Lampung
Yuuhuuu, Realisasi Belanja Daerah Tertinggi, Pemprov Lampung Kembali Sabet Penghargaan
Alteripost.co, Jakarta-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima penghargaan dari Kemendagri sebagai salah satu Provinsi dengan Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2021, penghargaan tersebut diberikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2022).
Penghargaan diberikan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian kepada Gubernur Arinal Djunaidi atas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2021.
Di mana pada tahun 2021, realisasi APBD Provinsi Lampung berhasil mencapai 99,00 persen hingga akhir 2021. Selain itu, Pemprov Lampung juga berhasil merealisasikan belanja daerah sampai 94,01 persen.
Penghargaan ini diberikan berkat kerja keras semua pihak bersama OPD terkait dalam merealisasikan belanja APBD dan melaksanakan pengarahan-pengarahan yang selama ini diberikan oleh Gubernur Lampung.
Gubernur berharap, dengan diraihnya penghargaan ini, dapat terus memacu dan memotivasi kinerja baik OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung maupun Kabupaten/Kota dalam pengelolaan belanja daerah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Mendagri M. Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada para kepala daerah yang telah berhasil melakukan pengelolaan keuangan daerah sehingga perekonomian semakin membaik, dimasa penanganan pandemi covid-19.
“Saya berterima kasih banyak kepada Bapak-Ibu sekalian atas kerja kerasnya dalam penanganan pandemi krisis kesehatan terbesar di abad ini, kita bersyukur kepada Tuhan Yang maha kuasa karena negara kita termasuk negara yang saat ini bisa mengendalikan pada Covid-19, enggak gampang karena beberapa negara lain masih tinggi,” ucap Mendagri
kemudian, dengan terkendalinya pandemi, menurut mendagri ini adalah kesempatan bagi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurutnya ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing maupun secara nasional, diantaranya adalah dengan percepatan realisasi belanja anggaran yang ada.
“mohon agar APBD yang sudah ada jangan seperti tradisi sebelumnya yaitu dihabiskan di akhir tahun, APBD dalam rangka pemulihan ekonomi berperan penting sebagai stimulator agar swasta bergerak, dengan adanya belanja daerah dari negara, yang punya uang banyak kan negara, supaya ada uang yang beredar di masyarakat, kalau ada uang beredar di masyarakat maka akan memperkuat daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga merupakan variabel terpenting untuk membentuk persentase pertumbuhan ekonomi,” tutur Tito.
Sementara itu, menurut Direktur Jendral (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan bahwa tema Rakornas yaitu percepatan realisasi APBD dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri
Adapun tujuan Rakornas yang pertama adalah sebagai penguatan kolaborasi dan sinergi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka percepatan realisasi APBD dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, kemudian yang kedua mengidentifikasi seluruh hambatan tantangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus mencari solusi, dan yang ketiga penyebaran luasan informasi kebijakan dan regulasi terkini pengelolaan keuangan daerah, serta yang keempat yakni pemberian penghargaan kepada kinerja pemerintah daerah khususnya realisasi Pendapatan, realisasi belanja dan peningkatan PAD serta realisasi program Taspen.
Kegiatan selain dihadiri oleh Gubernur, Bupati dan Walikota penerima penghargaan, juga diikuti oleh seluruh kepala BPKAD dan Kepala Bapenda seluruh Indonesia, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual, selain pemberian penghargaan, pada kegiatan tersebut juga dilakukan diskusi panel dan launching layanan keuda digital.
Perlu diketahui, Kota penerima penghargaan Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2021 adalah Blitar, Magelang, Madiun, Batu dan Tanjung pinang
Realisasi Belanja Kabupaten Tertinggi adalah Tasikmalaya, Sukabumi, Kotamobagu, Banjar dan Blitar.
Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi adalah Blitar, Tomohon, Denpasar, Tangerang dan Bukit Tinggi.
Kabupaten Penerima Penghargaan Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2021
Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi adalah Bojonegoro, Bengkalis, Kotawaringin Barat, Tulungagung dan Tapanuli Selatan.
Realisasi Belanja Daerah Tertinggi adalah Gayo Lues, Kolaka Utara, Aceh Selatan, Bolaang Mongondow Utara dan Lampung Selatan.
Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi adalah Bangli, Boven Digoel, Manggarai Barat, Pulau Morotai dan Intan Jaya.
Provinsi Penerima Penghargaan Realisasi Belanja Daerah Tertinggi Tahun 2021 adalah Papua Barat, Jawa Barat, Bengkulu, Lampung dan Kepulauan Riau. (Rls)
Lampung
Forum Ekosistem Jalan Tol MTI Dikukuhkan di Lampung, Dorong Perubahan Paradigma dari Kilometer ke Manfaat
Alteripost Bandar Lampung – Pengurus Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) resmi dikukuhkan di Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung, Sabtu (3/10/2026).
Pengukuhan tersebut dirangkai dengan Focus Group Discussion (FGD) Nasional bertema “Jalan Tol untuk Siapa dan untuk Apa?” yang mempertemukan pemerintah, regulator, badan usaha jalan tol (BUJT), akademisi, dunia usaha, pemerintah daerah, media, hingga masyarakat.
Ketua Pelaksana FGD Nasional, Prof Ayi Hidayat, mengatakan pengukuhan forum tersebut bukan sekadar prosesi organisatoris, tetapi menjadi momentum untuk membangun ruang kolaborasi berbagai pihak dalam ekosistem jalan tol.
“Pengukuhan ini bukan sekadar prosesi organisatoris, tapi penegasan komitmen untuk membangun ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, regulator, badan usaha jalan tol, akademisi, dunia usaha, pemerintah daerah, media dan masyarakat dalam satu agenda,” kata Ayi.
Menurutnya, pembangunan jalan tol tidak cukup hanya dilihat dari panjang jalan yang telah dibangun maupun konektivitas antarwilayah.
Lebih jauh, keberadaan jalan tol harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, mulai dari kepastian waktu perjalanan, efisiensi distribusi, keselamatan, akses wilayah, produktivitas hingga pertumbuhan ekonomi.
“Jalan tol tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Yang lebih penting adalah apa yang dihasilkan dari konektivitas tersebut,” ujarnya.
Ayi mengatakan FGD Nasional tersebut dirancang dengan pendekatan berbasis data dan fakta. Forum diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan, mempertemukan berbagai perspektif, serta menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti.
“Persoalan jalan tol bersifat multidimensional, multisektor dan multipihak. Karena itu kita mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, MTI, forum ekosistem jaringan jalan tol, regulator, BUJT, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi, pengamat ekonomi, media dan masyarakat,” katanya.
Ia menyebut sekitar 150 peserta mengikuti rangkaian kegiatan tersebut.
Melalui forum itu, kata Ayi, pihaknya ingin mendorong perubahan cara pandang terhadap pembangunan jalan tol.
“Memang perlu ada pergeseran cara pandang, dari kilometer menuju manfaat, dari konektivitas menuju nilai, dan dari asumsi menuju evidence yang dibangun melalui berbagai perspektif,” katanya.
Jalan Tol dan Pertumbuhan Ekonomi
Ketua Umum MTI, Dr Ir Haris Muhammadun, mengatakan pembahasan mengenai fungsi jalan tol tidak terlepas dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.
Menurutnya, jalan tol memiliki peran dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang telah berkembang di suatu daerah.
“Sebagaimana peran dan fungsi jalan tol, adalah sebagai akselerasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang sudah ada,” kata Haris.
Ia menilai Lampung memiliki potensi yang besar sebagai destinasi dan pusat pertumbuhan ekonomi.
Haris juga mengungkapkan MTI berencana menggelar Rakernas MTI 2027 di Bandar Lampung.
Menurutnya, pengukuhan pengurus Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol di Lampung dilakukan secara khusus karena berkaitan dengan agenda Rakernas MTI tersebut.
“Rakernas MTI tahun 2027 akan dilaksanakan di Lampung. Karena itu pengukuhan ketua forum dan jajarannya dilaksanakan di Bandar Lampung,” ujarnya.
Haris berharap forum tersebut dapat menjadi ruang kolaborasi antara akademisi, praktisi, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong perkembangan ekosistem jalan tol, khususnya di Lampung dan Sumatera.
