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.

Kegiatan tahun jamak dapat melampaui masa jabatan kepala daerah apabila kegiatan tersebut merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional. Penggunaan Dana Cadangan selain untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, juga dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Kebijakan pembiayaan daerah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan bersifat prudence (kehati-hatian) dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah.

Agus Fatoni mengatakan, tujuan penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD merupakan salah satu panduan, baik substantif maupun teknis, bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun, membahas dan menetapkan APBD. Sehingga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meningkatkan kualitas penyusunan anggaran sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat pembahasan rancangan Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 ini merupakan salah satu tahapan kegiatan yang bertujuan untuk menjaring dan menghimpun aspirasi dari seluruh stakeholders antara lain Pemerintah Provinsi melalui inventarisasi permasalahan, baik sebagai implikasi perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah maupun adanya kesulitan dalam area implementasi regulasi di daerah. Dengan kata lain, baik yang berdimensi kebijakan maupun berdimensi teknis yang akan menjadi salah satu masukan yang aspiratif, sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD lebih implementatif dan aplikatif di daerah.

“Untuk itu, saya minta perhatian para peserta untuk memanfaatkan secara optimal forum rapat ini agar mendapatkan masukan yang substansial dalam konteks penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2023. Sehingga Peraturan ini menjadi pedoman dalam proses penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2023,” ujar Fatoni.

Agus Fatoni juga mengajak, peserta rakor meningkatkan pendalaman terhadap beberapa regulasi pengelolaan keuangan daerah. Sehingga dapat beradaptasi terhadap budaya baru pengelolaan keuangan daerah yang berbasis elektronik (digitalisasi keuangan) dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Dalam membangun sinergitas dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Komitmen eksekutif dan legislatif dalam percepatan proses penyusunan KUA dan PPAS sehingga tidak ada lagi kata terlambat pada 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2023, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan

Meningkatkan kinerja evaluasi perencanaan serta hindari penggunaan dana APBD yang dapat memberikan indikasi penyalahgunaan keuangan daerah serta pada hal-hal yang tidak tepat tidak produktif, dan tidak pro public, pro growth, pro poor, pro joob serta pro environment. (rls/Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung

Beberapa Kegiatan Masih Jadi Temuan BPK, Alzier Sebut Kinerja Inspektorat Lampung Tidak Maksimal

Published

on

Foto: Tokoh Lampung M. Alzier Dianis Thabranie

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Kinerja Inspektorat Lampung kembali disoal usai sejumlah kegiatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seperti kegiatan yang terindikasi tidak sesuai ketentuan, serta ada beberapa kegiatan yang masuk kategori kelebihan pembayaran.

Salah satu tokoh Lampung Alzier Dianis Thabranie (ADT), turut mengomentari kinerja Inspektorat Lampung di bawah komando Inspektur Freddy SM.

Alzier menduga, masih cukup banyak kegiatan baik fisik maupun jasa di Tahun Anggaran (2021) yang menjadi temuan BPK menjadi bukti bahwa kinerja Inspektorat Lampung tidak maksimal.

“Inspektorat Lampung tidak maksimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang dan telah berjalan. Sehingga sejumlah kegiatan masih jadi temuan BPK,” ucap Alzier, Kamis (19/05/2022).

Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Lampung Sahdana juga turut mengomentari kinerja Inspektorat Lampung. Bahkan ia sampai mempertanyakan kerja Inspektorat Lampung ngapain aja? Mengingat masih cukup banyak kegiatan di sejumlah OPD menjadi temuan BPK.

“Inspektorat sebagai pengawas internal kerjanya ngapain aja? Kenapa temuan BPK ini selalu sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti indikasi dalam realisasinya tidak sesuai ketentuan, ada juga kegiatan yang kelebihan pembayaran,” ucap Sahdana.

Sahdana menyebut, APIP atau Inspektorat Lampung harus proaktif dalam mengawasi, mengevaluasi dan memonitoring sejumlah kegiatan yang sedang dan telah berjalan. Itu harus dilakukan demi terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik, supaya kegiatan yang menjadi temuan BPK ini tidak terulang kembali.

“Harus ada perbaikan di tubuh Inspektorat Lampung, mereka mesti lebih proaktif dalam mengawasi dan memonitoring sejumlah kegiatan yang sedang direalisasikan di masing-masing OPD, supaya tidak menjadi temuan BPK lagi di tahun mendatang,” pungkas Sahdana.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Lampung Inspektur Freddy SM saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, mengatakan bahwa pihaknya secara terus menerus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masing-masing OPD.

“Kita terus melakukan pembinaan dan pengawasan, kita juga minta kepada para pengawas proyek yang ada di masing-masing OPD agar lebih teliti lagi dalam mengawasi proyek yang sedang berlangsung di lapangan, sehingga tidak terjadi kembali indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kelebihan pembayaran,” ungkap mantan Sekda Kabupaten Lampung Selatan tersebut.

Perlu diketahui, belum lama ini BPK telah menyerahkan bahan rekomendasi kepada DPRD Lampung agar ditindaklanjuti dengan estimasi waktu 14 hari kerja. Sejumlah kegiatan disoal BPK karena menjadi temuan.

Seperti kegiatan fisik pembangunan gedung perawatan neurologi RSUDAM. Dalam rapat paripurna itu disebutkan bahwa pembangunan gedung perawatan neurologi RSUDAM dianggap BPK tidak sesuai spesifikasi sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,92 miliyar.

Selain itu proyek pembangunan gedung tersebut juga terdapat pengurangan volume yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara Rp73,38 juta. Serta jika dikupas semakin dalam masih ada beberapa kegiatan lainnya yang menjadi temuan BPK. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading