Lampung
Usai Dilantik, ISEI Lampung Siap Bersinergi Guna Berakselerasi Dalam Pembangunan Daerah
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi menyampaikan capaian dan progres penyelenggaraan pembangunan daerah dalam acara pelantikan Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Lampung periode 2022-2025 di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Jumat (8/7/2022).
Dalam kesempatan tersebut juga, Ketua beserta pengurus ISEI Lampung dilantik oleh Ketua Dewan Pengawas ISEI Cabang Lampung Dr. Yuria Putra Tubarad sebagai perwakilan dari ISEI pusat.
Pelantikan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan No.S-02/PP-ISEI/11/2022 tentang Pengangkatan, Pengesahan dan Penetapan Masa Jabatan Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Lampung Periode 2022-2025.
Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Arinal yang diwakili Kusnardi mengatakan, hingga Triwulan pertama tahun 2022, masih dihadapkan pada tantangan dalam penanggulangan Covid-19. Berbagai upaya yang terus dilakukan, bersinergi dengan Kebijakan Pemerintah Pusat serta mobilisasi langkah dan dukungan seluruh komponen masyarakat Lampung, menunjukkan keberhasilannya, di mana saat ini seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung merupakan zona dengan resiko rendah dan tidak ada tambahan kasus baru yang terkonfirmasi.
“Kinerja pembangunan Ekonomi daerah juga tetap baik meskipun di tahun 2021 Pandemi Covid-19 masih terjadi. Ditandai dengan indikator pertumbuhan ekonomi Lampung yang terus semakin membaik sepanjang tahun 2021. Di mana ekonomi Lampung tumbuh positif sebesar 2,79 dibandingkan dengan tahun 2020 yang tumbuh negatif 1,67 persen,” ujarnya.
Selain itu, kata Kusnardi, kinerja pertumbuhan ekonomi Lampung ke depan diprediksi akan semakin membaik dengan didorong oleh beberapa faktor, antara lain Pertama, kinerja sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang di proyeksi terus tumbuh positif tentunya dengan dukungan kinerja program-program pembangunan yang optimal.
Kedua, Semakin membaiknya sektor pariwisata seiring membaiknya mobilisasi sumberdaya ekonomi dan pergerakan masyarakat sejalan dengan semakin rendahnya resiko pandemi covid-19.
Ketiga, Adanya peningkatan produksi dan kinerja industri (Hilirisasi sumber daya alam) serta peningkatan nilai ekspor Luar Negeri Provinsi Lampung.
Kusnardi menambahkan, poin penting dari capaian pembangunan ekonomi tersebut adalah turunnya tingkat kemiskinan atau presentase penduduk miskin di Provinsi Lampung. Sejalan dengan hal itu, tingkat pengangguran juga semakin berkurang.
Kalau dicermati capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021 Lampung mencapai 4,69 persen jauh lebih baik dari pada capaian rata-rata Nasional yang mencapai 6,49 persen.
Keberhasilan capaian indikator makro pembangunan tersebut, lanjutnya, didukung oleh pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas serta dukungan terhadap pelayanan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, pengurangan kawasan kumuh guna mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi Lampung.
“Informasi penyelenggaraan pembangunan daerah tersebut penting saya sampaikan terutama dihadapan para sarjana ekonomi, khususnya yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dengan harapan kontribusi serta partisipasi aktif ISEI akan lebih memacu ekonomi Lampung ke depan,” jelas Kusnardi.
Di sisi lain, Kusnardi menyadari bahwa kondisi sosial dan aktivitas ekonomi terus berubah, terus berproses, tumbuh dan berkembang dalam struktur jaringan keterkaitan dan dinamika yang semakin kompleks. Percepatan majunya Teknologi Informasi serta Transformasi Ekonomi Digital menjadi katalisator perubahan-perubahan dimaksud.
Menghadapi tantangan kondisi tersebut, diharapkan pengurus ISEI Cabang Lampung dengan berbagai upaya mampu mendukung demi terwujudnya pembangunan ekonomi yang mensejahterakan masyarakat dalam bingkai Ekonomi Lampung Berjaya.
Sementara itu Ketua ISEI Cabang Lampung Agus Nompitu mengatakan, untuk meningkatkan peran ISEI cabang Lampung tentu akselerasi pembangunan daerah harus terus didorong dengan berbagai potensi yang begitu besar dari sarjana ekonomi di kabupaten dan Kota, khususnya di Provinsi Lampung.
Dia berharap, visi misi ISEI Lampung dapat kuat, handal serta profesional dalam mendukung program pembangunan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim demi mewujudkan pembangunan yang baik.
Selain itu, ISEI Lampung juga akan memberikan masukan dan saran dalam pengambilan kebijakan strategis dalam mendukung program-program pemerintah daerah.
“Baik itu program unggulan Gubernur Lampung yakni kartu petani berjaya juga aspek sektor kepariwisataan, ekonomi kreatif serta dukungan terhadap pemberdayaan UMKM, usaha digital dan berbagai hal lainya menjadi konsen ISEI pada masa yang akan datang dengan didukung sinergitas baik dari semua pihak,” lanjutnya.
“Dan semua ini akan terwujud jika anggota-anggota atau pengurus ISEI ini memiliki suatu kompetensi yang mampu untuk mendukung pelaksanaan dari program-program yang merupakan mitra dalam pelaksanaan pembangunan daerah,” ujarnya.
Berikut susunan kepengurusan ISEI Lampung di antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu dilantik sebagai Ketua ISEI Cabang Lampung priode 2022-2025.
Lalu, Wakil Ketua I dijabat oleh Dr. Habibullah Jimad yang bertanggungjawab pada pengembangan organisasi, keanggotaan, kerjasama kelembagaan dan komunikasi strategis.
Wakil Ketua II Dr. Marselina bertanggungjawab pada bidang makro ekonomi, fiskal, industri jasa keuangan dan ekonomi syariah.
Wakil Ketua III Bobby Irawan yang menangani tentang kebijakan pembangunan strategis daerah.
Kemudian, Wakil Ketua IV Heri Andrian menangani tentang Bisnis, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital, Koperasi, UMKM.
Wakil Ketua V Dr. Andala Rama Putra Barusman menangani tentang riset, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi.
Sedangkan, Sekretaris ISEI Cabang Lampung dijabat oleh Dr. Usep Syaipudin dan Bendahara ISEI Yuztitya Asmaranti. (Rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Bersama Bima Arya, Bupati Egi Tekankan Pentingnya Kepemimpinan dan Penguatan SDM
SIGER Fest 2026 Resmi Dimulai, BI Lampung Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
