Lampung
Gubernur Arinal Ingin Terciptanya Birokrasi di Desa yang Bersih dan Sehat
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri acara Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dihadiri seluruh kepala desa/kepala Tiyuh Tulangbawang Barat (Tubaba) di Balroom Hotel Golden Tulip, Bandarlampung, Rabu (15/6/2022) lalu.
Rupanya kehadiran Gubernur Arinal dalam acara Bimtek tersebut, sebagai bentuk kepedulian dirinya terhadap Kepala Desa/Tiyuh di Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Gubernur Arinal menekankan kepada para Kepala Desa di Kabupaten Tubaba untuk menghindari perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Pada prinsipnya saya menghimbau untuk menghindari hal tersebut, bagaimana cara menghindarinya adalah dengan tidak mencoba dan tidak dimulai. Mari membangun dengan benar,” ajak Gubernur Arinal.
Ia kemudian mendorong seluruh kepala Desa/Tiyuh yang ada di Kabupaten Tubaba agar meningkatkan inovasi dan kreativitasnya untuk pengelolaan sumber daya di wilayahnya.
Dalam Bimtek bertema Kesadaran Hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022, Gubernur Arinal kembali menambahkan bahwa para Kepala Desa memiliki peran yang luar biasa untuk menggerakan seluruh sumber daya di desanya karena peranan Desa/Tiyuh sangat penting dalam pembangunan di Provinsi Lampung.
“Desa adalah ujung tombak pemerintahan, dengan baiknya desa maka akan baik juga Kecamatannya, selanjutnya Kabupatennya dan akhirnya untuk Provinsi Lampung,” ujarnya.
Gubernur Arinal mengatakan dengan terbitnya undang-undang Desa, Desa/Tiyuh tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga sebagai perancang pembangunan yang sesuai dengan potensi kebutuhannya.
“Desa menjadi subyek yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan,” lanjutnya.
Pada kesempatan itu juga, Gubernur Arinal mensosialisasikan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yaitu Kartu Petani Berjaya (KPB) yang bertujuan untuk mendorong kesejahteraan petani.
Ia menjelaskan, melalui KPB nantinya para petani akan mendapatkan beberapa layanan, seperti kemudahan mendapatkan sarana produksi pertanian misal pupuk, bibit, alat mesin pertanian dan lain-lain.
Kedua, kemudahan akses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya, seperti memberikan bantuan pembinaan dan pendampingan manajemen usaha dan teknologi, serta pemasaran pertanian.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Lampung Zaidirina melalui Sekretaris Dinas PMDT Wayan Gunawan menyebutkan, mayoritas Kepala Tiyuh/Desa mengapresiasi Kebijakan-kebijakan dari Pemprov Lampung, khususnya dalam segi pembangunan dan program KPB.
“Mayoritas Kepala Tiyuh/Desa mengapresiasi Kebijakan Pemprov Lampung. Seperti konsennya Pak Gubernur dalam membangun Desa,” kata Wayan, Jumat (17/06/2022).
Wayan menambahkan, kehadiran Gubernur Arinal dalam acara Bimtek yang berlangsung beberapa waktu lalu, sebagai bentuk perhatian dari Bapak Gubernur terhadap Kepala-kepala Desa/Tiyuh di Provinsi Lampung.
“Kehadiran Gubernur Arinal dalam kegiatan Bimtek tersebut, sebagai bentuk perhatiannya untuk kemajuan Desa/Tiyuh di Provinsi Lampung. Selain itu, Pak Gub juga memberikan penguatan, serta arahan terhadap sinkronisasi program-program Pemprov dengan masing-masing Desa. Tujuannya ini baik, demi kemajuan seluruh Tiyuh, khususnya di Kabupaten Tubaba,” pungkasnya.
Lanjutnya, kehadiran Pemprov Lampung dalam acara Bimtek tersebut sebagai tindak lanjut atas penghargaan yang diberikan KPK terhadap penunjukan Desa Hanura sebagai Desa percontohan anti korupsi oleh KPK.
“Komitmen Pemprov Lampung dalam melakukan pencegahan korupsi dari tingkat Desa sangat serius. Dalam kegiatan tersebut Bapak Gubernur juga memberikan edukasi dan ajakan kepada Kepala Tiyuh yang hadir, untuk bersama-sama mencegah perilaku dan perbuatan korupsi,”.
“Prinsipnya adalah Bapak Gubernur menginginkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari unsur KKN. Dimulai dari tingkat Desa, kita ciptakan birokrasi yang bersih dan sehat,” ucapnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.
“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8/2026).
Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.
Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.
“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.
Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.
Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.
Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.
“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.
Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.
Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.
“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.
Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (Rls)
BPBD Lampung Bakal Kirim Relawan ke NTT, Warga Pesisir Diimbau Waspadai Ancaman Bencana
Kadisdikbud Lampung Pantik Semangat Inovasi Untuk Ribuan Mahasiswa Baru FKIP Unila
Tambahan DBH dari Pusat Jadi Angin Segar, Pemprov Lampung Bakal Prioritaskan Kewajiban Daerah