Bukan Regulator, Bukan BUJT
Sementara itu, Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat MTI, Dr (c) M Alkautsar, menjelaskan forum tersebut lahir dari gagasan untuk melihat persoalan jalan tol secara lebih luas.
Menurutnya, perkembangan jalan tol di Indonesia telah melahirkan persoalan yang semakin kompleks.
“Jalan tol hari ini tidak sekadar persoalan beton, aspal, gerbang tol dan berapa kilometer jalan yang berhasil kita bangun,” kata Alkautsar.
Dalam ekosistem jalan tol terdapat pemerintah dan regulator, BUJT, investor, perusahaan konstruksi dan pemeliharaan, kepolisian, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, pelaku logistik, UMKM, media hingga masyarakat yang berada di sekitar koridor jalan tol.
“Itulah mengapa kita menyebutnya sebuah ekosistem. Karena satu persoalan di jalan tol hampir tidak pernah berdiri sendiri,” ujarnya.
Alkautsar menegaskan Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol bukan regulator maupun BUJT.
Forum tersebut juga bukan organisasi yang dibentuk untuk mencari pihak yang disalahkan ketika terjadi persoalan di jalan tol.
“Forum ini mengambil posisi sebagai jembatan atau kolaborator. Jembatan antara regulator dengan badan usaha, pemerintah dengan masyarakat, kepentingan investasi dengan kepentingan publik, serta pengalaman praktis di lapangan dengan pemikiran akademik,” katanya.
Menurutnya, forum tetap memiliki independensi intelektual. Kritik dan pengawasan tetap diperlukan, tetapi harus dilakukan berbasis data dan objektivitas serta disertai rekomendasi yang dapat menjadi solusi.
Dari Pembangunan ke Manfaat
Alkautsar mengatakan perjalanan pembangunan jalan tol di Indonesia telah berlangsung sejak pembangunan Tol Jagorawi pada 1978 dengan panjang sekitar 59 kilometer.
Seiring waktu, jaringan jalan tol berkembang ke berbagai wilayah Indonesia dan tidak lagi sekadar menghubungkan satu kota dengan kota lainnya.
“Jalan tol telah menjadi bagian dalam perjalanan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ia menghubungkan pusat produksi dengan pusat distribusi,” katanya.
Karena itu, tantangan ke depan menurutnya bukan hanya membangun jaringan jalan tol lebih panjang, tetapi bagaimana memastikan pengelolaannya semakin baik.
“Paradigmanya harus mulai bergeser dari sekadar infrastructure oriented menuju people oriented dan sustainability oriented,” ujarnya.
Ia juga menyinggung perubahan standar pelayanan minimum (SPM) jalan tol yang tengah dipersiapkan Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut Alkautsar, Permen PU Nomor 16 Tahun 2014 menggunakan delapan substansi dengan 49 indikator. Sementara dalam rancangan perubahan SPM, pendekatan diarahkan menjadi tiga parameter dengan 64 indikator.
Perubahan tersebut mencakup penguatan pengujian kondisi jalan, penambahan CCTV, aspek keselamatan, pelayanan SPKLU hingga penguatan sanksi administratif.
Namun, menurut dia, bertambahnya indikator tidak otomatis menjadi ukuran utama keberhasilan pelayanan jalan tol.
“Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah bertambahnya standar tersebut benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menilai penerapan standar pelayanan juga perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing ruas jalan tol.
“Jalan tol dalam kota berbeda dengan jalan tol antarkota. Karakteristik ruas di wilayah Sumatera dan Jawa juga berbeda,” ujarnya.
Melalui Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol, berbagai pihak diharapkan dapat terus mempertemukan perspektif, membaca persoalan berdasarkan data, serta merumuskan langkah bersama agar konektivitas jalan tol dapat menghasilkan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat dan daerah.(*)
Forum Ekosistem Jalan Tol MTI Dikukuhkan di Lampung, Dorong Perubahan Paradigma dari Kilometer ke Manfaat
Gubernur Mirza: Jangan Bangun Kebijakan Berdasarkan Persepsi
Ketika Sulpakar Dituntut Menata Birokrasi Lampung Tengah
